 Jalan tengah untuk kratom){kind=link}
"Kalau setelah hasil penelitian dilakukan barang ini sebagaimana dipersoalkan, minimal kratom jangan dilarang tetapi murni diekspor saja".
Itulah sepenggal pernyataan dari Anggota Komisi IV DPR RI asal Dapil Kalbar 1, Daniel Johan tentang kratom, komoditas unggulan yang saat ini sebagai barang ekspor dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Aspirasi terkait kratom juga hingga saat terus disuarakan di Kalbar. Mulai dari gubernur, bupati, tokoh masyarakat hingga petani itu sendiri agar tidak dilarang karena sudah menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dan beberapa daerah lainnya di Kalbar.
Hingga kini dari sisi regulasi dalam hal tata niaga pada tanaman kratom (mitragyna speciosa) masih butuh kepastian. Pasalnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri telah menyatakan bahwa tanaman kratom tersebut mengandung zat atau kandungan narkoba golongan satu. Dengan dasar itu, ada pelarangan dan rencananya diterapkan pada 2023 mendatang.
Padahal, dari sisi lainnya seperti dari jenis tanaman sendiri sudah jelas sebagai komoditas tanaman obat herbal. Hal itu sebagai sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020. Kemudian diperkuat dalam Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa tanaman kratom tidak masuk dalam golongan narkotika.
Politisi PKB tersebut menilai pelarangan kratom sama saja dengan memberangus harta Indonesia sendiri. Sementara kratom itu sumber pendapatan masyarakat di Kapuas Hulu yang menjanjikan juga dibutuhkan oleh negara lain.
"Solusi, kratom jangan dilarang tetapi murni diekspor saja. Jangan sampai kita melarang buah harta kita sendiri pada saat yang sama kita mengimpor produk hasil turunan kratom seperti obat-obatan. Kratom menjadi salah satu obat-obatan untuk terapi penanganan korban narkotika untuk mengurangi ketergantungan," kata Daniel Johan.
Daniel Johan juga menjelaskan betapa besar potensi yang dihasilkan kratom per bulan bagi masyarakat. Kratom satu hektare bisa ditanam 1.000 pohon dan tidak perlu dipupuk. Satu pohon bisa menghasilkan 2 kilogram daun per bulan. Sehingga satu hektare akan menghasilkan 2 ton. Harga kratom dalam bentuk daun sekitar Rp33 ribu sehingga satu hektare kratom yang terdiri dari 1.000 pohon bisa menghasilkan Rp66 juta per bulan.
Tanaman ekonomis
Tanaman kratom sendiri sangat cocok dan tumbuh subur di Kabupaten Kapuas Hulu. Tanamam kratom sendiri memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein). Sebenarnya tanamannya ini juga tumbuh sumbur juga dipakai sebagai obat di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand dan Myanmar.
Sejauh ini khusus di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 18.120 petani kratom dan sebanyak 44.491.317 pohon kratom yang ditanam masyarakat yang tersebar di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu. Hal itu sebagaimana sebagaimana pernyataan dari Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.
Fransiskus menilai dibandingkan karet dan beberapa jenis sumber pendapatan lainnya, tanaman kratom lebih menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi, sebab selama ini masyarakat justru memilih mengembangkan tanaman kratom. Selain alasan karena mudah dalam pemeliharaan, jangka produksi sejak tanaman hanya memakan waktu bulanan saja, daun kratom bisa menghasilkan uang.
"Sebelum ada polemik terkait belum adanya regulasi yang jelas, daun kratom sangat membantu ekonomi masyarakat, bisa di jual daun mentah juga diolah atau dikeringkan," kata Fransiskus.
Hanya saja kata Fransiskus setelah adanya pernyataan dari BNN bahwa tanaman kratom mengandung zat atau kandungan narkoba golongan satu membuat harga kratom tidak stabil dan regulasinya juga tidak ada kejelasan, sekarang masyarakat khawatir kratom dilarang. Padahal sejak dulu kratom dipercaya sejak nenek moyang sebagai tanaman obat tradisional, manfaat tanaman kratom juga mendongkrak ekonomi masyarakat, juga sebagai penghijauan.
"Jadi untuk kratom akan terus kami perjuangkan hingga ada kejelasan regulasinya, jika pun harus dilarang, harus ada solusinya," kata Fransiskus.
