Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kalbar Andreas Acui Simanjaya berharap dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak dengan cara melakukan penutupan jalan namun lebih fokus ke memperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) dengan mengerahkan petugas di lapangan.
“PPKM saran kami sebaiknya tidak menutup jalan dan menghentikan operasional perusahaan atau toko melainkan dilaksanakan dengan memperketat pelaksanaan prokes dengan mengerahkan petugas yang selama ini bertugas menjaga berbagai lokasi penutupan jalan. Pengawasan prokes ini disertai dengan tindakan dan sanksi yang tegas dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dengan membenahi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PPKM, misalnya tempat cuci tangan di tempat umum dipastikan tersedia air dan sabun pencuci tangannya.
Dari pengamatan beberapa lokasi pasar hanya tong dan wastafel saja, tanpa air dan sabun. Selain itu, pengawasan juga dilakukan agar masyarakat yang melewati areal pelaksanaan PPKM mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak apabila di tempat makan.
“Dengan demikian masyarakat dapat beraktivitas, usaha berjalan dan penularan virus penyebab pandemi ini bisa diminimalkan,” jelas dia.
Berbagai aturan dalam rangka penyelamatan masyarakat dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak terjadi penularan dan sebagai upaya menghentikan pandemi COVID-19.
"Setelah berjalannya PPKM darurat sejak minggu lalu perlu melakukan evaluasi dan berharap duduk bersama pembuat kebijakan melihat sejauh mana manfaat dari metode pelaksanaan PPKM yang ada saat ini, terutama kebijakan menutup jalan-jalan," kata dia.
Acui menilai, penutupan jalan-jalan utama di Kota Pontianak dengan harapan tidak banyak aktivitas dan pergerakan masyarakat tidak begitu memberikan pengaruh yang besar. Hal itu karena kenyataannya masyarakat tetap melakukan pergerakan dengan menggunakan jalan-jalan kecil yang dapat mengakses jalan utama yang ditutup.
"Gang atau jalan-jalan yang dahulu sepi dari ramainya pergerakan masyarakat saat ini justru menjadi jalan alternatif hingga memicu macet dan keramaian. Yang tentunya juga harus kita waspadai adalah mobilitas masyarakat justru melewati gang dan jalan yang dulu sepi sebagai salah satu kemungkinan menjadi sarana penyebaran penyakit ke areal yang sebelumnya aman aman saja sebab jarang dilewati orang ramai. Jadi jalan utama ditutup orang lewat jalan kecil dan di jalan kecil ini justru terjadi macet dan berkumpulnya jumlah manusia yang banyak yang belum tentu semuanya sehat,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
“PPKM saran kami sebaiknya tidak menutup jalan dan menghentikan operasional perusahaan atau toko melainkan dilaksanakan dengan memperketat pelaksanaan prokes dengan mengerahkan petugas yang selama ini bertugas menjaga berbagai lokasi penutupan jalan. Pengawasan prokes ini disertai dengan tindakan dan sanksi yang tegas dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dengan membenahi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PPKM, misalnya tempat cuci tangan di tempat umum dipastikan tersedia air dan sabun pencuci tangannya.
Dari pengamatan beberapa lokasi pasar hanya tong dan wastafel saja, tanpa air dan sabun. Selain itu, pengawasan juga dilakukan agar masyarakat yang melewati areal pelaksanaan PPKM mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak apabila di tempat makan.
“Dengan demikian masyarakat dapat beraktivitas, usaha berjalan dan penularan virus penyebab pandemi ini bisa diminimalkan,” jelas dia.
Berbagai aturan dalam rangka penyelamatan masyarakat dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak terjadi penularan dan sebagai upaya menghentikan pandemi COVID-19.
"Setelah berjalannya PPKM darurat sejak minggu lalu perlu melakukan evaluasi dan berharap duduk bersama pembuat kebijakan melihat sejauh mana manfaat dari metode pelaksanaan PPKM yang ada saat ini, terutama kebijakan menutup jalan-jalan," kata dia.
Acui menilai, penutupan jalan-jalan utama di Kota Pontianak dengan harapan tidak banyak aktivitas dan pergerakan masyarakat tidak begitu memberikan pengaruh yang besar. Hal itu karena kenyataannya masyarakat tetap melakukan pergerakan dengan menggunakan jalan-jalan kecil yang dapat mengakses jalan utama yang ditutup.
"Gang atau jalan-jalan yang dahulu sepi dari ramainya pergerakan masyarakat saat ini justru menjadi jalan alternatif hingga memicu macet dan keramaian. Yang tentunya juga harus kita waspadai adalah mobilitas masyarakat justru melewati gang dan jalan yang dulu sepi sebagai salah satu kemungkinan menjadi sarana penyebaran penyakit ke areal yang sebelumnya aman aman saja sebab jarang dilewati orang ramai. Jadi jalan utama ditutup orang lewat jalan kecil dan di jalan kecil ini justru terjadi macet dan berkumpulnya jumlah manusia yang banyak yang belum tentu semuanya sehat,” kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021