Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setempat bersama UPT KPH mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk membiayai kegiatan dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat.
"Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit," kata Harisson di Pontianak, Senin.
Terkait hal tersebut, dirinya meminta Dinas LHK dan UPT KPH sebagai pengelola DBH-DR di Kalimantan Barat agar dapat mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki agar tujuan peruntukan penggunaan DBH-DR dapat lebih dioptimalkan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Menurutnya, hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/ PMK.07/ 2021 disebutkan bahwa DBH-DR dan sisa DBH-DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit.
"Kebijakan penggunaan DBH-DR telah diperluas pemanfaatannya, tidak hanya untuk kegiatan RHL, tetapi juga bisa mendukung kegiatan lain, seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan pembenihan tanaman hutan, hingga penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya," katanya.
Namun, lanjutnya, kondisi saat ini dengan semakin berkurangnya luas hutan alam dan jumlah produksi kayu yang diperoleh maka akan berdampak pada penurunan penerimaan DBH-DR bagian Daerah Provinsi.
Hal ini bisa dimaklumi karena besar kecilnya penerimaan DBH-DR sangat bergantung kepada perolehan jumlah produksi kayu dari hutan alam.
Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah Kalbar saat ini sangat fokus terhadap pembangunan dari tingkat tapak dengan mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Lingkungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit," kata Harisson di Pontianak, Senin.
Terkait hal tersebut, dirinya meminta Dinas LHK dan UPT KPH sebagai pengelola DBH-DR di Kalimantan Barat agar dapat mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki agar tujuan peruntukan penggunaan DBH-DR dapat lebih dioptimalkan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Menurutnya, hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 216/ PMK.07/ 2021 disebutkan bahwa DBH-DR dan sisa DBH-DR Provinsi digunakan untuk membiayai kegiatan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit.
"Kebijakan penggunaan DBH-DR telah diperluas pemanfaatannya, tidak hanya untuk kegiatan RHL, tetapi juga bisa mendukung kegiatan lain, seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan pembenihan tanaman hutan, hingga penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya," katanya.
Namun, lanjutnya, kondisi saat ini dengan semakin berkurangnya luas hutan alam dan jumlah produksi kayu yang diperoleh maka akan berdampak pada penurunan penerimaan DBH-DR bagian Daerah Provinsi.
Hal ini bisa dimaklumi karena besar kecilnya penerimaan DBH-DR sangat bergantung kepada perolehan jumlah produksi kayu dari hutan alam.
Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah Kalbar saat ini sangat fokus terhadap pembangunan dari tingkat tapak dengan mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Lingkungan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022