Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil laporan pemeriksaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Barat.
" Kapuas Hulu kembali terima WTP, namun karena ada kelemahan dan kekurangan kami, masih ada temuan dari laporan keuangan daerah," kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, saat menghadiri penyerahan laporan keuangan daerah oleh BPK Kalimantan Barat, di Pontianak, Jumat.
Disampaikan Fransiskus, untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut Pemkab Kapuas Hulu telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya sangat diharapkan bimbingan dan arahan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
"Terima kasih atas arahan dan masukan dari BPK Perwakilan Kalbar,"ucap Fransiskus.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan saat menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, di Pontianak, Jumat (7/5/2021). (Istimewa)
Fransiskus menyebutkan WTP yang kembali diraih Pemkab Kapuas Hulu itu tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak termasuk pimpinan organisasi perangkat daerah.
" Terima kasih juga kami ucapkan atas kerja keras dan kerja sama seluruh pihak di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu sehingga kita mampu mempertahankan WTP," kata Fransiskus.
Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat di ikuti oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat penting lainnya di wilayah Kalimantan Barat.
