Pemerintah Provinsi Kalbar bersama perusahaan sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalbar memperkuat sinergi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesepakatan bersama.
"Pemerintah tidak dapat bekerja dan mengandalkan kemampuan sendiri untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, saya berharap partisipasi pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis di desa. Tak terkecuali perusahaan perkebunan sawit. Kalau berharap dari APBD saja, rasanya tidak mungkin," ujar Gubernur Kalbar Sutarmidji saat penandatanganan kerjasama di Pontianak, Kamis.
Sutarmidji menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil peran dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran perusahaan perkebunan menurutnya mampu meningkatkan status desa menjadi desa mandiri. Mereka juga bisa berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur seperti jalan.
"Untuk jalan, perusahaan silahkan untuk dipelihara. Di mana jalan-jalan yang belum kami bangun itu, kami harap perusahaan untuk menjaga," tuturnya.
Sementara itu juga, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif mengapresiasi peran perusahaan sawit anggota Gapki Kalbar terhadap pembangunan. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, semakin memperkuat regulasi yang akan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
"Harmonisasi seperti ini yang sebenarnya menjadi harapan kita semua," ucapnya.
Dia mengatakan, tanpa adanya kesepakatan bersama tersebut, sebenarnya perusahaan sawit sudah banyak berperan dan membantu. Dalam hal pemeliharaan jalan misalnya, program tersebut sudah berjalan dan jumlahnya terus bertambah.
"Dari laporan yang kami terima, sudah ada sekitar 34 perusahaan yang tersebar di lima sampai enam kabupaten yang sudah berkontribusi untuk merawat jalan. Program seperti ini yang diharapkan oleh gubernur," tuturnya.
Selain pemeliharaan jalan, menurutnya perusahaan sawit juga sudah banyak menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau CSR mereka kepada masyarakat. Penyaluran menurutnya secara langsung dan tidak langsung menyasar berbagai indikator, baik sosial, lingkungan, pendidikan, maupun ekonomi. Dalam kaitannya dengan peningkatan status desa, harapannya adalah penyaluran dana CSR dapat diarahkan pada indikator-indikator pada indeks desa membangun.
"Melalui CSR, perusahaan juga bisa memperkuat BUMDes, atau hal lainnya untuk pembangunan desa," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pemerintah tidak dapat bekerja dan mengandalkan kemampuan sendiri untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, saya berharap partisipasi pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis di desa. Tak terkecuali perusahaan perkebunan sawit. Kalau berharap dari APBD saja, rasanya tidak mungkin," ujar Gubernur Kalbar Sutarmidji saat penandatanganan kerjasama di Pontianak, Kamis.
Sutarmidji menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil peran dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran perusahaan perkebunan menurutnya mampu meningkatkan status desa menjadi desa mandiri. Mereka juga bisa berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur seperti jalan.
"Untuk jalan, perusahaan silahkan untuk dipelihara. Di mana jalan-jalan yang belum kami bangun itu, kami harap perusahaan untuk menjaga," tuturnya.
Sementara itu juga, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif mengapresiasi peran perusahaan sawit anggota Gapki Kalbar terhadap pembangunan. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, semakin memperkuat regulasi yang akan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
"Harmonisasi seperti ini yang sebenarnya menjadi harapan kita semua," ucapnya.
Dia mengatakan, tanpa adanya kesepakatan bersama tersebut, sebenarnya perusahaan sawit sudah banyak berperan dan membantu. Dalam hal pemeliharaan jalan misalnya, program tersebut sudah berjalan dan jumlahnya terus bertambah.
"Dari laporan yang kami terima, sudah ada sekitar 34 perusahaan yang tersebar di lima sampai enam kabupaten yang sudah berkontribusi untuk merawat jalan. Program seperti ini yang diharapkan oleh gubernur," tuturnya.
Selain pemeliharaan jalan, menurutnya perusahaan sawit juga sudah banyak menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau CSR mereka kepada masyarakat. Penyaluran menurutnya secara langsung dan tidak langsung menyasar berbagai indikator, baik sosial, lingkungan, pendidikan, maupun ekonomi. Dalam kaitannya dengan peningkatan status desa, harapannya adalah penyaluran dana CSR dapat diarahkan pada indikator-indikator pada indeks desa membangun.
"Melalui CSR, perusahaan juga bisa memperkuat BUMDes, atau hal lainnya untuk pembangunan desa," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021