Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Heronimus Hero menilai bahwa dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit harus dapat membantu menaikkan status desa.
“Sudah banyak dana tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan. Hanya saja, barangkali ada program CSR yang direalisasikan tidak masuk dalam indikator penilaian pembangunan desa atau berpengaruh dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Sayang kalau dana CSR ini tidak membuat status desa lebih baik. Sudah saatnya, bagaimana CSR kita punya link untuk mendukung indikator pembangunan desa,” ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan saat ini masih tersisa 12 desa yang sangat tertinggal, dengan 8 di antaranya tercatat di wilayah sekitar perusahaan. Ke delapan desa sangat tertinggal itu ada di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang, masing-masing satu desa, dan enam desa sangat tertinggal di Kabupaten Landak.
“Program CSR harus bisa mendukung naiknya status desa. CSR tidak harus selalu dalam bentuk bantuan dana. Perusahaan dapat mengimplementasikan program CSR dalam bentuk lainnya seperti membangun pasar, membuat pusat pelatihan, dan lain sebagainya, yang berpengaruh secara langsung terhadap indikator desa membangun. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kontribusi kan dalam menambah nilai secara langsung ke indikator desa membangun,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalbar, Yuslinda mengatakan bahwa perusahaan sangat bisa mengambil peran dalam meningkatkan status desa.
“Desa-desa ini sangat membutuhkan peran swasta. Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah desa di Kalbar sebanyak 2031 desa, dengan rincian status desa, sangat tertinggal sebanyak 12 desa, tertinggal 566 desa, berkembang 907 desa, maju 332 desa, dan mandiri 214," katanya.
Jumlah ini menurutnya jauh lebih baik dibandingkan dengan data beberapa waktu yang lalu, di mana jumlah desa mandiri hanya ada satu desa saja.
Menurutnya ada beberapa kendala dalam mewujudkan desa mandiri, mulai kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait indikator pengungkit dalam mewujudkan desa mandiri, kurangnya koordinasi antara OPD dan instansi lainnya. Kemudian belum maksimalnya sumber daya aparatur pelaksana dan belum maksimalnya penyusunan perencanaan pendanaan dalam pelaksanaan program desa mandiri.
“Untuk itu perlu ada peran swasta, tak terkecuali perusahaan sawit, dalam mendukung menaikkan status desa di Kalbar. Pada Tahun 2021, ditargetkan desa sasaran yang tersebar seluruh Kalbar bertambah sebanyak 157 desa,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021