Sebanyak 27.160 kepala keluarga di Kabupaten Kubu Raya mulai menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI yang dilakukan langsung oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan secara simbolis di Kantor Pos Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kamis.
"Setiap KK menerima dana sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan. Bantuan itu ditujukan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," kata Bupati Muda Mahendrawan.
Dirinya meminta masyarakat penerima BST untuk mengutamakan pemanfaatan dana tersebut bagi kesehatan selama pandemi COVID-19. Sebab, kesehatan merupakan hal yang utama.
"Apa yang menjadi amanah ini usahakan untuk menjaga kesehatan kita bersama anak-anak kita. Karena kesehatan adalah hal yang utama. Jika kita sehat tentunya bisa membangun ekonomi kembali," kata Muda Mahendrawan seusai kegiatan penyerahan.
Ia menegaskan, dana bantuan yang diterima harus digunakan dengan efektif. Terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menghindari hal-hal yang menyebabkan munculnya stres. "Jika stres, imunitas kita menurun dan kita akan mudah tertular penyakit," ujarnya.
Terkait BST untuk warga, jika terjadi kekeliruan atau perubahan data dalam proses penyaluran, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berupaya mencarikan solusinya.
Muda menyebut BST sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Karena itu, dirinya memastikan pemerintah kabupaten akan mengawal seluruh skema bantuan sosial yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.
"Ada Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Tapi yang untuk BLT dana desa tidak dipaksakan keluar sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena datanya harus valid dulu. Jadi prinsipnya kita kawal. Selain itu dari pemkab akan dilakukan upaya pencadangan pangan di desa masing-masing supaya ketika ada kebutuhan bisa langsung diambil," tuturnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, dari 169 ribu kepala keluarga di Kabupaten Kubu Raya, sekitar 100 ribu akan menerima bantuan dengan berbagai skema. Bantuan yang diberikan melebihi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya.
Dia mengatakan, berbagai skema bantuan untuk masyarakat yakni bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai PNT, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan bantuan bahan makanan pokok dari dana APBD Kabupaten Kubu Raya. Pemberian bantuan akan terus dilakukan secara bertahap.
"Insya Allah dari 169 ribu kepala keluarga di Kubu Raya, sekitar 100 ribu akan menerima bantuan dari berbagai skema tadi. Insya Allah ini sudah melebihi dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya," tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Titus Nursiwan mengatakan, 27.160 kepala keluarga penerima BST adalah mereka yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Menurutnya, warga yang berhak menerima bantuan sosial namun tidak masuk dalam DTKS tidak perlu khawatir. Sebab masih ada sejumlah skema bantuan lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
"Kita berharap kepada masyarakat penerima BTS ini dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, terutama untuk penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Setiap KK menerima dana sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan. Bantuan itu ditujukan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," kata Bupati Muda Mahendrawan.
Dirinya meminta masyarakat penerima BST untuk mengutamakan pemanfaatan dana tersebut bagi kesehatan selama pandemi COVID-19. Sebab, kesehatan merupakan hal yang utama.
"Apa yang menjadi amanah ini usahakan untuk menjaga kesehatan kita bersama anak-anak kita. Karena kesehatan adalah hal yang utama. Jika kita sehat tentunya bisa membangun ekonomi kembali," kata Muda Mahendrawan seusai kegiatan penyerahan.
Ia menegaskan, dana bantuan yang diterima harus digunakan dengan efektif. Terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menghindari hal-hal yang menyebabkan munculnya stres. "Jika stres, imunitas kita menurun dan kita akan mudah tertular penyakit," ujarnya.
Terkait BST untuk warga, jika terjadi kekeliruan atau perubahan data dalam proses penyaluran, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berupaya mencarikan solusinya.
Muda menyebut BST sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Karena itu, dirinya memastikan pemerintah kabupaten akan mengawal seluruh skema bantuan sosial yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.
"Ada Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Tapi yang untuk BLT dana desa tidak dipaksakan keluar sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena datanya harus valid dulu. Jadi prinsipnya kita kawal. Selain itu dari pemkab akan dilakukan upaya pencadangan pangan di desa masing-masing supaya ketika ada kebutuhan bisa langsung diambil," tuturnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, dari 169 ribu kepala keluarga di Kabupaten Kubu Raya, sekitar 100 ribu akan menerima bantuan dengan berbagai skema. Bantuan yang diberikan melebihi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya.
Dia mengatakan, berbagai skema bantuan untuk masyarakat yakni bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai PNT, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan bantuan bahan makanan pokok dari dana APBD Kabupaten Kubu Raya. Pemberian bantuan akan terus dilakukan secara bertahap.
"Insya Allah dari 169 ribu kepala keluarga di Kubu Raya, sekitar 100 ribu akan menerima bantuan dari berbagai skema tadi. Insya Allah ini sudah melebihi dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya," tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Titus Nursiwan mengatakan, 27.160 kepala keluarga penerima BST adalah mereka yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Menurutnya, warga yang berhak menerima bantuan sosial namun tidak masuk dalam DTKS tidak perlu khawatir. Sebab masih ada sejumlah skema bantuan lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
"Kita berharap kepada masyarakat penerima BTS ini dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, terutama untuk penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini," katanya.*
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020