Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan masyarakat Kabupaten Sambas perlu lebih memahami pentingnya melakukan perencanaan keluarga. Apa lagi kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki potensi yang luar biasa, namun kasus stunting cukup tinggi. Sehingga pentingnya perencanaan keluarga agar bisa mewujudkan generasi kuat.
"Seperti di Kecamatan Tebas, dimana selama ini dikenal sebagai penghasil jeruk, jadi timbul pernyataan jika terjadi stunting," kata anggota Komisi IX DPR RI Alifudin di secara virtual dari Jakarta pada acara sosialisasi pembangunan keluarga di Desa Mak Rampai, Kabupaten Sambas, Kamis.
Menurut Alifudin, perlu dipahami permasalahan stunting bukan hanya soal gizi tapi juga pola asuh. Namun, pernikahan yang dilakukan harus dipersiapkan secara matang. Sehingga bisa melahirkan bayi yang berkualitas dan terjaga pola asuhnya hingga usia dua tahun.
"Masyarakat perlu memahami perencanaan pembangunan keluarga dengan baik. Hal itu untuk mempersiapkan masa depan khusus kepada anak-anak. Jadi jangan melakukan pernikahan dini, tetapi perlu di rencanakan," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menambahkan semua pihak harus memahami pemahaman merencanakan keluarga sejak awal. Kemudian perlunya kerjasama antara semua pihak untuk merencanakan Provinsi Kalimantan Barat yang kuat. Jika dengan adanya kebersamaan maka diharapkan kasus stunting bisa dicegah di Provinsi Kalbar.
"Saya sebagai anggota Komisi IX berpandangan anggaran BKKBN yang menyentuh masyarakat perlu ditingkatkan untuk menyentuh desa lainnya," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Seperti di Kecamatan Tebas, dimana selama ini dikenal sebagai penghasil jeruk, jadi timbul pernyataan jika terjadi stunting," kata anggota Komisi IX DPR RI Alifudin di secara virtual dari Jakarta pada acara sosialisasi pembangunan keluarga di Desa Mak Rampai, Kabupaten Sambas, Kamis.
Menurut Alifudin, perlu dipahami permasalahan stunting bukan hanya soal gizi tapi juga pola asuh. Namun, pernikahan yang dilakukan harus dipersiapkan secara matang. Sehingga bisa melahirkan bayi yang berkualitas dan terjaga pola asuhnya hingga usia dua tahun.
"Masyarakat perlu memahami perencanaan pembangunan keluarga dengan baik. Hal itu untuk mempersiapkan masa depan khusus kepada anak-anak. Jadi jangan melakukan pernikahan dini, tetapi perlu di rencanakan," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menambahkan semua pihak harus memahami pemahaman merencanakan keluarga sejak awal. Kemudian perlunya kerjasama antara semua pihak untuk merencanakan Provinsi Kalimantan Barat yang kuat. Jika dengan adanya kebersamaan maka diharapkan kasus stunting bisa dicegah di Provinsi Kalbar.
"Saya sebagai anggota Komisi IX berpandangan anggaran BKKBN yang menyentuh masyarakat perlu ditingkatkan untuk menyentuh desa lainnya," tutupnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020