Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Majelis Ulama Indonesia dan stakeholder berkomitmen untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di kabupaten itu, dan beberapa lembaga juga berupaya mencegah terjadinya paham radikalisme dan sikap intoleransi di daerah itu.
Komitmen tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Melawi bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi, Kamis, dengan “Toleransi Antar Umat Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Masyarakat dalam Bingkai NKRI”.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam kesempatan itu menegaskan pemerintah akan selalu mendorong penerapan konsep Tri Kerukunan agar masyarakat dapat menghayati keberagaman dan mencegah konflik, diantaranya, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
Menurutnya agama merupakan salah satu bagian dari HAM yang harus dihormati dan dilindungi oleh Undang-Undang.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga memiliki tugas dan kewajiban dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi, Sulaiman, menyatakan, MUI mengedepankan tiga hal dalam membina dan menjaga kerukunan umat beragama, yaitu ukhuwah Islamiyah (intern umat Islam), ukhuwah wathoniyah (antar umat beragama) dan ukhuwah insaniah (antar manusia).
“MUI juga akan selalu berkomitmen dalam menjaga hubungan atau bermitra dengan pemerintah, menjaga ukhuwah islamiyah, menjaga kerukunan dan menjaga perdamaian,” tegasnya lagi.
Sulaiman menambahkan, paham intoleransi dan radikalisme muncul karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. “Untuk menyikapi pemahaman tersebut, MUI melakukan penguatan-penguatan di internal MUI, serta membentuk Badan Penanggulangan Ekstremisme," katanya.
Pada tahun 2003 lanjut Sulaiman, MUI telah mengeluarkan ijtima' (kesepakatan-red) ulama tentang terorisme yang menimbulkan ancaman serius dan merusak perdamaian serta merusak kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Agama Kabupaten Melawi menyatakan, berdasarkan hasil penelitian, gerakan radikalisme di Indonesia dipicu persoalan domestik dan konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat tertentu. Radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
Adapun moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap tawazzun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) dan tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).
“Kementerian agama sangat berkomitmen dalam membina kerukunan umat beragama. Salah satunya dengan Rancangan Program Moderasi Agama (RPMA) yang saat ini sedang dimantapkan. Berbagai prioritas program lainnya seperti Revitalisasi KUA yang ke depan diharapkan KUA tidak hanya melayani umat Islam, tetapi seluruh umat beragama juga sedang dipersiapkan,” kata mewakili Kemenag Melawi, Qomarul Khair.
Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto menyatakan, peran Polri dalam menjaga keharmonisan merupakan dinamisator terwujudnya kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Polri menjadi katalisator untuk mendorong terwujudnya toleransi dan penetralisir terhadap perbedaan pendapat untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.
“Adapun upaya Polri dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu dengan melakukan upaya preemtif, preventif, represif dan melakukan pengawasan (supervision), yaitu mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya, dan seraya menambahkan keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan, tukan untuk ditawar tetapi untuk diterima.
Kegiatan FGD itu sendiri berlangsung sukses dan lancar. Selain dihadiri bupati Melawai, Pemkab, MUI, Kemenag dan Polres Kabupaten Melawi juga dihadiri lembaga lainnya. Seperti Kejati Sintang, Pabung Kodim 1205/Sintang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Melawi, Kaposda BIN Melawi, FKUB Melawi, serta para pengurus FKUB Melawi, para tokoh lintas agama serta lintas etnis di Kabupaten Melawi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Komitmen tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Melawi bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi, Kamis, dengan “Toleransi Antar Umat Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Masyarakat dalam Bingkai NKRI”.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam kesempatan itu menegaskan pemerintah akan selalu mendorong penerapan konsep Tri Kerukunan agar masyarakat dapat menghayati keberagaman dan mencegah konflik, diantaranya, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
Menurutnya agama merupakan salah satu bagian dari HAM yang harus dihormati dan dilindungi oleh Undang-Undang.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga memiliki tugas dan kewajiban dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Melawi, Sulaiman, menyatakan, MUI mengedepankan tiga hal dalam membina dan menjaga kerukunan umat beragama, yaitu ukhuwah Islamiyah (intern umat Islam), ukhuwah wathoniyah (antar umat beragama) dan ukhuwah insaniah (antar manusia).
“MUI juga akan selalu berkomitmen dalam menjaga hubungan atau bermitra dengan pemerintah, menjaga ukhuwah islamiyah, menjaga kerukunan dan menjaga perdamaian,” tegasnya lagi.
Sulaiman menambahkan, paham intoleransi dan radikalisme muncul karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. “Untuk menyikapi pemahaman tersebut, MUI melakukan penguatan-penguatan di internal MUI, serta membentuk Badan Penanggulangan Ekstremisme," katanya.
Pada tahun 2003 lanjut Sulaiman, MUI telah mengeluarkan ijtima' (kesepakatan-red) ulama tentang terorisme yang menimbulkan ancaman serius dan merusak perdamaian serta merusak kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Agama Kabupaten Melawi menyatakan, berdasarkan hasil penelitian, gerakan radikalisme di Indonesia dipicu persoalan domestik dan konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat tertentu. Radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
Adapun moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap tawazzun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), syura (musyawarah), ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas) dan tathawwur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).
“Kementerian agama sangat berkomitmen dalam membina kerukunan umat beragama. Salah satunya dengan Rancangan Program Moderasi Agama (RPMA) yang saat ini sedang dimantapkan. Berbagai prioritas program lainnya seperti Revitalisasi KUA yang ke depan diharapkan KUA tidak hanya melayani umat Islam, tetapi seluruh umat beragama juga sedang dipersiapkan,” kata mewakili Kemenag Melawi, Qomarul Khair.
Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto menyatakan, peran Polri dalam menjaga keharmonisan merupakan dinamisator terwujudnya kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Polri menjadi katalisator untuk mendorong terwujudnya toleransi dan penetralisir terhadap perbedaan pendapat untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.
“Adapun upaya Polri dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu dengan melakukan upaya preemtif, preventif, represif dan melakukan pengawasan (supervision), yaitu mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya, dan seraya menambahkan keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan, tukan untuk ditawar tetapi untuk diterima.
Kegiatan FGD itu sendiri berlangsung sukses dan lancar. Selain dihadiri bupati Melawai, Pemkab, MUI, Kemenag dan Polres Kabupaten Melawi juga dihadiri lembaga lainnya. Seperti Kejati Sintang, Pabung Kodim 1205/Sintang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Melawi, Kaposda BIN Melawi, FKUB Melawi, serta para pengurus FKUB Melawi, para tokoh lintas agama serta lintas etnis di Kabupaten Melawi.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021