Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan infrastruktur listrik di Kalimantan Barat (Kalbar) butuh perhatian serius pemerintah, sebab 20 persen aliran listrik di daerah ini dipasok dari negara tetangga Malaysia, dan sebanyak 332 desa belum teraliri listrik.
"Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah," kata La Nyalla, dalam keterangan persnya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Ia mengaku, sempat tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmadji yang menyatakan bahwa 20 persen listrik di wilayah itu dipasok dari Malaysia.
"Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kami miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan," kata La Nyalla, mantan Ketua Umum PSSI itu pula.
Dia menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat, sebab setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain untuk menerangi ,juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut menilai, wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.
Karena itu, ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
"Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut," kata La Nyalla menegaskan.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita.
Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar, agar menjadi prioritas nasional pada 2022 mendatang.
Baca juga: Kalbar usulkan pengadaan listrik di 332 desa sebagai prioritas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah," kata La Nyalla, dalam keterangan persnya yang diterima di Surabaya, Kamis.
Ia mengaku, sempat tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmadji yang menyatakan bahwa 20 persen listrik di wilayah itu dipasok dari Malaysia.
"Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kami miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan," kata La Nyalla, mantan Ketua Umum PSSI itu pula.
Dia menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat, sebab setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain untuk menerangi ,juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut menilai, wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.
Karena itu, ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
"Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut," kata La Nyalla menegaskan.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita.
Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar, agar menjadi prioritas nasional pada 2022 mendatang.
Baca juga: Kalbar usulkan pengadaan listrik di 332 desa sebagai prioritas
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021