Bupat Kayong Utara Citra Duani mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ada tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dalam mendorong kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) setempat yang masih di kisaran 62,68 berdasarkan data BPS Tahun 2020.
"Rendahnya IPM di Kabupaten Kayong Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di kalbar berdasarkan data BPS tahun 2020 di angka 62,68, dari segi pembagian kewenangan merupakan tanggung jawab bersama antara kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat," kata Citra Duani di Istana Rakyat/Pendopo Bupati Kayong Utara, Sukadana, Rabu.
Ia menjelaskan, berdasarkan standar United Nation Development Program (UNDP), untuk pembangunan IPM ada tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak.
Namun, untuk menaikkan IPM tersebut, bukan persoalan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ia bersama Wakil Bupati Effendi Ahmad menegaskan sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 19 September 2018 lalu, selalu serius dan konsisten dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan visi misi.
"Alhamdulillah sesuai data statistik IPM kita sejak tahun 2018 hingga 2020 kendatipun tidak meningkat signifikan tapi terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 IPM kita diangka 61,82 persen, 2019 naik menjadi 62,66 persen di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62,68 persen,” kata dia.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, kenaikan IPM juga sangat dipengaruhi oleh sektor pembangunan di bidang ekonomi. Seperti ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, meliputi jalan/jembatan, listrik, air bersih, sarana komunikasi, sarana transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan kesempatan kerja, daya beli masayarakat, pendapatan perkapita, pengendalian inflasi, sandang, pangan, perumahan dan lain sebagainya.
“Di bidang pendidikan dan kesehatan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk terus menaikkan IPM, salah satunya adalah melanjutkan program pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya," kata Citra.
Antara lain membantu sarana penunjang pendidikan bagi siswa SD dan SMP, melaksanakan kejar paket A, B dan C, melakukan bimbingan kepada ibu-ibu yang belum bisa baca tulis, meningkatkan kapasitas para guru, pengadaan guru honorer, penempat guru-guru SD dan SMP di daerah terpencil, dan di tahun 2021 ini untuk membantu kekurangan tenaga guru di daerah terpencil, bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar sehingga mendapatkan delapan orang guru sukarelawan.
Sedangkan untuk menambah jumlah lamanya sekolah dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan beasiswa bagi pelajar ke beberapa perguruan tinggi, dengan prodi yang sesuai dan siap diterima pasar kerja.
Diantaranya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) D3 dan D4 ikatan dinas tanpa tes CPNS dan langsung ditempatkan di Dinas Perhubungan KKU selama 5 tahun formasi sebanyak 15 orang.
Di sisi lain Pemkab Kayong Utara telah menyediakan tanah hibah untuk pembangunan gedung sekolah SMA/SMK sederajat di empat lokasi yaitu dua lokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata, satu lokasi di Kecamatan Simpang Hilir, dan satu lokasi di Kecamatan Sukadana.
Namun usulan pembangunan gedung baru SMA/SMK tersebut ke Pemprov Kalbar setiap tahun sejak tahun 2018, hingga kini belum disetujui. Kondisi tersebut berdampak kepada banyaknya anak-anak khususnya di daerah Kepulauan Karimata terpaksa putus sekolah, dikarenakan keterbatasan kemampuan orang tua untuk melanjutkan sekolah bagi putra putrinya ke ibukota kabupaten, atau kecamatan lainnya.
Disamping sulit dan mahalnya biaya transportasi, juga jarak tempuh yang begitu jauh mengarungi laut lepas (Selat Karimata) hingga mencapai paling kurang 85 mil atau ditempuh selama 10 sampai dengan 12 jam dari Desa Padang dan pulau-pulau di sekitarnya ke Sukadana. Bahkan di Pulau Serutu jika musim selatan tiba terkadang penduduknya kosong sementara empat bulan mengungsi ke daerah lain termasuk ke Bangka Belitung yang berbatasan langsung.
Bahkan ia menyebut bahwa semenjak dirinya menjabat sebagai bupati belum satu pun pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar mengunjungi Kepulauan Karimata. "Pembangunan gedung SMA/SMK sederajat beserta tenaga guru dan fasilitas pendukung lainnya merupakan kewenangan Provinsi Kalbar. Sisi lain berdasarkan laporan Sekretaris Dinas Pendidikan Kayong Utara, Pemprov Kalbar, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP selama tiga tahun terakhir ini tidak pernah memberikan bantuan fasilitas pendidikan dalam bentuk apapun di Kabupaten Kayong Utara. Kalau begini kenyataannya wajar IPM KKU wajar belum bisa meningkat secara signifikan," ujar Citra.
