Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBD Kabupaten Sintang tahun 2020 telah habis dipangkas oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan penyebaran COVID-19.
"Seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan. Seluruh dana di Dinas Perkim untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol rupiah," ungkap Bupati Sintang, Jarot Winarno.
Padahal, kata Jarot, Kabupaten Sintang baru saja mengurangi angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Karena yang menjadi problem selama ini adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dengan pemotongan anggaran tersebut sampai nol rupiah, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, baik itu ruas jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten dan jalan non status.
"Kami kemudian berpikir dalam rasionalisasi anggaran, akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ, yang bisa secara gawatdarutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami anggarkan tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar saja," ujar Jarot.
Untuk itu,Jarot meminta arahan dari Gubernur Kalbar terkait ruas jalan provinsi, seperti ruas jalan Nanga Mau - Nanga Tebidah yang saat ini sedang putus, kemudian lagi ruas Sintang - Semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah perbatasan dan memang jadi jalan provinsi.
"Apakah kemudian nanti pemerintah provinsi melalui kebijakannya akan tetap menjalankannya atau pemerintah provinsi menyiapkan dana fleksibel melalui UPJJ. Sehingga ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang pemerintah provinsi kerjakan," beber Jarot.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan. Seluruh dana di Dinas Perkim untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol rupiah," ungkap Bupati Sintang, Jarot Winarno.
Padahal, kata Jarot, Kabupaten Sintang baru saja mengurangi angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Karena yang menjadi problem selama ini adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dengan pemotongan anggaran tersebut sampai nol rupiah, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, baik itu ruas jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten dan jalan non status.
"Kami kemudian berpikir dalam rasionalisasi anggaran, akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ, yang bisa secara gawatdarutat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami anggarkan tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar saja," ujar Jarot.
Untuk itu,Jarot meminta arahan dari Gubernur Kalbar terkait ruas jalan provinsi, seperti ruas jalan Nanga Mau - Nanga Tebidah yang saat ini sedang putus, kemudian lagi ruas Sintang - Semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah perbatasan dan memang jadi jalan provinsi.
"Apakah kemudian nanti pemerintah provinsi melalui kebijakannya akan tetap menjalankannya atau pemerintah provinsi menyiapkan dana fleksibel melalui UPJJ. Sehingga ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang pemerintah provinsi kerjakan," beber Jarot.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020