Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Barat Hary Budi Wicaksono mendorong agar pelabuhan Kijing menjadi pusat ekspor komoditas yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya tanaman kratom.
"Ke depannya, kita tidak perlu lagi ekspor melalui pulau Jawa, untuk Kalbar kita bisa ekspor langsung melalui pelabuhan Kijing termasuk kratom," kata Hary Budi Wicaksono, ditemui saat kunjungan kerja ke Kapuas Hulu, Kamis.
Disampaikan Hary, selama ini kratom diekspor melalui Surabaya sehingga dana investasi daerah lebih banyak di sana.
"Sekarang ini sterilisasi kratom itu ada di Surabaya dan Jakarta, kenapa tidak kita dorong ada juga di Pelabuhan Kijing, sehingga kita tidak perlu lagi ekspor kratom melalui Surabaya dan Jakarta," katanya.
Dikatakan dia, kratom saat ini juga sudah ada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, sehingga perlu terus didorong dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat.
Dia menegaskan Bea Cukai akan terus melayani ekspor kratom sepanjang tidak ada hitam putih larangan.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong potensi kratom, baik Kapolda, pajak, Kajati, bahkan pemerintah daerah, termasuk Kepala BNN, BPOM, dan Kabinda, kita juga sudah dorong ekspor sebelumnya melakukan bandara, tinggal upaya kita nanti agar ekspor itu bisa melalui pelabuhan Kijing," kata Hary.
Menurut dia, selama ini biaya atau kos logistik terlalu mahal dan prosesnya juga memakan waktu cukup lama, namun dengan adanya Kijing, biaya logistik murah dan cepat.
Dia juga menyebutkan adanya pelabuhan Kijing yang sejajar dengan pelabuhan di Singapura dapat menjadi harapan agar menjadi salah satu pusat ekspor impor khusus Asia Timur Hongkong, Vietnam, China, Korea Selatan, dan Taiwan.
"Maka akan muncul jalur perdagangan di daerah perbatasan seperti Entikong dan Nanga Badau, kalau sekarang jalur perbatasan masih sepi, jika nanti pelabuhan Kijing dihidupkan maka akan menjadi ramai termasuk ke perbatasan di wilayah Kalimantan Barat," katanya.
Baca juga: Pelabuhan Kijing jadi sasaran investasi delegasi BIMP-EAGA
