Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Badarudin mendesak eksekutif untuk terus bekerja keras terutama membenahi aset milik pemerintah daerah agar bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Saat ini Pemkab Bengkayang dari hasil penilaian BPK RI Kalimantan Barat berdasarkan LKPD 2021 masih meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari pemeriksaan tersebut dan tentunya ke depan harus tetap perbaikan oleh pemerintah kita," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Sabtu.
Pada sisi lainnya, ia memaklumi belum meraih WTP Kabupaten Bengkayang dalam laporan keuangan, karena begitu banyak permasalahan yang belum terselesaikan dan masalah tersebut bukan terjadi pada pemerintahan saat ini, namun sudah terjadi pada masa-masa pemerintahan terdahulu.
“Banyak faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak memperoleh WTP, salah satunya, kembali soal permasalahan aset,” jelas dia.
Anggota DPRD yang telah duduk selama dua periode di DPRD Kabupaten Bengkayang itu menuturkan, masalah aset yang dihadapi Pemkab setempat seperti aset tanah yang statusnya yang belum jelas. Aset tanah saat ini masih banyak tidak bersertifikat, atau belum balik nama. Kemudian aset-aset lain yang tercatat milik pemda belum diinventarisir dengan baik.
“Ke depannya permasalahan aset ini harus diselesaikan,” terangnya.
Selain aset, permasalahan lain seperti masih banyaknya batas wilayah yang belum terselesaikan, baik batas wilayah antara desa dalam Kabupaten Bengkayang ataupun perbatasan antara kabupaten dalam provinsi. Kemudian juga soal temuan-temuan yang masih menjadi atensi, hal ini lah menjadi sulitnya Bengkayang bisa raih WTP.
“Selain masalah aset dan batas wilayah, masih ada beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Bengkayang belum memperoleh WTP,” jelasnya.
Ia menilai Pemkab Bengkayang dipimpin Bupati Bengkayang, Sebastinus Darwis dan Syamsul Rizal, sudah ada langkah positif untuk menyelesaikan permasalahan itu, termasuk penyelesaian aset daerah yang belum terselesaikan.
"Kami DPRD sendiri tentu mendukung langkah-langkah positif dan juga mendorong pembenahan aset dalam paripurna, kemudian membentuk tim khusus aset. Walaupun belum tampak hasilnya, tapi kita sudah bergerak dan sudah ada hasilnya. Pasti semua berproses dan bertahap," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Saat ini Pemkab Bengkayang dari hasil penilaian BPK RI Kalimantan Barat berdasarkan LKPD 2021 masih meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari pemeriksaan tersebut dan tentunya ke depan harus tetap perbaikan oleh pemerintah kita," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Sabtu.
Pada sisi lainnya, ia memaklumi belum meraih WTP Kabupaten Bengkayang dalam laporan keuangan, karena begitu banyak permasalahan yang belum terselesaikan dan masalah tersebut bukan terjadi pada pemerintahan saat ini, namun sudah terjadi pada masa-masa pemerintahan terdahulu.
“Banyak faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak memperoleh WTP, salah satunya, kembali soal permasalahan aset,” jelas dia.
Anggota DPRD yang telah duduk selama dua periode di DPRD Kabupaten Bengkayang itu menuturkan, masalah aset yang dihadapi Pemkab setempat seperti aset tanah yang statusnya yang belum jelas. Aset tanah saat ini masih banyak tidak bersertifikat, atau belum balik nama. Kemudian aset-aset lain yang tercatat milik pemda belum diinventarisir dengan baik.
“Ke depannya permasalahan aset ini harus diselesaikan,” terangnya.
Selain aset, permasalahan lain seperti masih banyaknya batas wilayah yang belum terselesaikan, baik batas wilayah antara desa dalam Kabupaten Bengkayang ataupun perbatasan antara kabupaten dalam provinsi. Kemudian juga soal temuan-temuan yang masih menjadi atensi, hal ini lah menjadi sulitnya Bengkayang bisa raih WTP.
“Selain masalah aset dan batas wilayah, masih ada beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Bengkayang belum memperoleh WTP,” jelasnya.
Ia menilai Pemkab Bengkayang dipimpin Bupati Bengkayang, Sebastinus Darwis dan Syamsul Rizal, sudah ada langkah positif untuk menyelesaikan permasalahan itu, termasuk penyelesaian aset daerah yang belum terselesaikan.
"Kami DPRD sendiri tentu mendukung langkah-langkah positif dan juga mendorong pembenahan aset dalam paripurna, kemudian membentuk tim khusus aset. Walaupun belum tampak hasilnya, tapi kita sudah bergerak dan sudah ada hasilnya. Pasti semua berproses dan bertahap," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022