Anggota DPRD Kota Pontianak yang juga mantan sekretaris Hiswana Migas Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar menilai penerapan PT Pertamina untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi via aplikasi MyPertamina hanya cocok di kota besar.
Kebijakan yang diujicobakan di 11 kota di Indonesia tersebut menurutnya tidak mesti mewajibkan dan hanya bisa menjadi pilihan. Sehingga bisa tetap melayani masyarakat. Menurutnya di beberapa kota kebijakan ini bisa saja justru kurang bisa menyentuh masyarakat miskin yang paling bawah. Begitu juga masyarakat di deerah pedalaman.
"Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang tidak punya HP android. Saya takut nantinya malah masyarakat ini yang harusnya menjadi sasaran utama subsidi BBM, malah tidak menikmatinya," ujar dia.
Selain itu, kendati masih diujicobakan di 11 kota dari lima provinsi, tidak termasuk Kalimantan Barat, namun ke depan kebijakan ini akan berlaku di seluruh Indonesia. Menurutnya tidak semua daerah punya sinyal internet, begitu juga budaya cashless di daerah yang belum terbentuk, sehingga akan membuat gagap masyarakat.
"Dulu ada kebijakan untuk pakai uang elektronik. Ternyata hanya bisa diterapkan di kota-kota besar. Ini karena infrastruktur yang belum mendukung. Warga di daerah nanti juga kalau masuk ke kota sulit beli BBM subsidi karena wajib pakai MyPertamina," kata dia.
Ia meminta agar proses pendaftaran MyPertamina ini diperpanjang hingga seluruh masyarakat yang layak mendapat subsidi BBM terdata seluruhnya. Kalaupun tidak dia mengusulkan, agar kebijakan ini untuk sementara hanya diterapkan di kota-kota besar saja yang sudah lengkap sarana dan prasarananya, serta warganya sudah melek digital.
"Saya menilai penggunaan MyPertamina ini hanya cocok untuk kota-kota besar saja," sebut dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
Kebijakan yang diujicobakan di 11 kota di Indonesia tersebut menurutnya tidak mesti mewajibkan dan hanya bisa menjadi pilihan. Sehingga bisa tetap melayani masyarakat. Menurutnya di beberapa kota kebijakan ini bisa saja justru kurang bisa menyentuh masyarakat miskin yang paling bawah. Begitu juga masyarakat di deerah pedalaman.
"Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang tidak punya HP android. Saya takut nantinya malah masyarakat ini yang harusnya menjadi sasaran utama subsidi BBM, malah tidak menikmatinya," ujar dia.
Selain itu, kendati masih diujicobakan di 11 kota dari lima provinsi, tidak termasuk Kalimantan Barat, namun ke depan kebijakan ini akan berlaku di seluruh Indonesia. Menurutnya tidak semua daerah punya sinyal internet, begitu juga budaya cashless di daerah yang belum terbentuk, sehingga akan membuat gagap masyarakat.
"Dulu ada kebijakan untuk pakai uang elektronik. Ternyata hanya bisa diterapkan di kota-kota besar. Ini karena infrastruktur yang belum mendukung. Warga di daerah nanti juga kalau masuk ke kota sulit beli BBM subsidi karena wajib pakai MyPertamina," kata dia.
Ia meminta agar proses pendaftaran MyPertamina ini diperpanjang hingga seluruh masyarakat yang layak mendapat subsidi BBM terdata seluruhnya. Kalaupun tidak dia mengusulkan, agar kebijakan ini untuk sementara hanya diterapkan di kota-kota besar saja yang sudah lengkap sarana dan prasarananya, serta warganya sudah melek digital.
"Saya menilai penggunaan MyPertamina ini hanya cocok untuk kota-kota besar saja," sebut dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022