Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan kapasitas tes spesimen melalui metode reaksi berantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) di sejumlah provinsi masih rendah, dan di bawah standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Oleh karena itu Satgas Penanganan COVID-19 meminta masing-masing provinsi menambah kapasitas tesnya melalui kerja sama dengan laboratorium swasta.
“Kapasitas tes seperti di Jawa Tengah masih rendah yaitu 411, di Jawa Barat sebanyak 301, Jawa Timur sebanyak 480,” kata Wiku dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Persiapan sekolah tatap muka, Dinkes Kalbar tes usap 231 guru
Kapasitas tes di provinsi tersebut merupakan jumlah tes per satu juta penduduk setiap pekan. Adapun standar WHO adalah 1000 tes per satu juta penduduk setiap pekan.
Sedangkan beberapa provinsi yang sudah sesuai dengan standar WHO adalah DKI Jakarta yakni 3.084 tes per satu juta penduduk, Kalimantan Timur 2.157 tes per satu juta penduduk, Yogyakarta 1.198 tes per satu juta penduduk, Sulawesi Utara 1.197 tes per satu juta penduduk, dan Kalimantan Selatan 1.128 tes per satu juta penduduk.
“Tentunya daerah-daerah lain harus mengikuti daerah lain yang sesuai standar,” ujarnya.
Wiku menjelaskan ketimpangan kapasitas tes di setiap daerah ini karena perbedaan kemampuan sumber daya, seperti ketersediaan laboratorium pemeriksaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia.
Baca juga: Ada razia masker di Pasar Flamboyan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Senin (8/9) menginstruksikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat rencana pemeriksaan penularan COVID-19 di setiap provinsi.
"Yang berkaitan dengan testing, saya minta Kementerian Kesehatan membuat desain perencanaan yang betul-betul baik. Jangan sampai ada provinsi yang sudah melakukan testing tinggi sekali tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali. Desain perencanaan harus betul-betul komprehensif," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara.
Desain perencanaan pelaksanaan tes COVID-19 komprehensif, kata Presiden, mencakup pendataan dan penyiapan laboratorium pemeriksaan di tiap provinsi serta penyediaan sarana-prasarana pemeriksaan di setiap provinsi.
"Perencanaan itu, kita perlukan sehingga kelihatan nanti kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana dan strategi jejaring lab ini penting, bukan berdasar wilayah administrasi tapi sekali lagi, desain untuk perencanaan harus betul-betul ada dan harus disiapkan," ujar Presiden.
Baca juga: Dinkes Kalbar lakukan swab COVID-19 kepada guru SMA
Baca juga: Pontianak tunggu data resmi hasil tes usap dari Dinkes Kalbar
Baca juga: Razia kepatuhan masker, 68 orang terjaring langsung di tes swab COVID-19
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020