Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar menyambut baik kebijakan dari pemerintah yang mengatur agar biaya PCR turun dari Rp900 ribu menjadi Rp450 ribu - Rp550 ribu karena selama ini menjadi momok bagi pelaku usaha dan masyarakat saat berpergian.
"Biaya tes PCR selama ini memang menjadi momok dan penghalang bagi orang yang ingin melakukan perjalanan atau berpergian sebab kadang biayanya lebih mahal dari tiket tujuan penerbangan," ujar Ketua Apindo Kalbar, Andrea Acui Simanjaya di Pontianak, Senin.
Ia menambahkan belum lagi soal ada perubahan jadwal penerbangan yang menyebabkan hasil tes PCR dengan harga yan tinggi masa berlakunya jadi kadaluarsa.
"Dampak harga tinggi sangat besar termasuk sektor ekonomi di daerah atau negara ini. Dengan penurunan tentu menjadi jawaban terhadap persoalan berpergian masyarakat terutama ke luar provinsi dengan menggunakan pesawat," jelasnya.
Menurutnya,pemerintah menyelenggarakan pelayanan tes PCR melalui berbagai laboratorium milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang terdapat pada beberapa instansi, misalnya laboratorium kesehatan Provinsi atau Puskesmas - Puskesmas yang memiliki alat dan kemampuan untuk melakukan tes PCR.
"Dengan menempatkan harga pelayanan yang bersifat pelayanan pemerintah untuk keperluan warga dengan harga yang ditetapkan oleh Kementerian atau Kepala Daerah melalui Dinas terkait, yang bisa jadi patokan bagi laboratorium swasta," jelas dia.
Ia menyampaikan bahwa ternyata Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar sudah beberapa bulan meniadakan layanan tes termasuk rapid test, demikian juga tidak semua Puskesmas melayani rapid test sebagai deteksi awal untuk masyarakat yang memerlukan.
"Seharusnya unit unit pelayanan ini aktif melakukan pelayanan untuk masyarakat pada saat saat seperti ini, bukan justru meniadakan pelayanan dan akhirnya masyarakat harus membayar di laboratorium swasta," kata dia.
Sementara itu, Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal juga menyambut baik. Dengan harga PCR turun diharapkannya mobilitas pelaku usaha atau masyarakat ke Kalbar lebih ramai. Sehingga bisa berdampak kepada hunian di hotel - hotel di Kalbar.
"Selama ini harga tes PCR lebih mahal daripada tiket. Jadi orang kebanyakan berpikir ulang atau menunda dulu karena mahal PCR. Kalau PCR turun saya yakin akan lebih ramai orang ke Kalbar dan kami bisa lebih banyak melayani tamu. Dengan demikian usaha kami jalan dan daerah ekonominya bisa bergerak," kata dia.
Sambutan baik juga data dari masyarakat di Kota Pontianak, Ari. Menurut selama ini memang cukup berat untuk membayar PCR dengan harga mencapai Rp900 ribu.
"Mau tidak mau kami harus membelinya asalkan bisa memenuhi urusan dil uar kota. Dengan rencana turunnya harga PCR kami sangat menyambut baik apalagi ekonomi masyarakat saat ini cukup sulit," jelas dia.
Ia berharap harga tes PCR terus bisa lebih murah lagi karena yang berpergian ke luar kota tidak semuanya orang berduit.
"Di sinilah peran pemerintah harus ada. Pesawat tak hanya digunakan orang yang berduit saja, orang biasa pun gunakan pesawat saat ini sebagai moda transportasi urusan antar provinsi. Selama ini saya ada 25 kali ke luar provinsi dan kebijakan mulai rapid test, antigen dan PCR harus saya penuhi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Biaya tes PCR selama ini memang menjadi momok dan penghalang bagi orang yang ingin melakukan perjalanan atau berpergian sebab kadang biayanya lebih mahal dari tiket tujuan penerbangan," ujar Ketua Apindo Kalbar, Andrea Acui Simanjaya di Pontianak, Senin.
Ia menambahkan belum lagi soal ada perubahan jadwal penerbangan yang menyebabkan hasil tes PCR dengan harga yan tinggi masa berlakunya jadi kadaluarsa.
"Dampak harga tinggi sangat besar termasuk sektor ekonomi di daerah atau negara ini. Dengan penurunan tentu menjadi jawaban terhadap persoalan berpergian masyarakat terutama ke luar provinsi dengan menggunakan pesawat," jelasnya.
Menurutnya,pemerintah menyelenggarakan pelayanan tes PCR melalui berbagai laboratorium milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota yang terdapat pada beberapa instansi, misalnya laboratorium kesehatan Provinsi atau Puskesmas - Puskesmas yang memiliki alat dan kemampuan untuk melakukan tes PCR.
"Dengan menempatkan harga pelayanan yang bersifat pelayanan pemerintah untuk keperluan warga dengan harga yang ditetapkan oleh Kementerian atau Kepala Daerah melalui Dinas terkait, yang bisa jadi patokan bagi laboratorium swasta," jelas dia.
Ia menyampaikan bahwa ternyata Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar sudah beberapa bulan meniadakan layanan tes termasuk rapid test, demikian juga tidak semua Puskesmas melayani rapid test sebagai deteksi awal untuk masyarakat yang memerlukan.
"Seharusnya unit unit pelayanan ini aktif melakukan pelayanan untuk masyarakat pada saat saat seperti ini, bukan justru meniadakan pelayanan dan akhirnya masyarakat harus membayar di laboratorium swasta," kata dia.
Sementara itu, Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal juga menyambut baik. Dengan harga PCR turun diharapkannya mobilitas pelaku usaha atau masyarakat ke Kalbar lebih ramai. Sehingga bisa berdampak kepada hunian di hotel - hotel di Kalbar.
"Selama ini harga tes PCR lebih mahal daripada tiket. Jadi orang kebanyakan berpikir ulang atau menunda dulu karena mahal PCR. Kalau PCR turun saya yakin akan lebih ramai orang ke Kalbar dan kami bisa lebih banyak melayani tamu. Dengan demikian usaha kami jalan dan daerah ekonominya bisa bergerak," kata dia.
Sambutan baik juga data dari masyarakat di Kota Pontianak, Ari. Menurut selama ini memang cukup berat untuk membayar PCR dengan harga mencapai Rp900 ribu.
"Mau tidak mau kami harus membelinya asalkan bisa memenuhi urusan dil uar kota. Dengan rencana turunnya harga PCR kami sangat menyambut baik apalagi ekonomi masyarakat saat ini cukup sulit," jelas dia.
Ia berharap harga tes PCR terus bisa lebih murah lagi karena yang berpergian ke luar kota tidak semuanya orang berduit.
"Di sinilah peran pemerintah harus ada. Pesawat tak hanya digunakan orang yang berduit saja, orang biasa pun gunakan pesawat saat ini sebagai moda transportasi urusan antar provinsi. Selama ini saya ada 25 kali ke luar provinsi dan kebijakan mulai rapid test, antigen dan PCR harus saya penuhi," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021