Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat meminta 178 orang kader sekolah pengawasan pemilu partisipatif (SKPP) yang telah menyelesaikan masa pelatihan untuk bisa langsung bergerak dalam pengawasan pilkada di tujuh daerah. 

"Bawaslu Kalimantan Barat sudah menyerahkan sertifikat kepada para kader yang ikut dalam Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP). Penyerahan sertifikat yang dilakukan secara simbolis itu sebagai tanda berakhirnya masa belajar daring yang diterima para kader SKPP yang berjumlah 178 orang," kata Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat Faisal Riza di Pontianak, Senin. 

Faisal mengatakan, para kader ini sudah diberi pembekalan dengan pembelajaran secara daring selama dua bulan. Sebelumnya proses pembelajaran direncanakan dengan tatap muka, namun karena pandemi konsep belajar pun berubah dan dilakukan secara daring. 

Faisal mengatakan peserta Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP) adalah mitra strategis Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam Pilkada serentak tahun ini. 

Para kader membantu Bawaslu kabupaten yang menggelar pilkada untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Sementara kabupaten yang tidak ikut menggelar pilkada serentak didorong untuk membuat kegiatan pendidikan politik ke masyarakat. 

"Mereka akan membantu kerja-kerja pengawasan partisipatif sekaligus sebagai pendidikan pemilu bagi 
masyarakat" tuturnya.

Selain menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada kader SKPP Bawaslu Kalbar juga meluncurkan ulang pojok pengawasan. Pojok pengawasan itu sendiri berisikan informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengawasan pemilihan. 

Dari pojok pengawasan itu ditambahkan Faisal bisa menjadi sarana edukatif bagi masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. "Apalagi saat ini ada tujuh kabupaten yang menggelar pilkada serentak di Kalimantan Barat," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Teguh Imam Wibowo


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020