Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Barat, Purwati Munawir mengatakan posisi Kalbar sangat strategis dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia karena daerah itu merupakan produsen energi hijau dari minyak kelapa sawit.
"Ada tiga isu utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Pertama, arsitektur kesehatan global. Kedua, transisi menuju ekonomi dan energi hijau. Ketiga, digitalisasi atau transformasi digital. Terkait isu energi hijau, Kalbar strategis sebagai penghasil CPO yang menjadi sumber energi hijau," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan dalam G20 Indonesia mengajukan pemanfaatan energi terbarukan atau optimalisasi energi hijau menjadi salah satu tema prioritas mengingat saat ini G20 menyumbang sekitar 75 persen permintaan energi global.
Kemudian pada sisi lain, lanjutnya, G20 sedang berupaya memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang berkeadilan.
"Kalbar sebagai salah satu daerah yang dilintasi garis khatulistiwa, mempunyai potensi untuk pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, Kalbar merupakan daerah penghasil energi nabati berskala besar dari bahan baku kelapa sawit," jelas dia.
Menurutnya energi hijau sanga menarik dan harus menjadi komitmen bersama. Apalagi pemanfaatan energi terbarukan merupakan strategi pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan fosil energi di masa yang akan datang.
"Kebijakan pemerintah ini juga sebagai bentuk antisipasi mengamankan serapan pasar global bagi komoditas sawit kita. Kita sebagai pelaku usaha pada komoditi ini tentu menyambut baik kebijakan pemerintah dengan B30 menuju B40 sebagaimana dibahas juga pada pertemuan tahunan dalam forum IPOC 2022, Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-18. Untuk prospek harga sawit 2023 kami optimis masih tetap pada kondisi baik," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, M. Munsif mengatakan saat ini produksi CPO di Kalbar sudah mencapai 6, 614 juta CPO.
"CPO tersebut dari luas tanaman sawit 2.003.188 hektare. Luas kebun sawit tersebut terdiri swadaya atau mandiri dengan andilnya 26,7 persen, kebun perusahaan swasta 1.440.101 hektare atau 71,9 persen dan perusahaan negara 28.411 hektare atau 1,4 persen," kata Munsif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Ada tiga isu utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Pertama, arsitektur kesehatan global. Kedua, transisi menuju ekonomi dan energi hijau. Ketiga, digitalisasi atau transformasi digital. Terkait isu energi hijau, Kalbar strategis sebagai penghasil CPO yang menjadi sumber energi hijau," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan dalam G20 Indonesia mengajukan pemanfaatan energi terbarukan atau optimalisasi energi hijau menjadi salah satu tema prioritas mengingat saat ini G20 menyumbang sekitar 75 persen permintaan energi global.
Kemudian pada sisi lain, lanjutnya, G20 sedang berupaya memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang berkeadilan.
"Kalbar sebagai salah satu daerah yang dilintasi garis khatulistiwa, mempunyai potensi untuk pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, Kalbar merupakan daerah penghasil energi nabati berskala besar dari bahan baku kelapa sawit," jelas dia.
Menurutnya energi hijau sanga menarik dan harus menjadi komitmen bersama. Apalagi pemanfaatan energi terbarukan merupakan strategi pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan fosil energi di masa yang akan datang.
"Kebijakan pemerintah ini juga sebagai bentuk antisipasi mengamankan serapan pasar global bagi komoditas sawit kita. Kita sebagai pelaku usaha pada komoditi ini tentu menyambut baik kebijakan pemerintah dengan B30 menuju B40 sebagaimana dibahas juga pada pertemuan tahunan dalam forum IPOC 2022, Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-18. Untuk prospek harga sawit 2023 kami optimis masih tetap pada kondisi baik," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, M. Munsif mengatakan saat ini produksi CPO di Kalbar sudah mencapai 6, 614 juta CPO.
"CPO tersebut dari luas tanaman sawit 2.003.188 hektare. Luas kebun sawit tersebut terdiri swadaya atau mandiri dengan andilnya 26,7 persen, kebun perusahaan swasta 1.440.101 hektare atau 71,9 persen dan perusahaan negara 28.411 hektare atau 1,4 persen," kata Munsif.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022