BKKBN Provinsi Kalimantan Barat menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) untuk mempersiapkan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri khususnya Sarawak, Malaysia, memahami tentang perencanaan keluarga.
"Warga Indonesia yang bekerja di negeri tetangga, harus mendapat pelayanan tentang perencanaan keluarga. Tidak hanya soal penggunaan alat kontrasepsi, melainkan juga tentang bagaimana merencanakan sebuah keluarga, baik dari sisi kelahiran maupun pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Kusmana di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, selama ini para pekerja migran itu kesulitan dalam memperoleh layanan di bidang keluarga berencana selama bekerja di negeri Malaysia. Kalaupun ada, biayanya mahal dan memberatkan para pekerja migran.
"Untuk itu, akan lebih baik jika ada upaya pencegahan selain pelayanan langsung ke pekerja migran Indonesia. Baik yang ada di Sarawak, maupun yang hendak berangkat," ujar Kusmana.
Ketua Apjati Provinsi Kalbar Mahadar menambahkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program perencanaan keluarga bagi pekerja migran Indonesia khususnya yang akan atau sudah bekerja di Sarawak.
"Karena Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, setidaknya sebelum berangkat mereka mendapat penyuluhan dari BKKBN, agar mereka paham juga dengan pentingnya perencanaan keluarga," ujar Mahadar.
Ia mengakui jumlah pekerja migran Indonesia di Sarawak jumlahnya sangat banyak, mencapai ratusan ribu orang. Mahadar pada tahun 2019 saja mencatat ada sekitar 1.500 - 1.600 pekerja migran dari Indonesia ke Sarawak secara resmi.
"Kalau mengacu keterangan dari Imigrasi Malaysia, mungkin secara keseluruhan ada 600an ribu pekerja migran Indonesia yang ada di Sarawak, ini jumlah yang sangat banyak," kata dia.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dan Kalimantan Barat sebelumnya mempersiapkan secara intensif rencana pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang ada di Kabupaten Sanggau serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia.
Baca juga: Pekerja Migran Indonesia di Sarawak sambut baik layanan KB di perkebunan
Baca juga: Pencatatan perkawinan jadi isu penting pekerja migran di Sarawak
Baca juga: BKKBN Kalbar ajak pekerja migran pahami Pancasila dan cegah HIV/AIDS
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Warga Indonesia yang bekerja di negeri tetangga, harus mendapat pelayanan tentang perencanaan keluarga. Tidak hanya soal penggunaan alat kontrasepsi, melainkan juga tentang bagaimana merencanakan sebuah keluarga, baik dari sisi kelahiran maupun pendidikan, kesehatan dan lainnya," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Kusmana di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, selama ini para pekerja migran itu kesulitan dalam memperoleh layanan di bidang keluarga berencana selama bekerja di negeri Malaysia. Kalaupun ada, biayanya mahal dan memberatkan para pekerja migran.
"Untuk itu, akan lebih baik jika ada upaya pencegahan selain pelayanan langsung ke pekerja migran Indonesia. Baik yang ada di Sarawak, maupun yang hendak berangkat," ujar Kusmana.
Ketua Apjati Provinsi Kalbar Mahadar menambahkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program perencanaan keluarga bagi pekerja migran Indonesia khususnya yang akan atau sudah bekerja di Sarawak.
"Karena Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, setidaknya sebelum berangkat mereka mendapat penyuluhan dari BKKBN, agar mereka paham juga dengan pentingnya perencanaan keluarga," ujar Mahadar.
Ia mengakui jumlah pekerja migran Indonesia di Sarawak jumlahnya sangat banyak, mencapai ratusan ribu orang. Mahadar pada tahun 2019 saja mencatat ada sekitar 1.500 - 1.600 pekerja migran dari Indonesia ke Sarawak secara resmi.
"Kalau mengacu keterangan dari Imigrasi Malaysia, mungkin secara keseluruhan ada 600an ribu pekerja migran Indonesia yang ada di Sarawak, ini jumlah yang sangat banyak," kata dia.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dan Kalimantan Barat sebelumnya mempersiapkan secara intensif rencana pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang ada di Kabupaten Sanggau serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak, Malaysia.
Baca juga: Pekerja Migran Indonesia di Sarawak sambut baik layanan KB di perkebunan
Baca juga: Pencatatan perkawinan jadi isu penting pekerja migran di Sarawak
Baca juga: BKKBN Kalbar ajak pekerja migran pahami Pancasila dan cegah HIV/AIDS
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020