BKKBN Perwakilan Kalbar menyatakan kesiapannya menyukseskan agenda besar yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19, yakni pendataan keluarga dan pemuktahiran basis data keluarga Indonesia yang seharusnya telah dilaksanakan pada bulan Juni 2020, menjadi tahun 2021 mendatang.
"Untuk itu komitmen dan dukungan para Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) serta seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN Kalbar sangat dibutuhkan dalam menggerakkan penyuluh dan petugas lapangan KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program bersama-sama Kader KB serta masyarakat untuk menyukseskan pendataan keluarga pada tahun 2021," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan pada tahun 2021 pula, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau ditetapkan menjadi perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penanganan stunting terintegrasi sesuai dengan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perwakilan BKKBN Kalbar bekerja sama dengan OPD KB kabupaten/kota diberi amanat untuk mengintervensi penurunan prevalensi stunting melalui dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan dan BOKB.
"Pada tahun 2020 ini, lokus intervensi penanganan stunting di Kalbar meliputi Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam mendukung arah kebijakan nasional, Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, maka BKKBN mendukung arah kebijakan nasional tersebut dengan dua agenda pembangunan prioritas nasional.
Dua agenda tersebut yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern serta berkarakter.
"Dalam prioritas nasional peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peran BKKBN ada pada aspek pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan yang terfokus pada penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar berbagai pihak. BKKBN masuk pada kegiatan prioritas pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk," katanya.
Selain itu ujarnya lagi, dalam hal peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
"BKKBN masuk di dalam kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu anak, KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro)," katanya.
Di samping itu, terkait dengan prioritas nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, BKKBN masuk melalui penguatan ketahanan keluarga.
"Hal itu sejalan dengan tema pertemuan mitra kerja hari ini, “Bangga Kencana Mewujudkan Kualitas Keluarga dan Generasi Millenial yang Sehat, Mandiri Dan Bertanggungjawab Untuk Kalbar Maju, Sejahtera dan Berkeadilan,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Untuk itu komitmen dan dukungan para Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) serta seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN Kalbar sangat dibutuhkan dalam menggerakkan penyuluh dan petugas lapangan KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program bersama-sama Kader KB serta masyarakat untuk menyukseskan pendataan keluarga pada tahun 2021," kata Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Tenny C Soriton di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan pada tahun 2021 pula, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau ditetapkan menjadi perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penanganan stunting terintegrasi sesuai dengan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Perwakilan BKKBN Kalbar bekerja sama dengan OPD KB kabupaten/kota diberi amanat untuk mengintervensi penurunan prevalensi stunting melalui dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan dan BOKB.
"Pada tahun 2020 ini, lokus intervensi penanganan stunting di Kalbar meliputi Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam mendukung arah kebijakan nasional, Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, maka BKKBN mendukung arah kebijakan nasional tersebut dengan dua agenda pembangunan prioritas nasional.
Dua agenda tersebut yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern serta berkarakter.
"Dalam prioritas nasional peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peran BKKBN ada pada aspek pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan yang terfokus pada penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar berbagai pihak. BKKBN masuk pada kegiatan prioritas pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk," katanya.
Selain itu ujarnya lagi, dalam hal peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
"BKKBN masuk di dalam kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu anak, KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro)," katanya.
Di samping itu, terkait dengan prioritas nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, BKKBN masuk melalui penguatan ketahanan keluarga.
"Hal itu sejalan dengan tema pertemuan mitra kerja hari ini, “Bangga Kencana Mewujudkan Kualitas Keluarga dan Generasi Millenial yang Sehat, Mandiri Dan Bertanggungjawab Untuk Kalbar Maju, Sejahtera dan Berkeadilan,” ujarnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020