Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, tapi prospek pertumbuhan jangka menengah masih terlihat lemah.
Situasi yang penuh tantangan tersebut memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada serta memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.
“Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Para menteri keuangan dan gubernur bank juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia.
Oleh sebab itu, mereka berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.
Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.
Para menteri dan gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di Sao Paulo, Brasil, pada 28-29 Februari 2024.
Presidensi G20 Brasil mengangkat tema “Building a just world and a sustainable Planet” dan mengangkat tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.
Di sela kegiatan, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, yaitu Menkeu Australia Jim Chalmers, Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi Paolo Gentiloni, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dimaksud meliputi isu makroekonomi global terkini dan program kerja prioritas G20 serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.
Secara khusus dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh anggota OECD yang diberikan terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota OECD setelah serangkaian diskusi sejak September 2023 hingga Januari 2024. Menkeu juga menyampaikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdiskusi dalam penyusunan Peta Jalan Proses Aksesi Indonesia.
