Polda Metro Jaya kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyebarkan (sharing) tanpa menyaring kabar hoaks dan ujaran kebencian yang tidak jelas sumbernya agar tidak terjerat pidana.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menyebutkan, ada beberapa orang yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran ikut menyebarkan konten hoaks atau bohong dengan alasan "iseng".
"Pihak yang mendapatkan broadcast konten 'hate speech' (ujaran kebencian) ini kemudian ikut menyebarkan karena 'iseng'. Dia dapat, dia tanpa saring langsung sharing karena 'iseng', akhirnya jadi tersangka," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin
Baca juga: Dinkes Singkawang bantah pejabat terkonfirmasi positif COVID-19
Yusri mengatakan, meski awalnya hanya "iseng", tindakan ikut menyebarkan kabar yang tidak jelas asal usulnya tersebut sangat tidak bijak karena hal itu akan berujung dengan timbulnya keresahan di tengah masyarakat.
"Konten 'hate speech' yang tersebar di akun media sosial itu dapat diakses oleh akun media sosial lain, lalu disebarkan melalui medsos yang dilakukan kelompok atau perorangan. Sebagian besar menimbulkan keresahan bagi masyarakat," ujarnya.
Sejak April hingga Mei 2020, Polda Metro Jaya telah menangani 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian. Dari jumlah tersebut, 14 kasus telah berhasil diungkap dengan sebanyak 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 28 UU ITE Juncto Pasal 45, lalu Pasal 207 dan 208 Ayat 1 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa di muka umum dengan ancaman hukuman bervariasi mulai dari 6-10 tahun.
Baca juga: Polisi sudah ungkap 101 kasus informasi hoaks COVID-19 di medsos
Yusri mengatakan, dari 10 tersangka tersebut tidak semuanya adalah pembuat hoaks. Ada yang terpaksa berurusan dengan penegak hukum lantaran ikut menyebarkan konten tersebut.
"Tersangka ini bukan semuanya sebagai pembuat, ada yang memang menyebarkan tanpa disadari, yang saya katakan tadi, masuk kriteria 'iseng', dia menyebarkan, tapi kena pasalnya," ujar Yusri.
Terkait hal itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sejumlah akun media sosial yang kedapatan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Adapun rincian dari akun yang segera dilakukan pemblokiran antara lain 179 akun Instagram, 27 akun facebook, 10 twitter dan dua akun WhatsApp.
Baca juga: Cegah hoaks "Jaksa menyapa" ajak warga saring informasi di Medsos
Baca juga: Penyebar hoaks terancam denda hingga Rp1 miliar
Baca juga: Polda Kalbar proses empat dugaan kasus penyebar berita hoaks COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menyebutkan, ada beberapa orang yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran ikut menyebarkan konten hoaks atau bohong dengan alasan "iseng".
"Pihak yang mendapatkan broadcast konten 'hate speech' (ujaran kebencian) ini kemudian ikut menyebarkan karena 'iseng'. Dia dapat, dia tanpa saring langsung sharing karena 'iseng', akhirnya jadi tersangka," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin
Baca juga: Dinkes Singkawang bantah pejabat terkonfirmasi positif COVID-19
Yusri mengatakan, meski awalnya hanya "iseng", tindakan ikut menyebarkan kabar yang tidak jelas asal usulnya tersebut sangat tidak bijak karena hal itu akan berujung dengan timbulnya keresahan di tengah masyarakat.
"Konten 'hate speech' yang tersebar di akun media sosial itu dapat diakses oleh akun media sosial lain, lalu disebarkan melalui medsos yang dilakukan kelompok atau perorangan. Sebagian besar menimbulkan keresahan bagi masyarakat," ujarnya.
Sejak April hingga Mei 2020, Polda Metro Jaya telah menangani 443 kasus hoaks dan ujaran kebencian. Dari jumlah tersebut, 14 kasus telah berhasil diungkap dengan sebanyak 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 28 UU ITE Juncto Pasal 45, lalu Pasal 207 dan 208 Ayat 1 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa di muka umum dengan ancaman hukuman bervariasi mulai dari 6-10 tahun.
Baca juga: Polisi sudah ungkap 101 kasus informasi hoaks COVID-19 di medsos
Yusri mengatakan, dari 10 tersangka tersebut tidak semuanya adalah pembuat hoaks. Ada yang terpaksa berurusan dengan penegak hukum lantaran ikut menyebarkan konten tersebut.
"Tersangka ini bukan semuanya sebagai pembuat, ada yang memang menyebarkan tanpa disadari, yang saya katakan tadi, masuk kriteria 'iseng', dia menyebarkan, tapi kena pasalnya," ujar Yusri.
Terkait hal itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sejumlah akun media sosial yang kedapatan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Adapun rincian dari akun yang segera dilakukan pemblokiran antara lain 179 akun Instagram, 27 akun facebook, 10 twitter dan dua akun WhatsApp.
Baca juga: Cegah hoaks "Jaksa menyapa" ajak warga saring informasi di Medsos
Baca juga: Penyebar hoaks terancam denda hingga Rp1 miliar
Baca juga: Polda Kalbar proses empat dugaan kasus penyebar berita hoaks COVID-19
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020