Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah masing-masing melalui instrumen penilaian usaha perkebunan tersebut.
"Kabupaten yang memiliki investasi perkebunan harus mengevaluasi kinerja perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin dari kabupaten apakah berjalan sesuai koridor dan memberikan dampak terhadap sekitarnya," ujar Kepala Disbun Kalbar Heronimus Hero di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan penilaian perkebunan juga sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan pemerintah apakah perkebunan yang dikelola oleh investor sudah optimal memberikan manfaat untuk semua.
"Apakah perusahaan sudah berkinerja baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan daerah, itu pentingnya kita melakukan evaluasi," katanya.
Disbun Kalbar terus melakukan pembinaan dan pengarahan seperti baru-baru ini memberikan pengarahan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas.
"Saat pengarahan perusahaan hadir langsung Pjs (Penjabat Sementara) Bupati Sambas Dr Syarif Kamaruzaman, sekda, dan OPD terkait. Kita mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sambas yang merespons cepat terkait pengarahan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu. Kita berharap kabupaten lain segera melakukan hal yang sama, Sambas bisa menjadi contoh dalam hal ini," katanya.
Provinsi Kalbar saat ini memiliki luas Areal Penggunaan Lainnya (APL) mencapai 6,7 hektare dari 146.807 kilometer persegi total luas provinsi yang memiliki 14 kabupaten dan kota itu. Sebagian APL saat ini untuk sektor perkebunan andalan Kalbar, seperti kelapa sawit mencapai 1,9 juta hektare, karet 600 ribu hektare, dan beberapa komoditas lainnya.
Saat ini, komoditas unggulan Kalbar tersebut, dilihat dari transaksi perusahaan untuk CPO dan lainnya, dalam satu bulan sekitar Rp1 triliun.
Baca juga: GAPKI Kalbar dukung pemeliharaan jalan libatkan perusahaan kelapa sawit
Baca juga: Perusahaan sawit masuk asosiasi permudah koordinasi
Baca juga: Apkasindo Sanggau : Pabrik tanpa kebun sawit ancam stabilitas tata niaga
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kabupaten yang memiliki investasi perkebunan harus mengevaluasi kinerja perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin dari kabupaten apakah berjalan sesuai koridor dan memberikan dampak terhadap sekitarnya," ujar Kepala Disbun Kalbar Heronimus Hero di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan penilaian perkebunan juga sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan pemerintah apakah perkebunan yang dikelola oleh investor sudah optimal memberikan manfaat untuk semua.
"Apakah perusahaan sudah berkinerja baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan daerah, itu pentingnya kita melakukan evaluasi," katanya.
Disbun Kalbar terus melakukan pembinaan dan pengarahan seperti baru-baru ini memberikan pengarahan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas.
"Saat pengarahan perusahaan hadir langsung Pjs (Penjabat Sementara) Bupati Sambas Dr Syarif Kamaruzaman, sekda, dan OPD terkait. Kita mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sambas yang merespons cepat terkait pengarahan penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu. Kita berharap kabupaten lain segera melakukan hal yang sama, Sambas bisa menjadi contoh dalam hal ini," katanya.
Provinsi Kalbar saat ini memiliki luas Areal Penggunaan Lainnya (APL) mencapai 6,7 hektare dari 146.807 kilometer persegi total luas provinsi yang memiliki 14 kabupaten dan kota itu. Sebagian APL saat ini untuk sektor perkebunan andalan Kalbar, seperti kelapa sawit mencapai 1,9 juta hektare, karet 600 ribu hektare, dan beberapa komoditas lainnya.
Saat ini, komoditas unggulan Kalbar tersebut, dilihat dari transaksi perusahaan untuk CPO dan lainnya, dalam satu bulan sekitar Rp1 triliun.
Baca juga: GAPKI Kalbar dukung pemeliharaan jalan libatkan perusahaan kelapa sawit
Baca juga: Perusahaan sawit masuk asosiasi permudah koordinasi
Baca juga: Apkasindo Sanggau : Pabrik tanpa kebun sawit ancam stabilitas tata niaga
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020