Pontianak (ANTARA) - Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar Irfan Ronaldo Barus berharap penerbangan internasional di Bandara Supadio Pontianak di Kubu Raya bisa dibuka kembali.
“Selama pandemi dan satu tahun pasca pandemi status penerbangan Internasional ditutup dan saat ini masih menjadi penerbangan domestik. Kami berharap Kementerian Perhubungan sebagai otoritas pemegang membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Supadio," ujar dia di Pontianak, Sabtu.
Ia mengatakan beberapa waktu lalu sudah dilakukan diskusi bersama beberapa kepala daerah termasuk Bupati Kubu Raya untuk mendorong agar yang memegang otoritas bisa memberikan perhatian khusus untuk membuka kembali penerbangan internasional.
"Dampak belum dibuka yang dialami cukup luas seperti orang dari luar negeri khususnya Malaysia atau Kuching yang ingin ke Kalbar harus transit lagi ke Jakarta baru bisa ke Kalbar dan membutuhkan biaya yang besar," ujar dia.
Ia mengatakan ke depannya pihaknya bersama penggiat wisata bersama kepala daerah mengambil kebijakan di Kalbar ini untuk saling memberi dorongan agar upaya membuka kembali penerbangan Internasional berdampak ke sektor wisata lainnya.
"Hal ini berdampak ke sektor pariwisata karena bisa kehilangan pasar dari luar negara untuk masuk. Selain itu, dengan dibuka kembali penerbangan Internasional menjadi peluang untuk membangkitkan ekonomi dari sisi pariwisata," tambah dia.
Sementara itu, Executive General Manager PT Angaksa Pura II Cabang Bandara Internasional Supadio Kubu Raya Muhamad Iwan Sutisna menyampaikan adanya wacana pengembangan Bandara Supadio Pontianak dari skala domestik menuju internasional.
"Beberapa waktu lalu Wakil Ketua DPRD Kubu Raya ada wacana terkait dari pemerintah pusat mengevaluasi bandara internasional dan bandara domestik," ujar Muhamad Iwan Sutisna.
Ia mengatakan ada 34 Bandara Nasional di Indonesia menjadi 16 Bandara Internasional. Sementara itu, informasi yang di dapat belum resmi dan ada kemungkinan Bandara Supadio tidak jadi bandara internasional.
Ia menyebutkan tahun kemarin koordinasi sudah dilakukan bersama Gubernur Kalbar sebelumnya Sutarmidji ke pemerintah pusat, Kemenhub, BNPB.
"Terkait dengan hal ini tentang tatanan baru secara pasti sampai detik ini belum ada," jelas dia.
