Kalimantan Barat menjadi provinsi yang paling informatif dari provinsi se-Kalimantan lainnya sehingga mendapatkan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019.
"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan ini, karena hanya ada 8 provinsi yang ada di Indonesia yang mendapatkannya. Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Wapres RI, bapak Ma'aruf Amin siang tadi," kata Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Jakarta, Kamis.
Ada pun delapan provinsi mendapatkan penghargaan tersebut antara lain, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Kalbar satu-satunya di Pulau Kalimantan menjadi Provinsi yang Informatif," tuturnya.
Ria Norsan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Pemprov Kalbar atas prestasi yang telah diraih sebagai Provinsi yang Paling Informatif tersebut.
"Mudah-mudahan, kategori ini dapat kita pertahankan bahkan kita tingkatkan," tuturnya.
Mantan Bupati Mempawah itu juga berpesan kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalbar agar bisa memenuhi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, agar prestasi yang sama bisa didapat pada tahun berikutnya.
Sementara, Komisi Informasi (KI) Pusat menilai, meski jumlah Badan Publik (BP) yang informatif meningkat di 2019 jika dibanding tahun sebelumnya, namun jumlahnya masih belum signifikan.
"Terbukti jumlah BP yang masuk kategori "Tidak Informatif" mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini," kata Ketua KI Pusat Gede Narayana saat melaporkan hasil monev sekaligus penganugerahan BP kategori "Informatif" dan "Menuju Informatif", kepada Wakil Presiden HM Ma’ruf Amin di Gedung II Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta.
Berdasarkan hasil monev 2019 sebanyak 189 BP yang "Tidak Informatif", Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.
"Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik," tuturnya.
Disampaikannya, bahwa berdasarkan hasil monev yang masih mayoritas masih masuk kategori "Tidak Informatif", maka harus digarisbawahi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Dia juga menyadari masih banyaknya BP yang "Tidak Informatif" harus menjadikan Komisi Informasi lebih giat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di Tanah Air yang didukung komitmen kuat pemerintah.
Disampaikannya pula, jika diukur dari tingkat partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan ini, karena hanya ada 8 provinsi yang ada di Indonesia yang mendapatkannya. Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Wapres RI, bapak Ma'aruf Amin siang tadi," kata Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Jakarta, Kamis.
Ada pun delapan provinsi mendapatkan penghargaan tersebut antara lain, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Kalbar satu-satunya di Pulau Kalimantan menjadi Provinsi yang Informatif," tuturnya.
Ria Norsan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Pemprov Kalbar atas prestasi yang telah diraih sebagai Provinsi yang Paling Informatif tersebut.
"Mudah-mudahan, kategori ini dapat kita pertahankan bahkan kita tingkatkan," tuturnya.
Mantan Bupati Mempawah itu juga berpesan kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalbar agar bisa memenuhi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, agar prestasi yang sama bisa didapat pada tahun berikutnya.
Sementara, Komisi Informasi (KI) Pusat menilai, meski jumlah Badan Publik (BP) yang informatif meningkat di 2019 jika dibanding tahun sebelumnya, namun jumlahnya masih belum signifikan.
"Terbukti jumlah BP yang masuk kategori "Tidak Informatif" mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini," kata Ketua KI Pusat Gede Narayana saat melaporkan hasil monev sekaligus penganugerahan BP kategori "Informatif" dan "Menuju Informatif", kepada Wakil Presiden HM Ma’ruf Amin di Gedung II Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta.
Berdasarkan hasil monev 2019 sebanyak 189 BP yang "Tidak Informatif", Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.
"Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik," tuturnya.
Disampaikannya, bahwa berdasarkan hasil monev yang masih mayoritas masih masuk kategori "Tidak Informatif", maka harus digarisbawahi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Dia juga menyadari masih banyaknya BP yang "Tidak Informatif" harus menjadikan Komisi Informasi lebih giat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di Tanah Air yang didukung komitmen kuat pemerintah.
Disampaikannya pula, jika diukur dari tingkat partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019