Surati Presiden
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan pihaknya segera melayangkan surat ke Presiden terkait dengan tanaman kratom dan itu juga telah disampaikannya ke Kementan RI saat berkunjung ke Kalbar. Sejauh ini tengah dilakukan pengumpulan data - data terkait kratom. Sutarmidji juga mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan data-data untuk hal itu. Ia sendiri meminta dari DPR akan mem-backup aspirasi masyarakat Kalbar tersebut.
Orang nomor satu di Kalbar tersebut menambahkan bahwa persoalan ini juga sudah dibicarakan di KSP yang dipimpin oleh Kepala KSP Moeldoko dan dihadiri oleh pimpinan BNN yang lama, BPOM dan Dirjen Farmasi.
"Mereka bilang kratom itu zat adiktifnya empat kali dibandingkan ganja, tetapi saya katakan bahwa orang yang mengonsumsi kraton tidak berhalusinasi sedangkan mengonsumsi ganja pasti berhalusinasi, bahkan urin orang yang mengonsumsi kratom belum tentu positif," kata dia.
Namun, Sutarmidji mengatakan dia mempersilahkan jika BNN akan tetap melarang kratom di tahun 2023.
"Bayangkan pohon kratom puluhan juta kalau ditebang, siapa yang mau bertanggung jawab. Betung Karihun dan Danau Sentarum sudah dijadikan paru-paru dunia oleh UNESCO. Di situ banyak kratom, apa tidak gundul itu paru-paru dunia. Belum lagi di Kalbar saja, petani yang kehidupannya bergantung dari kratom ada 200 ribuan keluarga. Di Kapuas Hulu saja ada ratusan ribu orang yang hidupnya bergantung dari kratom," kata dia.
Sebelumnya, Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) bersama seluruh asosiasi kratom mendorong juga telah Pemerintah Provinsi Kalbar agar menerbitkan regulasi tentang tataniaga dan tata kelola kratom sehingga bisa melindungi petani dan pelaku usaha kratom, baik di Kalbar itu sendiri dan Indonesia umumnya.
Dengan adanya regulasi itu nantinya diharapkan ada semacam kontrol oleh pemerintah terkait stok dan ekspor dari tepung kratom ke luar negeri, sehingga baik petani dan pelaku usaha dalam hal ini tidak dirugikan seperti sekarang. Terpenting juga dengan regulasi jelas dalam hal tata niaga, pendapatan asli daerah juga bisa didapat yang selama ini tidak masuk pada PAD Kalbar.
Sementara itu juga, tokoh Adat Melayu Kapuas Hulu, Itam Durni mengharapkan Presiden Joko Widodo beserta menteri terkait mengunjungi Kapuas Hulu untuk bertemu langsung dengan petani kratom di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
"Masyarakat jangan dibuat terombang ambing dengan usaha yang sudah ada, bapak presiden kami minta bawa menteri datang ke Kapuas Hulu," kata Itam Durni, kepada ANTARA di Putussibau beberapa waktu lalu.
Kembali ekspor
PT Borneo Titian Berjaya akhir September 2021 mulai melakukan ekspor 15,5 ton kratom untuk pertama kalinya dari Pontianak langsung ke Belanda.
Owner PT Borneo Titian Berjaya Isnainil Fahmi mengatakan target mereka sekarang untuk kratom tidak hanya dijual di Amerika, tetapi juga mengejar pasar-pasar yang ada di Eropa seperti di Negara Belanda, Slovakia, Ceko, dan Jerman. Untuk ekspor permasalahan yang dialaminya untuk saat ini adalah mengenai harga karena selama ini orang menyamaratakan harga kratom.
Pihaknya harus bekerja keras mengedukasi untuk para petani dan juga untuk para pembeli tentang perlunya peningkatan mutu.
"Tapi begitu kami edukasi bahwa kratom ini bisa naik karena dengan mutu yang baik ada rupa ada harga. Proses pengolahan yang mengutamakan higenisul. Untuk saat ini kratom dari petani benar-benar segar bukan barang simpanan tetapi langsung dari kebunnya," jelasnya.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan PKTN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kalbar Eko Darmansyah S mengatakan dengan adanya ekspor ke Belanda tersebut menunjukkan komoditi kratom merupakan komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi.
