Pontianak (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki sektor perizinan, meningkatkan pendapatan daerah, dan merealisasikan belanja daerah yang lebih produktif.
"Kami akan memastikan penataan sektor perizinan berjalan sesuai standar biaya, waktu, dan persyaratan, serta mengintegrasikannya dengan RTRW dan RDTR berbasis digital untuk mempermudah proses perizinan," kata Bari di Pontianak, Sabtu.
Bari mengungkapkan bahwa reformasi di sektor perizinan akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kalbar. Ia menambahkan bahwa penataan sektor ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Bari juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan memanfaatkan data potensi secara maksimal. "Pendapatan daerah harus ditata lebih baik untuk menghindari kebocoran, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan Kalimantan Barat," tuturnya.
Baca juga: Pemkot Pontianak memberikan kemudahan perizinan dalam berinvestasi
Upaya ini, lanjut Bari, sejalan dengan arahan Kemendagri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terkait belanja daerah, Bari menggarisbawahi perlunya alokasi anggaran yang lebih produktif. "Kami akan memastikan belanja modal dan belanja barang/jasa diarahkan pada proyek padat karya dan infrastruktur yang mendukung potensi wilayah," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya realisasi belanja sesuai dengan target perencanaan bulanan agar memberikan dampak langsung terhadap gairah ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan daerah. MoU terkait pengawasan terpadu ini direncanakan diluncurkan pada Januari 2025.
Baca juga: Kalbar targetkan pendapatan dari pajak Rp11,73 triliun
"Sinergi ini akan menjadi penguatan bagi kami di daerah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan transparan," kata Bari.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. "Kami akan bekerja keras memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.
Baca juga: Kalbar optimalisasi BMD untuk tingkatkan pendapatan daerah
