Pemprov Kalbar menyusun rancangan RPJPD 2025-2045

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dengan memfokuskan pada enam isu strategis.

"Hari ini kita melakukan FGD agar masukan dan saran diperoleh dengan efisien dalam rancangan awal RPJPD Kalbar 2025-2045. Tim Penyusun telah merumuskan enam isu strategis, kualitas kehidupan masyarakat, transformasi ekonomi berkelanjutan, konektivitas dan pemerataan pembangunan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, serta SDM berdaya saing," kata Pj Sekda Kalbar Muhammad Bari di Pontianak, Selasa.

FGD tersebut diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dihadiri para staf ahli gubernur dan pimpinan OPD, beberapa perwakilan kampus dan Rektor serta narasumber FGD Penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Kalbar mengutarakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk tahapan penyusunan RPJPD dimulai melalui penyusunan Rancangan Awal (Ranwal).

Ranwal yang telah disusun ini harus dibahas bersama perangkat daerah untuk mendapat masukan dan saran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dan agar semakin sempurna juga memerlukan masukan dan saran dari para pakar maupun praktisi.

Dia menambahkan, dari keenam isu ini berkaitan erat dengan tema dari FGD ini, nantinya akan dibagi menjadi dua Desk yaitu Desk Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Desk Demografi dan Sarana Prasarana.

"Melalui FGD ini, Saya mengharapkan keenam isu strategis yang telah disusun tim akan menjadi lebih sempurna karena tidak menutup kemungkinan Tim mungkin melewatkan hal-hal penting. Kemudian sesuai desk ini saya harap FGD kita akan menghasilkan identifikasi permasalahan/tantangan dan peluang daerah yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan di bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dan Dinamika Demografi, serta kebutuhan Sarana Prasarana," kata  Mohammad Bari.

Pada kesempatan tersebut, Bari juga meminta agar materi-materi yang disampaikan oleh para pakar nantinya mampu dimanfaatkan oleh para peserta FGD untuk mengidentifikasi permasalahan/tantangan dan peluang daerah, merumuskan isu strategis pembangunan dan menetapkan sasaran pokok dan arah kebijakan terkait pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembangunan sarana prasarana sesuai dinamika demografi per lima tahunan sampai 2045.

"Saya mengharapkan hasil FGD ini dipaparkan dan mohon para narasumber agar dapat membahasnya, sehingga terjadi diskusi dua arah yang mampu menghasilkan masukan dan saran terbaik, di mana besok hasil FGD ini akan dipaparkan juga dalam Forum Konsultasi Publik dan menghasilkan rumusan sesuai dengan yang diharapkan," katanya.