Presiden Joko Widodo menyebut ramainya wacana mengenai ia diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu 2024 bukan berasal dari dirinya.
"Kalau dari saya, saya terangkan, kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan. Itu saja, terima kasih," kata Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah polemik wacana presiden dua periode yaitu Joko Widodo bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang ramai di media massa.
"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya, urusan tiga periode sudah saya jawab, begitu dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga saya jawab ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" ungkap Presiden.
Perbincangan soal Presiden Jokowi menjadi cawapres bergulir setelah pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono tentang presiden dua periode bisa menjadi cawapres. Fajar Laksono mengatakan ketentuan di UUD 1945 mengatur batasan pencapresan dua periode. Namun, tidak ada batasan mantan presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
"Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya," kata Fajar Laksono.
Namun MK lalu menyebut pernyataan tersebut sebagai pernyataan pribadi Jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga/putusan MK.
Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK.
Mantan Ketua MK Jimly Asshidddiqie lalu menegaskan bahwa presiden dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai wapres karena batasan di pasal 7 dan 8 Undang-undang Dasar 1945.
Pasal 7 UUD 1945 mengatur "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Sedangkan Pasal 8 (1) berbunyi "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban-nya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya.".
Sehingga jika Presiden Jokowi menjadi wapres pada 2024 maka pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7.
Baca juga: LaNyalla sebut DPD berhak ajukan capres-cawapres non-Partai Politik
Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Kalbar, Denia Yuniarti Abdussamad menyayangkan adanya deklarator Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029.
“Deklarasi tersebut tidak etis dan bertujuan merusak nama baik kedua menteri asal Hipmi tersebut. Kami keluarga besar Hipmi meminta kepada pihak yang dalam beberapa hari ini telah mengganggu konsentrasi bangsa untuk menghentikan tindakannya,” ujarnya di Pontianak, Kamis.
Denia menilai tindakan tersebut sangat tidak etis di saat kedua menteri tengah bekerja keras menangani wabah Virus Corona.
“Di saat bangsa kita sedang sibuk mempersiapkan mekanisme penanganan perluasan Virus Corona berikut dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, beberapa pihak malah menggelar deklarasi dan memasang atribut untuk persiapan Pilpres 2024 untuk senior kami Bang Erick Tohir dan Bahlil Lahadalia,” ucap dia.
Baca selengkapnya: Hipmi Kalbar sayangkan deklarator Capres Cawapres Erick-Bahlil
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kalau dari saya, saya terangkan, kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan. Itu saja, terima kasih," kata Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah polemik wacana presiden dua periode yaitu Joko Widodo bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang ramai di media massa.
"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya, urusan tiga periode sudah saya jawab, begitu dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga saya jawab ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" ungkap Presiden.
Perbincangan soal Presiden Jokowi menjadi cawapres bergulir setelah pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono tentang presiden dua periode bisa menjadi cawapres. Fajar Laksono mengatakan ketentuan di UUD 1945 mengatur batasan pencapresan dua periode. Namun, tidak ada batasan mantan presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
"Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya," kata Fajar Laksono.
Namun MK lalu menyebut pernyataan tersebut sebagai pernyataan pribadi Jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga/putusan MK.
Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK.
Mantan Ketua MK Jimly Asshidddiqie lalu menegaskan bahwa presiden dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai wapres karena batasan di pasal 7 dan 8 Undang-undang Dasar 1945.
Pasal 7 UUD 1945 mengatur "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Sedangkan Pasal 8 (1) berbunyi "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban-nya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya.".
Sehingga jika Presiden Jokowi menjadi wapres pada 2024 maka pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7.
Baca juga: LaNyalla sebut DPD berhak ajukan capres-cawapres non-Partai Politik
Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Kalbar, Denia Yuniarti Abdussamad menyayangkan adanya deklarator Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029.
“Deklarasi tersebut tidak etis dan bertujuan merusak nama baik kedua menteri asal Hipmi tersebut. Kami keluarga besar Hipmi meminta kepada pihak yang dalam beberapa hari ini telah mengganggu konsentrasi bangsa untuk menghentikan tindakannya,” ujarnya di Pontianak, Kamis.
Denia menilai tindakan tersebut sangat tidak etis di saat kedua menteri tengah bekerja keras menangani wabah Virus Corona.
“Di saat bangsa kita sedang sibuk mempersiapkan mekanisme penanganan perluasan Virus Corona berikut dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, beberapa pihak malah menggelar deklarasi dan memasang atribut untuk persiapan Pilpres 2024 untuk senior kami Bang Erick Tohir dan Bahlil Lahadalia,” ucap dia.
Baca selengkapnya: Hipmi Kalbar sayangkan deklarator Capres Cawapres Erick-Bahlil
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022