Para penggali makam untuk jenazah COVID-19 di Jakarta mulai tak bersemangat karena dana insentif yang dijanjikan sebesar Rp1 juta lebih per bulan hingga kini tak kunjung cair.
"Kalau dulu, kami masih kuat buat lubang baru cadangan tiap hari untuk jenazah COVID-19. Sekarang, tidak sanggup, nunggu aja kabar (jenazah) yang datang," ujar salah satu penggali makam berinisial HA saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Ia mengakui, saat pandemi ini sebenarnya dia diharuskan siap siaga 24 jam terus-menerus menunggu datangnya jenazah sehingga hal itu sangat melelahkan.
Bahkan HA menyebut, di malam hari saat jenazah baru akan diantarkan, dia dan teman-temannya baru akan membuat makam baru.
Ia menjelaskan, dana insentif itu sangat dinantikan sebagai dukungan karena pekerjaannya berisiko tinggi tertular COVID-19 tetapi ternyata belum dibayarkan selama dua bulan.
Baca juga: Remaja putri di Sukabumi meninggal dunia saat jalani isolasi COVID-19
Dengan demikian, tegasnya, proses pemakaman sedikit melambat, meski pasien meninggal akibat COVID-19 seharusnya dimakamkan tidak lebih dari empat jam.
"Dari bulan Juni belum dibayar," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, demi menafkahi keluarga sembari menanti insentif, harus berjuang dengan cara apapun, termasuk menggadai atau menjual barang berharga.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait pembayaran insentif bagi para petugas pemakaman dan sopir ambulans yang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) itu.
"Uang siap, saya sudah sampaikan kepada Kadis Pertamanan dan Hutan Kota untuk segera mengajukan permohonan pencairan. Permohonan masuk ke BPKD, satu hari langsung dicairkan," kata Edi.
Baca juga: Relawan pemakaman jenazah COVID-19 di Kudus dapat insentif
Edi mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran senilai Rp5,02 triliun untuk penanganan wabah COVID-19 dalam bentuk Biaya Tidak Terduga (BTT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Dana senilai itu, tidak hanya untuk pembayaran insentif bagi petugas yang membantu menangani COVID-19 saja. Namun untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 seperti pengetesan memakai alat PCR dan sebagainya.
"Jadi yang tahu ada dana atau tidaknya adalah BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)," ujar Edi.
Baca juga: Tolak pemakaman jenazah COVID-19, warga Honduras bentrok dengan polisi
Baca juga: Seorang warga Kapuas Hulu dimakamkan sesuai protokol penanganan COVID - 19
Baca juga: Kodam XII/Tpr siapkan sebanyak 21 tenaga pemakaman jenazah positif COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kalau dulu, kami masih kuat buat lubang baru cadangan tiap hari untuk jenazah COVID-19. Sekarang, tidak sanggup, nunggu aja kabar (jenazah) yang datang," ujar salah satu penggali makam berinisial HA saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Ia mengakui, saat pandemi ini sebenarnya dia diharuskan siap siaga 24 jam terus-menerus menunggu datangnya jenazah sehingga hal itu sangat melelahkan.
Bahkan HA menyebut, di malam hari saat jenazah baru akan diantarkan, dia dan teman-temannya baru akan membuat makam baru.
Ia menjelaskan, dana insentif itu sangat dinantikan sebagai dukungan karena pekerjaannya berisiko tinggi tertular COVID-19 tetapi ternyata belum dibayarkan selama dua bulan.
Baca juga: Remaja putri di Sukabumi meninggal dunia saat jalani isolasi COVID-19
Dengan demikian, tegasnya, proses pemakaman sedikit melambat, meski pasien meninggal akibat COVID-19 seharusnya dimakamkan tidak lebih dari empat jam.
"Dari bulan Juni belum dibayar," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, demi menafkahi keluarga sembari menanti insentif, harus berjuang dengan cara apapun, termasuk menggadai atau menjual barang berharga.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait pembayaran insentif bagi para petugas pemakaman dan sopir ambulans yang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) itu.
"Uang siap, saya sudah sampaikan kepada Kadis Pertamanan dan Hutan Kota untuk segera mengajukan permohonan pencairan. Permohonan masuk ke BPKD, satu hari langsung dicairkan," kata Edi.
Baca juga: Relawan pemakaman jenazah COVID-19 di Kudus dapat insentif
Edi mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran senilai Rp5,02 triliun untuk penanganan wabah COVID-19 dalam bentuk Biaya Tidak Terduga (BTT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Dana senilai itu, tidak hanya untuk pembayaran insentif bagi petugas yang membantu menangani COVID-19 saja. Namun untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 seperti pengetesan memakai alat PCR dan sebagainya.
"Jadi yang tahu ada dana atau tidaknya adalah BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)," ujar Edi.
Baca juga: Tolak pemakaman jenazah COVID-19, warga Honduras bentrok dengan polisi
Baca juga: Seorang warga Kapuas Hulu dimakamkan sesuai protokol penanganan COVID - 19
Baca juga: Kodam XII/Tpr siapkan sebanyak 21 tenaga pemakaman jenazah positif COVID-19
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020