Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Nikodemus merespon keluhan masyarakat tentang kenaikan sejumlah harga pupuk di Kabupaten Sintang dan beberapa daerah lainnya, yang memberatkan banyak petani.
Dampak dari kenaikan harga pupuk tersebut hampir dikeluhkan oleh semua petani, yang tentunya sangat memberatkan dan berpotensi berpengaruh terhadap kenaikan harga sayuran dan hasil panen petani.
"Banyak petani mengeluhkan harga pupuk yang mahal. Di tahun lalu kenaikan harga pupuk memang luar biasa, apa lagi tahun ini," terang Niko.
Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak itu menyampaikan, kenaikan harga pupuk ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
"Kalau kita liat di group-group petani sawit, group petani karet, semua mengelukan harga pupuk," ujar Niko.
Harga pupuk yang sudah terlanjur merangkak naik tersebut, menurut Niko, tidak disertai dengan naik nya harga komunitas hasil pertanian dan perkebunan.
"Harga pupuk yang mahal ini, tidak diimbangi dengan harga hasil pertanian," kata politikus dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Nikodemus mengatakan, bahwa harga kenaikan pupuk merupakan dampak dari gejolak perang yang terjadi di negara pemasok bahan-bahan baku pupuk, yaitu Ukraina dan Rusia.
"Kelangkaan pupuk ini, kalau kita liat secara nasional akibat adanya perang Rusia Ukraina. Karena pupuk banyak di impor dari sana, bahan-bahannya," kata Niko.
Keterbatasan bahan baku untuk pupuk tersebut, salah satu penyebab naiknya harga pupuk di berbagai daerah.
"Karena bahan baku terbatas, mau tidak mau, harganya menyesuaikan dengan barang yang ada karena impor," ujar Niko.
Nikodimus pun berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah diminta untuk mencarikan solusi bagi petani, untuk mengatasi mahalnya harga pupuk di tingkat petani dan pekebun.
"Kita berharap ke depannya, pemerintah pusat terutama, bisa mencari solusi untuk petani. Mungkin bisa mencari alternatif bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Supaya kita tidak lagi tergantung kepada dari negara luar," harap Niko.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Dampak dari kenaikan harga pupuk tersebut hampir dikeluhkan oleh semua petani, yang tentunya sangat memberatkan dan berpotensi berpengaruh terhadap kenaikan harga sayuran dan hasil panen petani.
"Banyak petani mengeluhkan harga pupuk yang mahal. Di tahun lalu kenaikan harga pupuk memang luar biasa, apa lagi tahun ini," terang Niko.
Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak itu menyampaikan, kenaikan harga pupuk ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
"Kalau kita liat di group-group petani sawit, group petani karet, semua mengelukan harga pupuk," ujar Niko.
Harga pupuk yang sudah terlanjur merangkak naik tersebut, menurut Niko, tidak disertai dengan naik nya harga komunitas hasil pertanian dan perkebunan.
"Harga pupuk yang mahal ini, tidak diimbangi dengan harga hasil pertanian," kata politikus dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Nikodemus mengatakan, bahwa harga kenaikan pupuk merupakan dampak dari gejolak perang yang terjadi di negara pemasok bahan-bahan baku pupuk, yaitu Ukraina dan Rusia.
"Kelangkaan pupuk ini, kalau kita liat secara nasional akibat adanya perang Rusia Ukraina. Karena pupuk banyak di impor dari sana, bahan-bahannya," kata Niko.
Keterbatasan bahan baku untuk pupuk tersebut, salah satu penyebab naiknya harga pupuk di berbagai daerah.
"Karena bahan baku terbatas, mau tidak mau, harganya menyesuaikan dengan barang yang ada karena impor," ujar Niko.
Nikodimus pun berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah diminta untuk mencarikan solusi bagi petani, untuk mengatasi mahalnya harga pupuk di tingkat petani dan pekebun.
"Kita berharap ke depannya, pemerintah pusat terutama, bisa mencari solusi untuk petani. Mungkin bisa mencari alternatif bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Supaya kita tidak lagi tergantung kepada dari negara luar," harap Niko.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022