"Alhamdulillah kratom sudah bisa tembus pasar Eropa, khususnya Belanda. Ini menjadi titik awal kita untuk melakukan penetrasi ke negara Eropa lainnya. Tidak hanya Belanda, nanti bisa ke Polandia, bisa ke Jerman. Untuk bisa menembus pasar Eropa kami melakukan komunikasi dengan atase perdagangan di negara yang terkait dan mereka menyambut baik selama komoditi ini menjadi andalan para petani khususnya petani di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Itulah sepenggal pernyataan dari Anggota Komisi IV DPR RI asal Dapil Kalbar 1, Daniel Johan tentang kratom, komoditas unggulan yang saat ini sebagai barang ekspor dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Aspirasi terkait kratom juga hingga saat terus disuarakan di Kalbar. Mulai dari gubernur, bupati, tokoh masyarakat hingga petani itu sendiri agar tidak dilarang karena sudah menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dan beberapa daerah lainnya di Kalbar.
Hingga kini dari sisi regulasi dalam hal tata niaga pada tanaman kratom (mitragyna speciosa) masih butuh kepastian. Pasalnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri telah menyatakan bahwa tanaman kratom tersebut mengandung zat atau kandungan narkoba golongan satu. Dengan dasar itu, ada pelarangan dan rencananya diterapkan pada 2023 mendatang.
Padahal, dari sisi lainnya seperti dari jenis tanaman sendiri sudah jelas sebagai komoditas tanaman obat herbal. Hal itu sebagai sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020. Kemudian diperkuat dalam Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa tanaman kratom tidak masuk dalam golongan narkotika.
Politisi PKB tersebut menilai pelarangan kratom sama saja dengan memberangus harta Indonesia sendiri. Sementara kratom itu sumber pendapatan masyarakat di Kapuas Hulu yang menjanjikan juga dibutuhkan oleh negara lain.
"Solusi, kratom jangan dilarang tetapi murni diekspor saja. Jangan sampai kita melarang buah harta kita sendiri pada saat yang sama kita mengimpor produk hasil turunan kratom seperti obat-obatan. Kratom menjadi salah satu obat-obatan untuk terapi penanganan korban narkotika untuk mengurangi ketergantungan," kata Daniel Johan.
Daniel Johan juga menjelaskan betapa besar potensi yang dihasilkan kratom per bulan bagi masyarakat. Kratom satu hektare bisa ditanam 1.000 pohon dan tidak perlu dipupuk. Satu pohon bisa menghasilkan 2 kilogram daun per bulan. Sehingga satu hektare akan menghasilkan 2 ton. Harga kratom dalam bentuk daun sekitar Rp33 ribu sehingga satu hektare kratom yang terdiri dari 1.000 pohon bisa menghasilkan Rp66 juta per bulan.
Tanaman ekonomis
Tanaman kratom sendiri sangat cocok dan tumbuh subur di Kabupaten Kapuas Hulu. Tanamam kratom sendiri memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein). Sebenarnya tanamannya ini juga tumbuh sumbur juga dipakai sebagai obat di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand dan Myanmar.
Sejauh ini khusus di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 18.120 petani kratom dan sebanyak 44.491.317 pohon kratom yang ditanam masyarakat yang tersebar di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu. Hal itu sebagaimana sebagaimana pernyataan dari Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.
Fransiskus menilai dibandingkan karet dan beberapa jenis sumber pendapatan lainnya, tanaman kratom lebih menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi, sebab selama ini masyarakat justru memilih mengembangkan tanaman kratom. Selain alasan karena mudah dalam pemeliharaan, jangka produksi sejak tanaman hanya memakan waktu bulanan saja, daun kratom bisa menghasilkan uang.
"Sebelum ada polemik terkait belum adanya regulasi yang jelas, daun kratom sangat membantu ekonomi masyarakat, bisa di jual daun mentah juga diolah atau dikeringkan," kata Fransiskus.
Hanya saja kata Fransiskus setelah adanya pernyataan dari BNN bahwa tanaman kratom mengandung zat atau kandungan narkoba golongan satu membuat harga kratom tidak stabil dan regulasinya juga tidak ada kejelasan, sekarang masyarakat khawatir kratom dilarang. Padahal sejak dulu kratom dipercaya sejak nenek moyang sebagai tanaman obat tradisional, manfaat tanaman kratom juga mendongkrak ekonomi masyarakat, juga sebagai penghijauan.
"Jadi untuk kratom akan terus kami perjuangkan hingga ada kejelasan regulasinya, jika pun harus dilarang, harus ada solusinya," kata Fransiskus.
Surati Presiden
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan pihaknya segera melayangkan surat ke Presiden terkait dengan tanaman kratom dan itu juga telah disampaikannya ke Kementan RI saat berkunjung ke Kalbar. Sejauh ini tengah dilakukan pengumpulan data - data terkait kratom. Sutarmidji juga mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan data-data untuk hal itu. Ia sendiri meminta dari DPR akan mem-backup aspirasi masyarakat Kalbar tersebut.