Dari sisi infrastruktur, dari 300,60 km panjang ruas jalan, sekitar 84,11 kilometer dalam kondisi rusak berat. Termasuk sebagian berada ruas jalan provinsi dari Siduk, Sukadana, Simpang Hilir, hingga Telok Batang sepanjang 80 kilometer yang merupakan akses utama roda ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk jalan dengan kondisi baik sepanjang 172,55 Km, rusak ringan 43,94 Km. Untuk jalan kategori beraspal, sepanjang 160,79 km, beton 45,22 km, kerikil 19,09 km dan tanah 75,50 km.
Ia mengakui kondisi jalan seperti ini menjadi salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kayong Utara. Sementara poros jalan pintas yang menghubungkan akses cepat dari pusat Ibukota Kabupaten Kayong Utara, Sukadana ke Ibukota Provinsi Kalbar Pontianak melalui Simpang Hilir, Perawas, Simpang Dua sepajang sekitar 60 Km sebagian besar belum diaspal.
Ia menagih janji Pemprov Kalbar tahun 2021 yang akan diaspal melalui bantuan hibah APBD Provinsi sebesar Rp100 miliar namun hingga kini belum terwujud. "Hal inilah yang ditunggu Pemkab Kayong Utara dan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, jika poros jalan ini segera terwujud, maka dari Sukadana menuju Pontianak waktu tempuh hanya sekitar lima jam," ujar dia.
Pada bidang kesehatan, secara bertahap, sejak tahun 2018 Pemkab Kayong Utara telah membangun enam buah puskesmas. Rinciannya, satu paket puskesmas beserta rumah tenaga medis dibangun di Desa Satai (Tahun 2018) dan satu unit di Desa Dusun Besar Pulau Maya (Tahun 2019), Kecamatan Pulau Maya, satu unit di Desa Sungai Paduan (tahun 2018) dan satu unit di Desa Teluk Batang, di Kecamatan Teluk batang (tahun 2020). Kemudian, satu paket puskesmas beserta rumah dinas tenaga medis (tahun 2020) di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, yang dulu saat masih masuk Kabupaten Ketapang belum pernah dibangun.
“Alhamdulillah tahun 2020 lalu sudah bediri megah. Tahun 2021 ini dibangun satu unit lagi yaitu di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, dan satu paket rumah dinas tenaga medis di Kecamatan Seponti," ujar dia.
Untuk pembangunan dan penambahan fasilitas kesehatan di rumah sakit type D Sultan Muhammad Jamaludin 1, setiap tahun terus dibangun antara lain tambahan ruang rawat inap, gedung ruang operasi. Sedangkan tahun 2021 dibangun sekaligus empat gedung yaitu gedung ICU, Laboratorium, gedung bersalin, serta gedung CSSD sterilisasi alat.
“Di bidang pelayanan kesehatan, Alhamdulillah jumlah kepesertaan BPJS di Kayong Utara dua tahun berturut turut tertinggi di Kalbar mencapai 95 persen lebih. Kita juga menyediakan fasilitas angkutan ambulan speed boat gratis untuk wilayah kepulauan dan dan untuk pasien rujukan ke Pontianak dari Telok Batang menuju Rasau Jaya (PP), ditambah angkutan ambulan gratis dari Rasau Jaya ke rumah sakit rujukan dan didampingi dua orang tenaga medis untuk kelancaran pengurusan administrasi di rumah sakit dan pendamping keperawatan selama berada di Pontianak, dan untuk penginapan bagi keluarga pasien, kita sediakan rumah singgah dengan fasilitas lengkap," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Citra juga menjelaskan kendala tambahan yang dihadapi. “Di sisi lain, kendala yang kita hadapi dalam mendongkrak IPM di KKU ini adalah, secara geografis dari jumlah luas wilayah sekitar 450.000 ha, 58 persennya masuk kawasan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam laut. Hanya 42 persen lahan yang bisa digunakan untuk lahan produktif. Hal ini berimbas pada terbatasnya upaya peningkatan PAD dan diperparah dengan ditariknya kewenangan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan, dimana sebagian merupakan pemerintah pusat dan sebagian lagi pemerintah Provinsi Kalbar," ujar Citra.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak dalam mencari solusi bersama, bukan sekedar menyampaikan di media.
