Bupati Ketapang, Martin Rantan mengajak semua pihak terkait untuk mendukung rencana pertumbuhan hijau melalui program lanskap berkelanjutan di wilayah Ketapang selatan.
"Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Lanskap Ketapang selatan terlalu sulit untuk diatasi oleh pemerintah atau sektor swasta sendiri. Saya mengimbau agar semua pemangku kepentingan di wilayah ini untuk berkolaborasi dan mensinergikan upaya-upaya mereka dengan rencana pertumbuhan hijau dan mendukung pembangunan Lanskap berkelanjutan ini," kata Martin Rantan di Ketapang, Jumat.
Martin Rantan menjelaskan bahwa saat ini sudah terbentuk tiga kelompok kerja, yang akan menangani tantangan dan isu strategis terkait Lanskap ini, yaitu isu kebakaran hutan dan lahan, isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Ia mencontohkan kelompok kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah menghasilkan beberapa rencana kerja. Yaitu memetakan peran berbagai pemangku kepentingan terkait meningkatkan upaya pencegahan kathutla, seperti mengintegrasikan sarana dan prasarana terkait upaya pencegahan, dan penanggulangan karhutla, dengan pembuatan embung air dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kemudian kelompok kerja pengelolaan kawasan konservasi atau cagar alam juga telah menghasilkan beberapa rencana kerja, yaitu meningkatan SDM dan edukasi lingkungan, identifikasi area NKT (Nilai Konservasi Tinggi) sekitar Cagar Alam (CA), melibatkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam Kelompok Kerja Cagar Alam Muara Kendawangan, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.
"Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat juga telah menghasilkan beberapa rencana kerja, yaitu pelibatan para pihak dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, memasukkan dan mengawal program prioritas unggulan desa ke dalam Musrenbangdes tingkat kecamatan agar terakomodir pada Rencana Kerja Program Daerah kabupaten, penyelesaian tapal batas desa, melaksanakan diskusi rutin untuk mengetahui kendala dan peluang yang terjadi pada tingkat Lanskap dan lainnya," ucapnya.
Namun, ujar dia, upaya pencegahan karhutla memang dibutuhkan peran serta semua pihak, dan termasuk mendukung pembangunan Lanskap berkelanjutan, katanya.
Lanskap Ketapang selatan meliputi 750.000 hektare area yang terdiri dari kawasan hutan, gambut, perkebunan, padang rumput, dan ada 53 desa di bagian selatan dari Kabupaten Ketapang itu. Kawasan ini masuk di dalam batas administrasi empat kecamatan yaitu Kendawangan, Manis Mata, Air Upas, dan Singkup.
Lanskap tersebut juga mencakup Cagar Alam Muara Kendawangan yang luasnya sekitar 150.000 hektare, salah satu area konservasi paling luas di Propinsi Kalimantan Barat, beberapa kawasan hutan lindung, dan dua danau yaitu Danau Belida dan Danau Gelinggang.
Dengan karakter geografis dan potensi sumber daya alam yang sangat besar, ternyata tiga perempat dari desa-desa di wilayah ini pembangunannya masih sangat tertinggal dan produktivitas pertanian masyarakatnya juga sangat rendah.
Direktur Global Environment Center, Faizal Parish, mengatakan Lanskap Ketapang selatan yang kaya akan sumber daya alam ini juga memiliki kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
"Pihaknya terus secara aktif akan memberikan informasi terkait risiko kebakaran yang meningkat terutama pada periode kekeringan, sehingga peran kelompok kerja penanggulangan karhutla akan sangat penting untuk menterjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata pencegahan dan penanggulangan potensi kebakaran," ujarnya.
