Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengambil langkah cepat untuk mengurangi risiko inflasi daerah akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak saat ini seperti memastikan kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi.
"Perhatian ketahanan pangan, itu sangat penting. Kita juga dapat 8 ton beras dari PT. CMI untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, ini salah satu upaya dalam mengatasi terjadinya gagal panen akibat banjir dan lain sebagainya, " kata Bupati kayong Utara Citra Duani di Sukadana, Selasa.
Ia mengatakan, distribusi elpiji harus merata bahkan pihaknya rencanakan satu desa terdapat satu pangkalan gas.
"Tumbuhkan kembali UKM yang ada di wilayah dengan bersama HIPMI Kayong Utara kita dorong UKM ini agar memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), perhatikan dan lakukan pemantauan ketersedian BBM agar tetap terjaga," kata Bupati saat menggelar Coffee Morning Focus Group Discussion (FGD) Penyesuaian Harga BBM dan Mitigasi Inflasi Daerah bertempat di Aula Istana Rakyat, Sukadana.
Untuk itu menurutnya harus ada sinergitas antara organisasi perangkat daerah untuk membuat inovasi di masing-masing organisasi dalam menyikapi berbagai permasalahan di masyarakat, bahkan menurut orang nomor satu di Kayong Utara itu harus ada forum untuk berbicara langsung dengan para petani maupun nelayan agar aspirasi mereka bisa tersampaikan dengan baik.
Sementara itu, Sekda Hilaria juga mengatakan ada beberapa langkah yang harus diambil pemerintah daerah dalam menyikapi kenaikan harga BBM dan mengurangi risiko inflasi daerah.
"Langkah yang perlu kita antisipasi yaitu ketersediaan bahan pokok seperti beras, kemudian gas elpiji yang terjadi kelangkaan, untuk Kepala Dinas Perdagangan agar bisa langsung melihat ke lapangan atau membentuk tim dalam melakukan pengecekan terhadap ketersediaan bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat," ungkap Hilaria.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022