Pemerintah Kabupaten Landak siap mengimplementasikan pelaksanaan regulasi UU Cipta Kerja sebagai bentuk sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan UU tersebut.
"Pada intinya, Pemerintah Kabupaten Landak siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat terkait Omnibus Law tersebut," kata Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi usai mengikuti rapat virtual bersama sejumlah Menko dan menteri serta pimpinan lembaga negara dari Ngabang, Rabu.
Hermanus menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik arahan dari pemerintah pusat ini, dan UU tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat agar benar-benar paham terkait isi dari UU tersebut.
"Khususnya tentang UU Cipta Kerja dengan sistem penyampaian melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta lainnya supaya dapat menyebarluaskan substansi dari undang-undang tersebut," tuturnya.
Saat membuka rapat tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam UU Cipta Kerja telah tercantum mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah.
"Sebelumnya pesangon diwajibkan 32 kali juga tetapi yang melaksanakan hanya 7 persen dan itu pun tidak penuh 32 kali. Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di PHK sebelum ada kepastian, selain itu juga sudah ada JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang dijamin oleh pemerintah yang sebelumnya tidak ada," kata Mahfud MD.
Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan tentang latar belakang UU Cipta Kerja dan manfaatnya yakni untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru serta mendukung pemberantasan korupsi.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan terkait urgensi RUU Cipta Kerja, dirinya mengatakan jika pengesahan RUU tidak dilakukan maka akan terjadi lapangan kerja yang berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif.
"Dengan demikian maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap," kata Ida Fauziyah.
Sementara, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pertemuan kali ini untuk menjelaskan mengenai spirit maupun proses dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada seluruh Kepala Daerah, Forkopimda di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga bisa memiliki kesamaan visi untuk menentukan sikap dan juga mengambil langkah-langkah responsif dan proaktif terkait RUU Cipta Kerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Pada intinya, Pemerintah Kabupaten Landak siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat terkait Omnibus Law tersebut," kata Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi usai mengikuti rapat virtual bersama sejumlah Menko dan menteri serta pimpinan lembaga negara dari Ngabang, Rabu.
Hermanus menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik arahan dari pemerintah pusat ini, dan UU tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat agar benar-benar paham terkait isi dari UU tersebut.
"Khususnya tentang UU Cipta Kerja dengan sistem penyampaian melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta lainnya supaya dapat menyebarluaskan substansi dari undang-undang tersebut," tuturnya.
Saat membuka rapat tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam UU Cipta Kerja telah tercantum mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah.
"Sebelumnya pesangon diwajibkan 32 kali juga tetapi yang melaksanakan hanya 7 persen dan itu pun tidak penuh 32 kali. Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di PHK sebelum ada kepastian, selain itu juga sudah ada JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang dijamin oleh pemerintah yang sebelumnya tidak ada," kata Mahfud MD.
Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan tentang latar belakang UU Cipta Kerja dan manfaatnya yakni untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru serta mendukung pemberantasan korupsi.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan terkait urgensi RUU Cipta Kerja, dirinya mengatakan jika pengesahan RUU tidak dilakukan maka akan terjadi lapangan kerja yang berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif.
"Dengan demikian maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap," kata Ida Fauziyah.
Sementara, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pertemuan kali ini untuk menjelaskan mengenai spirit maupun proses dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada seluruh Kepala Daerah, Forkopimda di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga bisa memiliki kesamaan visi untuk menentukan sikap dan juga mengambil langkah-langkah responsif dan proaktif terkait RUU Cipta Kerja.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020