Komisi IX DPR RI dan Kepala BKKBN bersepakat akan memberi honor kepada para Penyuluh KB (PKB) non-pegawai negeri sipil (PNS), kata anggota Komisi IX DPR RI, Dapil Kalbar, Alifudin saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kalbar.
"Hasil rapat dengan Kepala BKKBN Pusat, pak Hasto bahwa kami bersepakat untuk memberikan honor kepada para tenaga PKB yang bukan PNS," kata Alifudin di Pontianak, Kalbar, Senin.
Dia mengatakan, dengan gigihnya perjuangan para PKB yang menjalani tugasnya di lapangan memang sudah semestinya honor mereka diperhatikan. Dan semua fraksi yang ada di Komisi IX telah bersepakat memasukkan anggaran honor PKB non PNS itu di anggaran tahun 2021 mendatang.
"Ini sudah disepakati, bila perlu nantinya para penyuluh KB ini kita dorong untuk menjadi PNS. Terkait usulan anggaran honor bagi PKB itu In syaa Allah pada perubahan anggaran 2020 itu sudah bisa masuk ," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny Calvenny Soriton menyambut baik apa yang telah diperjuangakan oleh anggota Komisi IX DPR RI dalam menganggarkan honor bagi para penyuluh KB non PNS tersebut.
"Ini tentu membawa angin segar dan memberikan semangat kepada para tenaga PKB. Mudah-mudahan dengan adanya pemberian honor ini, pencapaian kerja dan target BKKBN di Kalbar khususnya bisa dicapai dengan semakin baik lagi," katanya.
Selain itu kata Tenny, dalam kesempatan ini kepada anggota Komisi IX DPR RI, ia juga memberi masukan untuk melakukan penambahan tenaga penyuluh KB, karena hingga saat ini jumlah tenaga PKB Kalbar yang berkisar 200-an itu belum bisa dikatakan ideal untuk mencakup seluruh masyarakat Kalbar.
"Saat ini perbandingan rasio kita untuk tenaga PKB yaitu satu PKB dibanding tujuh desa hingga delapan desa, padahal ideal perbandinganya satu banding dua desa atau tiga desa. Dengan jumlah sekitar 260 orang tenaga PKB, sementara jumlah desa 2.000 lebih tentu sangat berat bagi kerja para penyuluh KB, dan ini sudah kami usulkan untuk dilakukan penambahan," kata Tenny.
Sementara itu Kepala DP2KBP3H Kota Pontianak, Darmanelly mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan anggota Komisi IX di wilayah kerjanya itu tentu disambut baik.
"Disini beliau bisa melihat situasi kami secara langsung untuk mengetahui suka duka petugas selama menjalankan tugasnya di lapangan," katanya.
Menurutnya, di Kota Pontianak saat ini seluruh petugas lapangan masih lengkap dan mencukupi.
"Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami masih terus bekerja dan semua pelayanan KB masih tetap buka. Tentunya hal ini berlangsung sesuai anjuran pemerintah dengan memenuhi protap standar kesehatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Hasil rapat dengan Kepala BKKBN Pusat, pak Hasto bahwa kami bersepakat untuk memberikan honor kepada para tenaga PKB yang bukan PNS," kata Alifudin di Pontianak, Kalbar, Senin.
Dia mengatakan, dengan gigihnya perjuangan para PKB yang menjalani tugasnya di lapangan memang sudah semestinya honor mereka diperhatikan. Dan semua fraksi yang ada di Komisi IX telah bersepakat memasukkan anggaran honor PKB non PNS itu di anggaran tahun 2021 mendatang.
"Ini sudah disepakati, bila perlu nantinya para penyuluh KB ini kita dorong untuk menjadi PNS. Terkait usulan anggaran honor bagi PKB itu In syaa Allah pada perubahan anggaran 2020 itu sudah bisa masuk ," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny Calvenny Soriton menyambut baik apa yang telah diperjuangakan oleh anggota Komisi IX DPR RI dalam menganggarkan honor bagi para penyuluh KB non PNS tersebut.
"Ini tentu membawa angin segar dan memberikan semangat kepada para tenaga PKB. Mudah-mudahan dengan adanya pemberian honor ini, pencapaian kerja dan target BKKBN di Kalbar khususnya bisa dicapai dengan semakin baik lagi," katanya.
Selain itu kata Tenny, dalam kesempatan ini kepada anggota Komisi IX DPR RI, ia juga memberi masukan untuk melakukan penambahan tenaga penyuluh KB, karena hingga saat ini jumlah tenaga PKB Kalbar yang berkisar 200-an itu belum bisa dikatakan ideal untuk mencakup seluruh masyarakat Kalbar.
"Saat ini perbandingan rasio kita untuk tenaga PKB yaitu satu PKB dibanding tujuh desa hingga delapan desa, padahal ideal perbandinganya satu banding dua desa atau tiga desa. Dengan jumlah sekitar 260 orang tenaga PKB, sementara jumlah desa 2.000 lebih tentu sangat berat bagi kerja para penyuluh KB, dan ini sudah kami usulkan untuk dilakukan penambahan," kata Tenny.
Sementara itu Kepala DP2KBP3H Kota Pontianak, Darmanelly mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan anggota Komisi IX di wilayah kerjanya itu tentu disambut baik.
"Disini beliau bisa melihat situasi kami secara langsung untuk mengetahui suka duka petugas selama menjalankan tugasnya di lapangan," katanya.
Menurutnya, di Kota Pontianak saat ini seluruh petugas lapangan masih lengkap dan mencukupi.
"Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami masih terus bekerja dan semua pelayanan KB masih tetap buka. Tentunya hal ini berlangsung sesuai anjuran pemerintah dengan memenuhi protap standar kesehatan," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020