BNI Kantor Cabang Pontianak menyerahkan bantuan berupa 50 Alat Pelindung Diri (APD) kepada RSUD Soedarso Pontianak melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalbar.
"Kementerian BUMN telah membentuk Satuan Tugas Bencana Nasional Badan Usaha Milik Negara (Satgas BN BUMN), yang bertujuan untuk menyinergikan BUMN dalam membantu Pemda dalam menangani pandemi COVID-19," ujar Head of Network and Services (HONS) BNI Banjarmasin untuk Klaster Kalbar, Kartiko Sri Wijayanto di Pontianak, Selasa.
Pemberian bantuan APD kepada RSUD Soedarso Pontianak merupakan salah satu kepedulian BNI kepada Pemerintah Provinsi Kalbar di tengah tanggap darurat pandemi COVID-19 dan membantu para petugas medis dan masyarakat dalam penanganan khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya.
"RSUD Soedarso Pontianak merupakan rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menangani pasien COVID-19 di Kota Pontianak dan sekitarnya," kata dia.
Bantuan berupa APD ini diharapkannya dapat membantu petugas medis di RSUD Soedarso Pontianak yang bertugas dalam menangani pasien COVID-19.
"Pemberian bantuan ini tidak berhenti di sini saja namun akan berkelanjutan bersama-sama dengan BUMN lain yang tergabung dalam Satgas BN BUMN Provinsi Kalbar," katanya.
Selain RSUD Soedarso, tiga rumah sakit rujukan lainnya akan dibantu APD yakni di Kota Singkawang, Ketapang dan Sintang.
"Dalam bantuan yang diberikan, kita akan mengikuti arahan dan koordinasi dengan Satgas BN BUMN di Provinsi Kalbar dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Semua terkoordinasi sehingga apa yang dibutuhkan dan untuk mana saja bisa terpetakan dengan baik," papar dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Hary Agung Tjahyadi menyambut baik dan berterima kasih atas bantuan BNI.
"Dalam penanganan COVID-19 ini tentu tidak semua diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, perlu peran semua pihak baik masyarakat, BUMN, pelaku usaha maupun lainnya," kata dia.
Sejauh ini 4 rumah sakit rujukan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19. Namun, ada 11 rumah sakit rujukan yang ditetapkan Gubernur Kalbar.
"Tenaga medis di rumah sakit saat ini masih banyak membutuhkan APD karena kita tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Sehingga bantuan APD dan lainnya masih dibutuhkan dari berbagai pihak," kata dia.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kementerian BUMN telah membentuk Satuan Tugas Bencana Nasional Badan Usaha Milik Negara (Satgas BN BUMN), yang bertujuan untuk menyinergikan BUMN dalam membantu Pemda dalam menangani pandemi COVID-19," ujar Head of Network and Services (HONS) BNI Banjarmasin untuk Klaster Kalbar, Kartiko Sri Wijayanto di Pontianak, Selasa.
Pemberian bantuan APD kepada RSUD Soedarso Pontianak merupakan salah satu kepedulian BNI kepada Pemerintah Provinsi Kalbar di tengah tanggap darurat pandemi COVID-19 dan membantu para petugas medis dan masyarakat dalam penanganan khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya.
"RSUD Soedarso Pontianak merupakan rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menangani pasien COVID-19 di Kota Pontianak dan sekitarnya," kata dia.
Bantuan berupa APD ini diharapkannya dapat membantu petugas medis di RSUD Soedarso Pontianak yang bertugas dalam menangani pasien COVID-19.
"Pemberian bantuan ini tidak berhenti di sini saja namun akan berkelanjutan bersama-sama dengan BUMN lain yang tergabung dalam Satgas BN BUMN Provinsi Kalbar," katanya.
Selain RSUD Soedarso, tiga rumah sakit rujukan lainnya akan dibantu APD yakni di Kota Singkawang, Ketapang dan Sintang.
"Dalam bantuan yang diberikan, kita akan mengikuti arahan dan koordinasi dengan Satgas BN BUMN di Provinsi Kalbar dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Semua terkoordinasi sehingga apa yang dibutuhkan dan untuk mana saja bisa terpetakan dengan baik," papar dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Hary Agung Tjahyadi menyambut baik dan berterima kasih atas bantuan BNI.
"Dalam penanganan COVID-19 ini tentu tidak semua diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, perlu peran semua pihak baik masyarakat, BUMN, pelaku usaha maupun lainnya," kata dia.
Sejauh ini 4 rumah sakit rujukan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19. Namun, ada 11 rumah sakit rujukan yang ditetapkan Gubernur Kalbar.
"Tenaga medis di rumah sakit saat ini masih banyak membutuhkan APD karena kita tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Sehingga bantuan APD dan lainnya masih dibutuhkan dari berbagai pihak," kata dia.*
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020