Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalbar meluncurkan Program Kampung Keluarga Berkualitas sekaligus pemberian makanan bergizi gratis bagi kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, di Kantor Wali Kota Singkawang, Senin.
Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, Achmad Hardin, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan langkah intervensi utama pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di kota itu.
Berdasarkan data, prevalensi stunting meningkat dari 20,1 persen pada 2023 menjadi 21,9 persen pada 2024.
“Kenaikan angka stunting ini menjadi alarm bagi kita semua. Oleh karena itu, pada hari ini dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas di 21 kelurahan, sekaligus memperkuat kampung keluarga yang telah terbentuk sebelumnya,” ujarnya.
Hardin menjelaskan, penguatan dukungan bagi ibu dan balita akan menjadi fokus intervensi pada tahun ini. Menurut dia, peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan kesehatan menjadi fondasi penting dalam pencegahan stunting.
“Peluncuran dua program ini kami yakini dapat menggerakkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal. Program makanan bergizi gratis juga akan terus disosialisasikan agar kesiapan sumber daya di lapangan semakin matang,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Putra Sumarna, menegaskan bahwa intervensi sejak dini dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting. Ia menyebutkan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan, tetapi harus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif, bersinergi dengan seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) dan pihak swasta,” ujarnya.
Dwi menambahkan, pemberian makanan bergizi yang selama ini menyasar anak sekolah kini diperluas kepada kelompok 3B dengan mekanisme distribusi melibatkan kader posyandu dan tim pendamping keluarga. Pelibatan tersebut ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas.
“Selain menjadi bagian dari sinergi penanganan stunting, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan posyandu oleh masyarakat,” katanya.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, TNI/Polri, akademisi, maupun mitra pembangunan dapat terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
“Semoga implementasinya berjalan lancar, target dapat tercapai, dan berbagai risiko dapat diminimalisasi,” ujarnya.