"Mari cari solusi bersama, bukan hanya menyampaikan di media, rasanya kurang elok, bijak dan santun. Undang saja melalui rapat koordinasi guna membahas berbagai persoalan daerah guna dicari bersama solusinya," demikian Citra Duani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Rendahnya IPM di Kabupaten Kayong Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di kalbar berdasarkan data BPS tahun 2020 di angka 62,68, dari segi pembagian kewenangan merupakan tanggung jawab bersama antara kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat," kata Citra Duani di Istana Rakyat/Pendopo Bupati Kayong Utara, Sukadana, Rabu.
Ia menjelaskan, berdasarkan standar United Nation Development Program (UNDP), untuk pembangunan IPM ada tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak.
Namun, untuk menaikkan IPM tersebut, bukan persoalan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ia bersama Wakil Bupati Effendi Ahmad menegaskan sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 19 September 2018 lalu, selalu serius dan konsisten dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan visi misi.
"Alhamdulillah sesuai data statistik IPM kita sejak tahun 2018 hingga 2020 kendatipun tidak meningkat signifikan tapi terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 IPM kita diangka 61,82 persen, 2019 naik menjadi 62,66 persen di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62,68 persen,” kata dia.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, kenaikan IPM juga sangat dipengaruhi oleh sektor pembangunan di bidang ekonomi. Seperti ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, meliputi jalan/jembatan, listrik, air bersih, sarana komunikasi, sarana transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan kesempatan kerja, daya beli masayarakat, pendapatan perkapita, pengendalian inflasi, sandang, pangan, perumahan dan lain sebagainya.
“Di bidang pendidikan dan kesehatan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk terus menaikkan IPM, salah satunya adalah melanjutkan program pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya," kata Citra.
Antara lain membantu sarana penunjang pendidikan bagi siswa SD dan SMP, melaksanakan kejar paket A, B dan C, melakukan bimbingan kepada ibu-ibu yang belum bisa baca tulis, meningkatkan kapasitas para guru, pengadaan guru honorer, penempat guru-guru SD dan SMP di daerah terpencil, dan di tahun 2021 ini untuk membantu kekurangan tenaga guru di daerah terpencil, bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar sehingga mendapatkan delapan orang guru sukarelawan.
Sedangkan untuk menambah jumlah lamanya sekolah dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan beasiswa bagi pelajar ke beberapa perguruan tinggi, dengan prodi yang sesuai dan siap diterima pasar kerja.
Diantaranya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) D3 dan D4 ikatan dinas tanpa tes CPNS dan langsung ditempatkan di Dinas Perhubungan KKU selama 5 tahun formasi sebanyak 15 orang.
Di sisi lain Pemkab Kayong Utara telah menyediakan tanah hibah untuk pembangunan gedung sekolah SMA/SMK sederajat di empat lokasi yaitu dua lokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata, satu lokasi di Kecamatan Simpang Hilir, dan satu lokasi di Kecamatan Sukadana.
Namun usulan pembangunan gedung baru SMA/SMK tersebut ke Pemprov Kalbar setiap tahun sejak tahun 2018, hingga kini belum disetujui. Kondisi tersebut berdampak kepada banyaknya anak-anak khususnya di daerah Kepulauan Karimata terpaksa putus sekolah, dikarenakan keterbatasan kemampuan orang tua untuk melanjutkan sekolah bagi putra putrinya ke ibukota kabupaten, atau kecamatan lainnya.
Disamping sulit dan mahalnya biaya transportasi, juga jarak tempuh yang begitu jauh mengarungi laut lepas (Selat Karimata) hingga mencapai paling kurang 85 mil atau ditempuh selama 10 sampai dengan 12 jam dari Desa Padang dan pulau-pulau di sekitarnya ke Sukadana. Bahkan di Pulau Serutu jika musim selatan tiba terkadang penduduknya kosong sementara empat bulan mengungsi ke daerah lain termasuk ke Bangka Belitung yang berbatasan langsung.
Bahkan ia menyebut bahwa semenjak dirinya menjabat sebagai bupati belum satu pun pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar mengunjungi Kepulauan Karimata. "Pembangunan gedung SMA/SMK sederajat beserta tenaga guru dan fasilitas pendukung lainnya merupakan kewenangan Provinsi Kalbar. Sisi lain berdasarkan laporan Sekretaris Dinas Pendidikan Kayong Utara, Pemprov Kalbar, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP selama tiga tahun terakhir ini tidak pernah memberikan bantuan fasilitas pendidikan dalam bentuk apapun di Kabupaten Kayong Utara. Kalau begini kenyataannya wajar IPM KKU wajar belum bisa meningkat secara signifikan," ujar Citra.
