Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Kalbar, terima penghargaan sebagai Satker (Satuan Kerja) terbaik II dalam kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019.
"Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 ada 12 indikator. Kami mendapat penilaian II terbaik untuk kategori pagu diatas Rp35 miliar. Dan, penghargaan tersebut merupakan bukti tingginya serapan dan transparasi BKKBN Kalbar dalam pengelolaan anggaran yang diberikan pemerintah," terang Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Abdul Rakhman di Pontianak, Rabu.
Penyerahan penghargaan itu diserahkan Kepala DJPb Kalbar, Tri Ananto Putro dan diterima Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Abdul Rahman.
"Penghargaan yang diterima adalah sebagai Satker terbaik II dalam kinerja pelaksanaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2019 kategori pagu lebih Rp35 miliar," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mendapatkan penghargaan itu tidaklah mudah, namun berkat kepemimpinan pak Kusmana yang saat ini dirinya sebagai Pltnya dan dukungan dari semua bidang BKKBN Kalbar, maka pihaknya bisa meraih penghargaan itu.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Kalbar, Ponimin menyebutkan persaingan memang dirasakan semakin ketat. BKKBN Kalbar keluar sebagai Satker ke-II dari sekitar 285 Satker di seluruh Kalbar.
"Untuk meraih sebagai yang terbaik setiap Satker harus memenuhi 12 indikator dan tahun depan menjadi 13 indikator. Yang paling berat dari 12 indikator ini adalah pada indikator penyerapan DIPA. Dimana penyerapan anggaran dalam setiap kegiatan telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," jelasnya.
Jadi tegasnya, bila dalam satu bulan itu anggaran yang sudah disiapkan tidak mampu diserap pada bulan itu, maka akan mempengaruhi penilaian di setiap Satker.
"Kuncinya dalam pelaksanaan penyerapan anggaran ini adalah harus disiplin dalam menjalankan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang telah dijadwalkan. Dan di BKKBN Kalbar AJK ini memang sudah ada di setiap bidang," lanjutnya.
Ia menambahkan, kesulitan yang dihadapi selama ini adalah terjadinya pergeseran kegiatan sehingga penyerapan anggaran di bulan itu tidak dapat terealisasi 100 persen dan terjadi penumpukan penyerapaan anggaran pada akhir tahun menjelang bulan November dan Desember.
"Jadi pelaksanaan penyerapan DIPA di setiap tahun sesuai jadwal ini sudah terkoneksi dan sudah masuk ke KPPN. Semua aplikasi penyerapan anggara telah terkoneksi dengan KPPN dan tidak bisa bohong-bohong lagi dalam pengunaan anggaran," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 ada 12 indikator. Kami mendapat penilaian II terbaik untuk kategori pagu diatas Rp35 miliar. Dan, penghargaan tersebut merupakan bukti tingginya serapan dan transparasi BKKBN Kalbar dalam pengelolaan anggaran yang diberikan pemerintah," terang Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Abdul Rakhman di Pontianak, Rabu.
Penyerahan penghargaan itu diserahkan Kepala DJPb Kalbar, Tri Ananto Putro dan diterima Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Abdul Rahman.
"Penghargaan yang diterima adalah sebagai Satker terbaik II dalam kinerja pelaksanaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2019 kategori pagu lebih Rp35 miliar," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mendapatkan penghargaan itu tidaklah mudah, namun berkat kepemimpinan pak Kusmana yang saat ini dirinya sebagai Pltnya dan dukungan dari semua bidang BKKBN Kalbar, maka pihaknya bisa meraih penghargaan itu.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Kalbar, Ponimin menyebutkan persaingan memang dirasakan semakin ketat. BKKBN Kalbar keluar sebagai Satker ke-II dari sekitar 285 Satker di seluruh Kalbar.
"Untuk meraih sebagai yang terbaik setiap Satker harus memenuhi 12 indikator dan tahun depan menjadi 13 indikator. Yang paling berat dari 12 indikator ini adalah pada indikator penyerapan DIPA. Dimana penyerapan anggaran dalam setiap kegiatan telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," jelasnya.
Jadi tegasnya, bila dalam satu bulan itu anggaran yang sudah disiapkan tidak mampu diserap pada bulan itu, maka akan mempengaruhi penilaian di setiap Satker.
"Kuncinya dalam pelaksanaan penyerapan anggaran ini adalah harus disiplin dalam menjalankan Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) yang telah dijadwalkan. Dan di BKKBN Kalbar AJK ini memang sudah ada di setiap bidang," lanjutnya.
Ia menambahkan, kesulitan yang dihadapi selama ini adalah terjadinya pergeseran kegiatan sehingga penyerapan anggaran di bulan itu tidak dapat terealisasi 100 persen dan terjadi penumpukan penyerapaan anggaran pada akhir tahun menjelang bulan November dan Desember.
"Jadi pelaksanaan penyerapan DIPA di setiap tahun sesuai jadwal ini sudah terkoneksi dan sudah masuk ke KPPN. Semua aplikasi penyerapan anggara telah terkoneksi dengan KPPN dan tidak bisa bohong-bohong lagi dalam pengunaan anggaran," tambahnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020