Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengatakan pemerintah kabupaten setempat berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, sejalan dengan visi misi bupati dan wakil bupati di daerah tersebut.
"Pemkab Kapuas Hulu sangat mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan dan memberantas korupsi," kata Wahyudi Hidayat, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.
Disampaikan Wahyudi, Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan di Pontianak pada Kamis (21/10), dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu membahas upaya pencegah korupsi.
Menurut dia, Pemkab Kapuas Hulu mengapresiasi kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat agar pemerintah daerah terus bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Kita juga terus mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) itu salah satu upaya kita, kami juga sering menekankan agar dalam menjalankan birokrasi pemerintahan seluruh pegawai di Kapuas Hulu menaati aturan yang berlaku," kata Wahyudi.
Disebutkan Wahyudi, melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, KPK menginginkan agar semua aset milik pemerintah daerah memiliki sertifikat.
"Jadi semua aset pemerintah itu harus jelas, harus ada sertifikatnya, kita minta Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang ada di daerah juga dapat lebih bersinergi," ucapnya.
Ia juga menekankan agar dalam pelaksanaan proyek pembangunan juga harus dilaksanakan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, tahap lelang hingga pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.
"Tidak bisa untuk bermain-main, kami juga komitmen untuk melaksanakan pengawasan, proyek pembangunan harus dikerjakan sesuai mekanisme dan aturan," tegas Wahyudi.
Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas.
Wahyudi tidak ingin ada pegawai yang terjerat hukum karena tindak pidana korupsi.
"Sebisa dan semampu kami, akan selalu mengawasi dan melakukan pencegahan korupsi dan kami juga mengapresiasi kinerja KPK, semoga terwujud birokrasi yang bersih bebas korupsi di Kapuas Hulu," kata Wahyudi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pemkab Kapuas Hulu sangat mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan dan memberantas korupsi," kata Wahyudi Hidayat, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.
Disampaikan Wahyudi, Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan di Pontianak pada Kamis (21/10), dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu membahas upaya pencegah korupsi.
Menurut dia, Pemkab Kapuas Hulu mengapresiasi kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat agar pemerintah daerah terus bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Kita juga terus mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) itu salah satu upaya kita, kami juga sering menekankan agar dalam menjalankan birokrasi pemerintahan seluruh pegawai di Kapuas Hulu menaati aturan yang berlaku," kata Wahyudi.
Disebutkan Wahyudi, melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, KPK menginginkan agar semua aset milik pemerintah daerah memiliki sertifikat.
"Jadi semua aset pemerintah itu harus jelas, harus ada sertifikatnya, kita minta Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang ada di daerah juga dapat lebih bersinergi," ucapnya.
Ia juga menekankan agar dalam pelaksanaan proyek pembangunan juga harus dilaksanakan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, tahap lelang hingga pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.
"Tidak bisa untuk bermain-main, kami juga komitmen untuk melaksanakan pengawasan, proyek pembangunan harus dikerjakan sesuai mekanisme dan aturan," tegas Wahyudi.
Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas.
Wahyudi tidak ingin ada pegawai yang terjerat hukum karena tindak pidana korupsi.
"Sebisa dan semampu kami, akan selalu mengawasi dan melakukan pencegahan korupsi dan kami juga mengapresiasi kinerja KPK, semoga terwujud birokrasi yang bersih bebas korupsi di Kapuas Hulu," kata Wahyudi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021