Sebanyak 10 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat "buka-bukaan" dengan media di aula Dinas Komunikasi dan Informatika setempat mengenai anggaran di tiap organisasi untuk tahun 2020.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Sukaliman di Pontianak, Kamis menuturkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya transparansi yang dilakukan Pemprov Kalbar sesuai arahan Gubernur Sutarmidji.
"Untuk tahap awal, baru 10 instansi yang memaparkan anggaran sekaligus program yang dilaksanakan. Tentunya tetap sesuai dengan visi misi Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar," kata Sukaliman.
Sepuluh organisasi perangkat daerah tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Secara keseluruhan, ke-10 organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar ini mengelola anggaran sebesar Rp2,343 triliun.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Kota Pontianak Rendra Oxtora menyambut baik upaya Pemprov Kalbar dalam mendukung transparansi informasi.
"Ini merupakan niat baik dari Pemprov Kalbar agar publik juga mengetahui besar dan manfaat dari anggaran yang digunakan. Publik berhak tahu," katanya menegaskan.
Sukaliman menambahkan, ke depan akan dilakukan kegiatan serupa dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang berbeda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar Sukaliman di Pontianak, Kamis menuturkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya transparansi yang dilakukan Pemprov Kalbar sesuai arahan Gubernur Sutarmidji.
"Untuk tahap awal, baru 10 instansi yang memaparkan anggaran sekaligus program yang dilaksanakan. Tentunya tetap sesuai dengan visi misi Gubernur - Wakil Gubernur Kalbar," kata Sukaliman.
Sepuluh organisasi perangkat daerah tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Secara keseluruhan, ke-10 organisasi perangkat daerah Provinsi Kalbar ini mengelola anggaran sebesar Rp2,343 triliun.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Kota Pontianak Rendra Oxtora menyambut baik upaya Pemprov Kalbar dalam mendukung transparansi informasi.
"Ini merupakan niat baik dari Pemprov Kalbar agar publik juga mengetahui besar dan manfaat dari anggaran yang digunakan. Publik berhak tahu," katanya menegaskan.
Sukaliman menambahkan, ke depan akan dilakukan kegiatan serupa dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang berbeda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020