Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan saat ini terdapat beberapa paket wisata yang sudah ada sebelumnya dipesan dibatalkan dampak adanya kebijakan untuk ke Kalbar harus memiliki surat keterangan negatif uji swab berbasis PCR.
"Untuk kebijakan adanya tes PCR dulu ke Kalbar itu tentu kewenangan pemerintah. Namun kita dari sisi pelaku usaha perjalanan tentu merasakan dampaknya yakni sudah ada pembatalan wisatawan yang akan ke Kalbar," ujarnya di Pontianak, Senin.
Dengan adanya kebijakan tersebut melalui surat edaran Gubernur Kalbar maka bagi pelaku usaha juga tidak ada kepastian kapan sektor ini akan kembali pulih dan bangkit.
Baca juga: ASITA Kalbar selusur Sungai Kapuas peringati Hari Pariwisata
"Kami tidak memungkiri kebijakan tersebut untuk memutus rantai wabah COVID-19 namun bagi pelaku usaha tentu berdampak pada rendahnya pendapatan. Wisatawan luar ke Kalbar tentu akan hitung - hitungan," jelas dia.
Ia menambahkan kalaupun wisatawan tetap ingin berlibur di Kalbar di akhir tahun 2020 ini, tentu harus membutuhkan biaya yang besar untuk tes PCR tersebut. Itu akan menjadi perhatian wisatawan berlibur. Belum lagi untuk hasil tes berlaku hanya tujuh hari.
"Jadi kalau berwisata ke Kalbar akan lebih berat di ongkos dan kebanyakan tentu memilih batal atau tidak jadi. Belum lagi nanti kalau bermasalah pelaku usaha yang bertanggungjawab dan tentu beban," kata dia.
Terkait geliat wisata lokal menurutnya di saat ini meski mulai bergerak di tengah pandemi COVID-19, namun tidak signifikan dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
"Wisata lokal saat liburan Natal 2020 dan menyambut Tahun 2021 tentu meningkat karena di era normal baru namun itu masih terbatas. Aktivitas sektor pariwisata belum bergerak bebas dan luas apalagi hanya mengandalkan wisatawan lokal," katanya.
Baca juga: Perum Damri Pontianak - ASITA Kalbar dukung penuh paket wisata murah
Baca juga: PHRI Kalbar : Hibah pemerintah bangkitkan sektor pariwisata
Baca juga: ASITA sambut komitmen pengembangan pariwisata di Kalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Untuk kebijakan adanya tes PCR dulu ke Kalbar itu tentu kewenangan pemerintah. Namun kita dari sisi pelaku usaha perjalanan tentu merasakan dampaknya yakni sudah ada pembatalan wisatawan yang akan ke Kalbar," ujarnya di Pontianak, Senin.
Dengan adanya kebijakan tersebut melalui surat edaran Gubernur Kalbar maka bagi pelaku usaha juga tidak ada kepastian kapan sektor ini akan kembali pulih dan bangkit.
Baca juga: ASITA Kalbar selusur Sungai Kapuas peringati Hari Pariwisata
"Kami tidak memungkiri kebijakan tersebut untuk memutus rantai wabah COVID-19 namun bagi pelaku usaha tentu berdampak pada rendahnya pendapatan. Wisatawan luar ke Kalbar tentu akan hitung - hitungan," jelas dia.
Ia menambahkan kalaupun wisatawan tetap ingin berlibur di Kalbar di akhir tahun 2020 ini, tentu harus membutuhkan biaya yang besar untuk tes PCR tersebut. Itu akan menjadi perhatian wisatawan berlibur. Belum lagi untuk hasil tes berlaku hanya tujuh hari.
"Jadi kalau berwisata ke Kalbar akan lebih berat di ongkos dan kebanyakan tentu memilih batal atau tidak jadi. Belum lagi nanti kalau bermasalah pelaku usaha yang bertanggungjawab dan tentu beban," kata dia.
Terkait geliat wisata lokal menurutnya di saat ini meski mulai bergerak di tengah pandemi COVID-19, namun tidak signifikan dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
"Wisata lokal saat liburan Natal 2020 dan menyambut Tahun 2021 tentu meningkat karena di era normal baru namun itu masih terbatas. Aktivitas sektor pariwisata belum bergerak bebas dan luas apalagi hanya mengandalkan wisatawan lokal," katanya.
Baca juga: Perum Damri Pontianak - ASITA Kalbar dukung penuh paket wisata murah
Baca juga: PHRI Kalbar : Hibah pemerintah bangkitkan sektor pariwisata
Baca juga: ASITA sambut komitmen pengembangan pariwisata di Kalbar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020