Orang nomor satu di Kalbar tersebut menambahkan bahwa persoalan ini juga sudah dibicarakan di KSP yang dipimpin oleh Kepala KSP Moeldoko dan dihadiri oleh pimpinan BNN yang lama, BPOM dan Dirjen Farmasi.
"Mereka bilang kratom itu zat adiktifnya empat kali dibandingkan ganja, tetapi saya katakan bahwa orang yang mengonsumsi kraton tidak berhalusinasi sedangkan mengonsumsi ganja pasti berhalusinasi, bahkan urin orang yang mengonsumsi kratom belum tentu positif," kata dia.
Namun, Sutarmidji mengatakan dia mempersilahkan jika BNN akan tetap melarang kratom di tahun 2023.
"Bayangkan pohon kratom puluhan juta kalau ditebang, siapa yang mau bertanggung jawab. Betung Karihun dan Danau Sentarum sudah dijadikan paru-paru dunia oleh UNESCO. Di situ banyak kratom, apa tidak gundul itu paru-paru dunia. Belum lagi di Kalbar saja, petani yang kehidupannya bergantung dari kratom ada 200 ribuan keluarga. Di Kapuas Hulu saja ada ratusan ribu orang yang hidupnya bergantung dari kratom," kata dia.
Sebelumnya, Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) bersama seluruh asosiasi kratom mendorong juga telah Pemerintah Provinsi Kalbar agar menerbitkan regulasi tentang tataniaga dan tata kelola kratom sehingga bisa melindungi petani dan pelaku usaha kratom, baik di Kalbar itu sendiri dan Indonesia umumnya.
Dengan adanya regulasi itu nantinya diharapkan ada semacam kontrol oleh pemerintah terkait stok dan ekspor dari tepung kratom ke luar negeri, sehingga baik petani dan pelaku usaha dalam hal ini tidak dirugikan seperti sekarang. Terpenting juga dengan regulasi jelas dalam hal tata niaga, pendapatan asli daerah juga bisa didapat yang selama ini tidak masuk pada PAD Kalbar.
Sementara itu juga, tokoh Adat Melayu Kapuas Hulu, Itam Durni mengharapkan Presiden Joko Widodo beserta menteri terkait mengunjungi Kapuas Hulu untuk bertemu langsung dengan petani kratom di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
"Masyarakat jangan dibuat terombang ambing dengan usaha yang sudah ada, bapak presiden kami minta bawa menteri datang ke Kapuas Hulu," kata Itam Durni, kepada ANTARA di Putussibau beberapa waktu lalu.
Kembali ekspor
PT Borneo Titian Berjaya akhir September 2021 mulai melakukan ekspor 15,5 ton kratom untuk pertama kalinya dari Pontianak langsung ke Belanda.
Owner PT Borneo Titian Berjaya Isnainil Fahmi mengatakan target mereka sekarang untuk kratom tidak hanya dijual di Amerika, tetapi juga mengejar pasar-pasar yang ada di Eropa seperti di Negara Belanda, Slovakia, Ceko, dan Jerman. Untuk ekspor permasalahan yang dialaminya untuk saat ini adalah mengenai harga karena selama ini orang menyamaratakan harga kratom.
Pihaknya harus bekerja keras mengedukasi untuk para petani dan juga untuk para pembeli tentang perlunya peningkatan mutu.
"Tapi begitu kami edukasi bahwa kratom ini bisa naik karena dengan mutu yang baik ada rupa ada harga. Proses pengolahan yang mengutamakan higenisul. Untuk saat ini kratom dari petani benar-benar segar bukan barang simpanan tetapi langsung dari kebunnya," jelasnya.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan PKTN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kalbar Eko Darmansyah S mengatakan dengan adanya ekspor ke Belanda tersebut menunjukkan komoditi kratom merupakan komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi.
"Alhamdulillah kratom sudah bisa tembus pasar Eropa, khususnya Belanda. Ini menjadi titik awal kita untuk melakukan penetrasi ke negara Eropa lainnya. Tidak hanya Belanda, nanti bisa ke Polandia, bisa ke Jerman. Untuk bisa menembus pasar Eropa kami melakukan komunikasi dengan atase perdagangan di negara yang terkait dan mereka menyambut baik selama komoditi ini menjadi andalan para petani khususnya petani di Kalbar," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021