Wakil Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat Wahyudi Hidayat meminta agar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan evaluasi untuk kebaikan kedepannya dalam memajukan sumber daya manusia khususnya dunia pendidikan.
" Silahkan lakukan evaluasi untuk kebaikan kedepannya, hasil evaluasi silahkan kita komunikasi terkait kendala-kendala yang dihadapi guru selama ini," kata Wahyudi Hidayat, saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI Kapuas Hulu, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Wahyudi, banyak yang perlu dibenahi untuk kebaikan kedepannya melalui konferensi itu sebagai bahan evaluasi baik dalam rencana program kerja hingga menjadikan guru yang profesional dan proporsional.
Menurut dia, Pemkab Kapuas Hulu akan terus mendukung perjuangan PGRI untuk kesehatan guru, namun terkadang terbentur kebijakan yang perlu di kaji bersama-sama.
" Saya yakin niat baik kita semua dan perjuangan tidak akan sia-sia, tapi jika ada persoalan atau kendala dihadapi tolong kita komunikasikan bersama mencari solusi, karena kami juga tidak ingin menyalahkan aturan dalam setiap kebijakan," ucap Wahyudi.
Wahyudi menyebutkan persoalan Tunjangan penambahan penghasilan (TPP) sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena memang ada kekeliruan sebelumnya, namun sekarang tinggal menunggu realisasinya.
Ia juga mengakui guru sangat berperan dalam pembangunan terutama sumber daya manusia, tentu itu perlu kerjasama agar persoalan guru bisa diatasi.
"Jadi sekali lagi saya minta melalui konferensi kerja itu dapat sebagai bahan evaluasi, apa yang kurang kita perbaiki bersama-sama kedepannya, kuncinya di koordinasikan dan di komunikasikan," pesan Wahyudi.
Ketua PGRI Kapuas Hulu Sunarko mengatakan persoalan guru cukup banyak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah terutama terkait guru honorer yang belum diakui oleh pemerintah daerah.
Kemudian, terkait TPP agar kiranya pemerintah dapat memberikan TPP kepada semua guru baik yang sudah mendapatkan sertifikasi atau yang belum.
" Selama ini guru yang ada tunjangan sertifikasi tidak memperoleh TPP, jadi kalau bisa guru bersertifikat juga dapat TPP," pinta Sunarko.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
" Silahkan lakukan evaluasi untuk kebaikan kedepannya, hasil evaluasi silahkan kita komunikasi terkait kendala-kendala yang dihadapi guru selama ini," kata Wahyudi Hidayat, saat membuka Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) PGRI Kapuas Hulu, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Wahyudi, banyak yang perlu dibenahi untuk kebaikan kedepannya melalui konferensi itu sebagai bahan evaluasi baik dalam rencana program kerja hingga menjadikan guru yang profesional dan proporsional.
Menurut dia, Pemkab Kapuas Hulu akan terus mendukung perjuangan PGRI untuk kesehatan guru, namun terkadang terbentur kebijakan yang perlu di kaji bersama-sama.
" Saya yakin niat baik kita semua dan perjuangan tidak akan sia-sia, tapi jika ada persoalan atau kendala dihadapi tolong kita komunikasikan bersama mencari solusi, karena kami juga tidak ingin menyalahkan aturan dalam setiap kebijakan," ucap Wahyudi.
Wahyudi menyebutkan persoalan Tunjangan penambahan penghasilan (TPP) sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena memang ada kekeliruan sebelumnya, namun sekarang tinggal menunggu realisasinya.
Ia juga mengakui guru sangat berperan dalam pembangunan terutama sumber daya manusia, tentu itu perlu kerjasama agar persoalan guru bisa diatasi.
"Jadi sekali lagi saya minta melalui konferensi kerja itu dapat sebagai bahan evaluasi, apa yang kurang kita perbaiki bersama-sama kedepannya, kuncinya di koordinasikan dan di komunikasikan," pesan Wahyudi.
Ketua PGRI Kapuas Hulu Sunarko mengatakan persoalan guru cukup banyak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah terutama terkait guru honorer yang belum diakui oleh pemerintah daerah.
Kemudian, terkait TPP agar kiranya pemerintah dapat memberikan TPP kepada semua guru baik yang sudah mendapatkan sertifikasi atau yang belum.
" Selama ini guru yang ada tunjangan sertifikasi tidak memperoleh TPP, jadi kalau bisa guru bersertifikat juga dapat TPP," pinta Sunarko.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021