Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji menyampaikan bahwa pulau Kalimantan perlu segera membangun pembangkit listrik terpadu dengan kapasitas besar untuk kebutuhan listrik sebesar 579,5 Mega Watt (MW) di pulau itu.
"Di pulau Kalimantan ini perlu pembangunan sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan 579 lebih Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap," kata Sutarmidji saat memberi sambutan pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu.
Dia menambahkan, kebutuhan listrik ini seiring untuk mendukung keperluan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke pulau kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: PLN datangkan pembangkit 2 MW sukseskan MTQ ke-28 di Sekadau
"Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalbar sebesar 96 persen, Provinsi Kalteng sebesar 95 persen, Provinsi Kalsel 99 persen, Provinsi Kaltim sebesar 99 persen, Provinsi Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen.
Dirinya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN.
Baca juga: Sebanyak 42 desa di Kalimantan Barat bakal teraliri listrik pada 2020
"Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya," kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian menggutarakan dengan Ibukota negara Indonesia yang akan dipindah di Kalimantan Timur oleh Presiden Republik Indonesia memerlukan anggaran sekitar Rp400 triliun.
"Pembangunan memerlukan Rp400 trilyun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan kedepannya," ungkap Mendagri Tito Karnavian.
Menurutnya dengan banyaknya peluang dari berbagai prospek yang ditarget di 2024 pindah ke Kaltim tersebut dijelaskan mantan Kapolri ini pemerintah Indonesia masih dalam tahap disain dan sedang dicari 'financial support' tanpa mengganggu beban APBN.
Baca juga: WALHI Kalbar minta Presiden Jokowi hentikan upaya pendirian PLTN
Mendagri mengakui bahwa terobosoan dari Tuhan sehingga Pulau Kalimantan yang ditunjuk Presiden menjadi kawasan ibukota baru Indonesia karena rasional.
"Faktor kepadatan sudah 'over loading' dan 'over credit' dan saya pernah jadi Kapolda di Jakarta dan jujur jumlah income DKI dari Samsat dari kendaraan bermotor," urainya.
Baca juga: Tiga PLTS perkuat sistem kelistrikan
Baca juga: PLN siapkan pembangkit listrik cadangan untuk PON 2020
Baca juga: Bupati Sintang resmikan PLTMH Semandak Bersinar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Di pulau Kalimantan ini perlu pembangunan sebanyak 11 smelter dengan kebutuhan 579 lebih Mega Watt. Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap," kata Sutarmidji saat memberi sambutan pada Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2020, di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu.
Dia menambahkan, kebutuhan listrik ini seiring untuk mendukung keperluan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke pulau kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: PLN datangkan pembangkit 2 MW sukseskan MTQ ke-28 di Sekadau
"Sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024, hilirisasi industri adalah isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus, oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalbar sebesar 96 persen, Provinsi Kalteng sebesar 95 persen, Provinsi Kalsel 99 persen, Provinsi Kaltim sebesar 99 persen, Provinsi Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen.
Dirinya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN.
Baca juga: Sebanyak 42 desa di Kalimantan Barat bakal teraliri listrik pada 2020
"Transmisi Gas Trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 Kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya," kata Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian menggutarakan dengan Ibukota negara Indonesia yang akan dipindah di Kalimantan Timur oleh Presiden Republik Indonesia memerlukan anggaran sekitar Rp400 triliun.
"Pembangunan memerlukan Rp400 trilyun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan kedepannya," ungkap Mendagri Tito Karnavian.
Menurutnya dengan banyaknya peluang dari berbagai prospek yang ditarget di 2024 pindah ke Kaltim tersebut dijelaskan mantan Kapolri ini pemerintah Indonesia masih dalam tahap disain dan sedang dicari 'financial support' tanpa mengganggu beban APBN.
Baca juga: WALHI Kalbar minta Presiden Jokowi hentikan upaya pendirian PLTN
Mendagri mengakui bahwa terobosoan dari Tuhan sehingga Pulau Kalimantan yang ditunjuk Presiden menjadi kawasan ibukota baru Indonesia karena rasional.
"Faktor kepadatan sudah 'over loading' dan 'over credit' dan saya pernah jadi Kapolda di Jakarta dan jujur jumlah income DKI dari Samsat dari kendaraan bermotor," urainya.
Baca juga: Tiga PLTS perkuat sistem kelistrikan
Baca juga: PLN siapkan pembangkit listrik cadangan untuk PON 2020
Baca juga: Bupati Sintang resmikan PLTMH Semandak Bersinar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020