Usai mengunjungi daerah perbatasan Indonesia - Malaysia wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar ramah tamah dengan Pemerintah daerah setempat yang juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPRD.
" Kami menyambut baik kunjungan Komite III DPD RI dengan harapan dapat mendorong percepatan pembangunan di Kapuas Hulu," kata Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, ketika tanah dengan Komite III DPD RI di Gedung DPRD Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Rabu.
Disampaikan Nasir, potensi wisata Kapuas Hulu memang luar biasa terutama Danau Sentarum, sebagai upaya promosi wisata Kapuas Hulu telah mengagendakan Festival Danau Sentarum yang dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan beberapa negara tetangga.
Tahun ini kata Nasir, Festival Danau Sentarum akan dilaksanakan Desember 2020, untuk itu diharapkan keterlibatan pemerintah pusat untuk mensukseskan kegiatan tersebut dengan memperhatikan fasilitas yang memadai.
" Pengembangan potensi wisata Danau Sentarum masih memerlukan perhatian serius pemerintah pusat," kata Nasir.
Dalam kesempatan itu, Nasir juga menyampaikan keluhannya terkait kekurangan guru SD dan SMP di Kapuas Hulu, sedangkan setiap tahunnya ratusan guru pensiun, namun ada larangan pengangkatan guru honorer.
Begitu juga bidang kesehatan, kata Nasir,
fasilitas kesehatan memerlukan pembenahan yang serius agar tercipta kualitas kesehatan yang baik.
Komite III DPD RI saat memperkenalkan diri dalam acara ramah tamah dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Gedung DPRD Kapuas Hulu Kalimantan Barat. (Foto Antara Kalbar/Timotius)
Bahkan, kondisi wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, mengharuskan kita waspada terhadap virus corona.
" Untuk saat ini di Kapuas Hulu tidak ada masyarakat yang terkena virus corona, tetapi penyakit masyarakat yang sering terjadi adalah diare," katanya.
Terkait BPJS, menurut Nasir, masyarakat belum memahami manfaat asuransi kesehatan, kebanyakan baru mendaftar saat sakit, sedangkan kuota bantuan pemerintah dan Pemda terbatas, selian itu tempat pendaftaran tidak tersedia di semua kecamatan, bahkan pelayanan tidak sesuai dengan jumlah iuran.
Sementara itu Wakil Ketua I Komite III, Evi Apita Maya, senator asal NTB, menyatakan fokus Komite III saat ini adalah pendidikan anak disabilitas. Bagaimana pendidikan mereka bisa terlayani dengan baik, sekolah dan guru harus siap.
Komite III juga kata Evi mengharapkan pembenahan iuran BPJS, pelayanan, dan gaji pimpinannya yang tidak masuk akal.
" BPJS sekarang ini menjadi sorotan, baik pelayanan mau dari sisi penghasilan pegawai BPJS yang tidak masuk akal," ucap Evi.
Sedangkan untuk persoalan pendidikan dan kesehatan dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia rata - rata memiliki keluhan yang sama.
" Semua yang dijelaskan bapak bupati terkait pendidikan dan kesehatan di Kapuas Hulu, akan kami sampaikan kepada menteri terkait saat rapat kerja di DPD RI, termasuk juga apa yang kami temukan selama kunjungan kerja ke Kapuas Hulu," kata Evi.
Dalam kunjungan Komite III DPD RI tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan sembilan senator lainnya yaitu Wakil Ketua III, Muhammad Rakhman senator dari Kalimantan Tengah, Senator Kalimantan Barat, Erlinawati, dari Sumatera Utara, Willem, Senator Sumatera Barat, Muslim M Yatim, Senator dari Kalimantan Utara yaitu Fernando Sinaga, Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Hilmy Muhammad, Senator dari Maluku Utara yaitu Suryati Armaiyn, Senator dari Sulawesi Selatan yaitu Andi Muh Ishan dan Senator dari Papua yaitu Helina Murib.
