Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat (Kalbar) menargetkan semua anggotanya segera memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai komitmen untuk membangun perkebunan sawit berkelanjutan.
"Saat ini tercatat 27 perusahaan dari 59 perusahaan anggota GAPKI Kalbar yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO. Kita targetkan secepatnya yang belum ISPO bisa memiliki sertifikat ISPO," ujar Ketua Umum GAPKI Kalbar Mukhlis Bentara di Pontianak, Kamis.
Ia mengimbau agar semua anggota GAPKI memiliki ISPO dilakukan upaya percepatan sebagaimana juga arahan dari GAPKI Pusat. Upaya tersebut seperti dengan digelarnya sosialisasi dan klinik ISPO di Pontianak.
"Kita baru saja 17 - 18 Desember 2019 menggelar sosialisasi dan klinik ISPO. Itu satu di antara langkah atau upaya percepatan ISPO bagi perusahaan sawit anggota GAPKI," katanya.
Peserta yang hadir, lanjut dia, sekitar 100 orang meliputi perwakilan perusahaan anggota GAPKI, perwakilan asosiasi petani kelapa sawit. "Kita mendatangkan narasumber dari Komisi ISPO Pusat dan acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalbar," papar dia.
Melalui klinik ISPO, kata dia, berhasil mengurai beberapa kendala yang dihadapi perkebunan sawit di lapangan dalam menjalani proses sertifikasi.
"Persoalan yang dapat diurai di antaranya berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendukung sesuai SOP, aspek legalitas atau perizinan, dan aspek lain sesuai prinsip dan kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015," kata Mukhlis.
Ia mengatakan GAPKI menargetkan pada 2020 seluruh perusahaan yang menjadi anggota asosiasi itu sudah mendapatkan sertifikat ISPO.
"Kami juga akan memadukan teknologi dan inovasi secara harmonis dalam agribisnis sawit. Hal itu merupakan modal dasar dalam mewujudkan usaha perkebunan kelapa sawit yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Mukhlis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Saat ini tercatat 27 perusahaan dari 59 perusahaan anggota GAPKI Kalbar yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO. Kita targetkan secepatnya yang belum ISPO bisa memiliki sertifikat ISPO," ujar Ketua Umum GAPKI Kalbar Mukhlis Bentara di Pontianak, Kamis.
Ia mengimbau agar semua anggota GAPKI memiliki ISPO dilakukan upaya percepatan sebagaimana juga arahan dari GAPKI Pusat. Upaya tersebut seperti dengan digelarnya sosialisasi dan klinik ISPO di Pontianak.
"Kita baru saja 17 - 18 Desember 2019 menggelar sosialisasi dan klinik ISPO. Itu satu di antara langkah atau upaya percepatan ISPO bagi perusahaan sawit anggota GAPKI," katanya.
Peserta yang hadir, lanjut dia, sekitar 100 orang meliputi perwakilan perusahaan anggota GAPKI, perwakilan asosiasi petani kelapa sawit. "Kita mendatangkan narasumber dari Komisi ISPO Pusat dan acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalbar," papar dia.
Melalui klinik ISPO, kata dia, berhasil mengurai beberapa kendala yang dihadapi perkebunan sawit di lapangan dalam menjalani proses sertifikasi.
"Persoalan yang dapat diurai di antaranya berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendukung sesuai SOP, aspek legalitas atau perizinan, dan aspek lain sesuai prinsip dan kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015," kata Mukhlis.
Ia mengatakan GAPKI menargetkan pada 2020 seluruh perusahaan yang menjadi anggota asosiasi itu sudah mendapatkan sertifikat ISPO.
"Kami juga akan memadukan teknologi dan inovasi secara harmonis dalam agribisnis sawit. Hal itu merupakan modal dasar dalam mewujudkan usaha perkebunan kelapa sawit yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Mukhlis.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019