Kepala Bagian Pelibatan Pemangku Kepentingan di IOI Group, Carl Dagenhart mengatakan, program dan rekomendasi yang dihasilkan oleh setiap kelompok kerja menunjukkan keseriusan mereka bekerja untuk menangani isu-isu kunci di Lanskap Ketapang selatan agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
"IOI sebagai salah satu perusahaan sawit yang memiliki konsesi yang dikelola oleh PT SNA, tidak ingin hanya mengambil manfaat dari operasional kami di sana tetapi juga secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan di lanskap ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Lanskap Ketapang selatan terlalu sulit untuk diatasi oleh pemerintah atau sektor swasta sendiri. Saya mengimbau agar semua pemangku kepentingan di wilayah ini untuk berkolaborasi dan mensinergikan upaya-upaya mereka dengan rencana pertumbuhan hijau dan mendukung pembangunan Lanskap berkelanjutan ini," kata Martin Rantan di Ketapang, Jumat.
Martin Rantan menjelaskan bahwa saat ini sudah terbentuk tiga kelompok kerja, yang akan menangani tantangan dan isu strategis terkait Lanskap ini, yaitu isu kebakaran hutan dan lahan, isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Ia mencontohkan kelompok kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah menghasilkan beberapa rencana kerja. Yaitu memetakan peran berbagai pemangku kepentingan terkait meningkatkan upaya pencegahan kathutla, seperti mengintegrasikan sarana dan prasarana terkait upaya pencegahan, dan penanggulangan karhutla, dengan pembuatan embung air dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kemudian kelompok kerja pengelolaan kawasan konservasi atau cagar alam juga telah menghasilkan beberapa rencana kerja, yaitu meningkatan SDM dan edukasi lingkungan, identifikasi area NKT (Nilai Konservasi Tinggi) sekitar Cagar Alam (CA), melibatkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam Kelompok Kerja Cagar Alam Muara Kendawangan, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.
"Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat juga telah menghasilkan beberapa rencana kerja, yaitu pelibatan para pihak dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, memasukkan dan mengawal program prioritas unggulan desa ke dalam Musrenbangdes tingkat kecamatan agar terakomodir pada Rencana Kerja Program Daerah kabupaten, penyelesaian tapal batas desa, melaksanakan diskusi rutin untuk mengetahui kendala dan peluang yang terjadi pada tingkat Lanskap dan lainnya," ucapnya.
Namun, ujar dia, upaya pencegahan karhutla memang dibutuhkan peran serta semua pihak, dan termasuk mendukung pembangunan Lanskap berkelanjutan, katanya.
Lanskap Ketapang selatan meliputi 750.000 hektare area yang terdiri dari kawasan hutan, gambut, perkebunan, padang rumput, dan ada 53 desa di bagian selatan dari Kabupaten Ketapang itu. Kawasan ini masuk di dalam batas administrasi empat kecamatan yaitu Kendawangan, Manis Mata, Air Upas, dan Singkup.
Lanskap tersebut juga mencakup Cagar Alam Muara Kendawangan yang luasnya sekitar 150.000 hektare, salah satu area konservasi paling luas di Propinsi Kalimantan Barat, beberapa kawasan hutan lindung, dan dua danau yaitu Danau Belida dan Danau Gelinggang.
Dengan karakter geografis dan potensi sumber daya alam yang sangat besar, ternyata tiga perempat dari desa-desa di wilayah ini pembangunannya masih sangat tertinggal dan produktivitas pertanian masyarakatnya juga sangat rendah.
Direktur Global Environment Center, Faizal Parish, mengatakan Lanskap Ketapang selatan yang kaya akan sumber daya alam ini juga memiliki kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
"Pihaknya terus secara aktif akan memberikan informasi terkait risiko kebakaran yang meningkat terutama pada periode kekeringan, sehingga peran kelompok kerja penanggulangan karhutla akan sangat penting untuk menterjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata pencegahan dan penanggulangan potensi kebakaran," ujarnya.
Kepala Bagian Pelibatan Pemangku Kepentingan di IOI Group, Carl Dagenhart mengatakan, program dan rekomendasi yang dihasilkan oleh setiap kelompok kerja menunjukkan keseriusan mereka bekerja untuk menangani isu-isu kunci di Lanskap Ketapang selatan agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
"IOI sebagai salah satu perusahaan sawit yang memiliki konsesi yang dikelola oleh PT SNA, tidak ingin hanya mengambil manfaat dari operasional kami di sana tetapi juga secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan di lanskap ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019