Dari sisi infrastruktur, dari 300,60 km panjang ruas jalan, sekitar 84,11 kilometer dalam kondisi rusak berat. Termasuk sebagian berada ruas jalan provinsi dari Siduk, Sukadana, Simpang Hilir, hingga Telok Batang sepanjang 80 kilometer yang merupakan akses utama roda ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk jalan dengan kondisi baik sepanjang 172,55 Km, rusak ringan 43,94 Km. Untuk jalan kategori beraspal, sepanjang 160,79 km, beton 45,22 km, kerikil 19,09 km dan tanah 75,50 km.
Ia mengakui kondisi jalan seperti ini menjadi salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kayong Utara. Sementara poros jalan pintas yang menghubungkan akses cepat dari pusat Ibukota Kabupaten Kayong Utara, Sukadana ke Ibukota Provinsi Kalbar Pontianak melalui Simpang Hilir, Perawas, Simpang Dua sepajang sekitar 60 Km sebagian besar belum diaspal.
Ia menagih janji Pemprov Kalbar tahun 2021 yang akan diaspal melalui bantuan hibah APBD Provinsi sebesar Rp100 miliar namun hingga kini belum terwujud. "Hal inilah yang ditunggu Pemkab Kayong Utara dan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, jika poros jalan ini segera terwujud, maka dari Sukadana menuju Pontianak waktu tempuh hanya sekitar lima jam," ujar dia.
Pada bidang kesehatan, secara bertahap, sejak tahun 2018 Pemkab Kayong Utara telah membangun enam buah puskesmas. Rinciannya, satu paket puskesmas beserta rumah tenaga medis dibangun di Desa Satai (Tahun 2018) dan satu unit di Desa Dusun Besar Pulau Maya (Tahun 2019), Kecamatan Pulau Maya, satu unit di Desa Sungai Paduan (tahun 2018) dan satu unit di Desa Teluk Batang, di Kecamatan Teluk batang (tahun 2020). Kemudian, satu paket puskesmas beserta rumah dinas tenaga medis (tahun 2020) di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, yang dulu saat masih masuk Kabupaten Ketapang belum pernah dibangun.
“Alhamdulillah tahun 2020 lalu sudah bediri megah. Tahun 2021 ini dibangun satu unit lagi yaitu di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, dan satu paket rumah dinas tenaga medis di Kecamatan Seponti," ujar dia.
Untuk pembangunan dan penambahan fasilitas kesehatan di rumah sakit type D Sultan Muhammad Jamaludin 1, setiap tahun terus dibangun antara lain tambahan ruang rawat inap, gedung ruang operasi. Sedangkan tahun 2021 dibangun sekaligus empat gedung yaitu gedung ICU, Laboratorium, gedung bersalin, serta gedung CSSD sterilisasi alat.
“Di bidang pelayanan kesehatan, Alhamdulillah jumlah kepesertaan BPJS di Kayong Utara dua tahun berturut turut tertinggi di Kalbar mencapai 95 persen lebih. Kita juga menyediakan fasilitas angkutan ambulan speed boat gratis untuk wilayah kepulauan dan dan untuk pasien rujukan ke Pontianak dari Telok Batang menuju Rasau Jaya (PP), ditambah angkutan ambulan gratis dari Rasau Jaya ke rumah sakit rujukan dan didampingi dua orang tenaga medis untuk kelancaran pengurusan administrasi di rumah sakit dan pendamping keperawatan selama berada di Pontianak, dan untuk penginapan bagi keluarga pasien, kita sediakan rumah singgah dengan fasilitas lengkap," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Citra juga menjelaskan kendala tambahan yang dihadapi. “Di sisi lain, kendala yang kita hadapi dalam mendongkrak IPM di KKU ini adalah, secara geografis dari jumlah luas wilayah sekitar 450.000 ha, 58 persennya masuk kawasan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam laut. Hanya 42 persen lahan yang bisa digunakan untuk lahan produktif. Hal ini berimbas pada terbatasnya upaya peningkatan PAD dan diperparah dengan ditariknya kewenangan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan, dimana sebagian merupakan pemerintah pusat dan sebagian lagi pemerintah Provinsi Kalbar," ujar Citra.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak dalam mencari solusi bersama, bukan sekedar menyampaikan di media.
"Mari cari solusi bersama, bukan hanya menyampaikan di media, rasanya kurang elok, bijak dan santun. Undang saja melalui rapat koordinasi guna membahas berbagai persoalan daerah guna dicari bersama solusinya," demikian Citra Duani.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021