Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat Moh. Wahyu Yulianto mengatakan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di wilayah ini telah memasuki tahapan pengolahan data sebagai tindak lanjut dari pendataan awal di lapangan.
"BPS telah menyelesaikan data Regsosek yang menyasar 1,5 juta rumah tangga dengan capaian 96 persen. Dari angka capaian memang tidak bisa dihindari, ada yang tidak merespon, faktor waktu, alam dan lainnya," ujarnya saat kegiatan media gathering BPS yang digelar di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan pengolahan data ini nantinya akan dilakukan klasifikasi mulai dari kelas keluarga bawah dan kelas tertinggi. Untuk kelas bawah akan dibentuk forum konsultasi publik untuk menentukan dan validasi.
"Untuk memasukkan data benar adanya di lapangan akan ada forum konsultasi publik. Harapnya data benar dan bisa dibuktikan dengan foto rumah serta lainnya. Sehingga ke depan sasaran untuk keluarga kelas bawah bisa menjadi dan tepat sasaran dalam perlindungan sosial serta lainnya," jelas dia.
Ia menjelaskan hasil dari Regsosek akan diserahkan pada Juni 2023, untuk nantinya data tersebut menjadi panduan bagi lintas kementerian dan lainnya dalam pengambilan kebijakan.
"Data yang ada dari Regsosek tersebut akan lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di lapangan," ucap dia.
Untuk penggunaan dan pemanfaatan data statistik di Kalbar, pihaknya juga mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar karena dalam pengambilan kebijakan selalu mengedepankan data.
"Kalau Bapak Gubernur Kalbar selalu berbasis data dan dalam acara biasa menyampaikan data statistik," jelas dia.
Ia memastikan kesadaran dalam memanfaatkan data merupakan langkah awal untuk memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran. Semua hal, menurut dia, membutuhkan data yang akurat dan valid sehingga pihaknya terus memberikan hasil optimal di lapangan.
"Membangun data memang mahal tapi membangun daerah tanpa data jauh lebih mahal. Kebijakan akan tepat sasaran dan mampu mengatasi persoalan kalau dengan data," jelas dia.
Terkait kegiatan media gathering kolaborasi kehumasan BPS dengan media di Kalbar, ia mengatakan pertemuan ini sebagai upaya memperkuat kerja sama yang selama ini sudah terbangun baik antara insan BPS dengan media.
"Kegiatan ini juga apresiasi terhadap peran media yang selama ini turut menyebarluaskan data statistik yang rutin kami rilis untuk disampaikan dan dimanfaatkan oleh semua pihak," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"BPS telah menyelesaikan data Regsosek yang menyasar 1,5 juta rumah tangga dengan capaian 96 persen. Dari angka capaian memang tidak bisa dihindari, ada yang tidak merespon, faktor waktu, alam dan lainnya," ujarnya saat kegiatan media gathering BPS yang digelar di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan pengolahan data ini nantinya akan dilakukan klasifikasi mulai dari kelas keluarga bawah dan kelas tertinggi. Untuk kelas bawah akan dibentuk forum konsultasi publik untuk menentukan dan validasi.
"Untuk memasukkan data benar adanya di lapangan akan ada forum konsultasi publik. Harapnya data benar dan bisa dibuktikan dengan foto rumah serta lainnya. Sehingga ke depan sasaran untuk keluarga kelas bawah bisa menjadi dan tepat sasaran dalam perlindungan sosial serta lainnya," jelas dia.
Ia menjelaskan hasil dari Regsosek akan diserahkan pada Juni 2023, untuk nantinya data tersebut menjadi panduan bagi lintas kementerian dan lainnya dalam pengambilan kebijakan.
"Data yang ada dari Regsosek tersebut akan lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di lapangan," ucap dia.
Untuk penggunaan dan pemanfaatan data statistik di Kalbar, pihaknya juga mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar karena dalam pengambilan kebijakan selalu mengedepankan data.
"Kalau Bapak Gubernur Kalbar selalu berbasis data dan dalam acara biasa menyampaikan data statistik," jelas dia.
Ia memastikan kesadaran dalam memanfaatkan data merupakan langkah awal untuk memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran. Semua hal, menurut dia, membutuhkan data yang akurat dan valid sehingga pihaknya terus memberikan hasil optimal di lapangan.
"Membangun data memang mahal tapi membangun daerah tanpa data jauh lebih mahal. Kebijakan akan tepat sasaran dan mampu mengatasi persoalan kalau dengan data," jelas dia.
Terkait kegiatan media gathering kolaborasi kehumasan BPS dengan media di Kalbar, ia mengatakan pertemuan ini sebagai upaya memperkuat kerja sama yang selama ini sudah terbangun baik antara insan BPS dengan media.
"Kegiatan ini juga apresiasi terhadap peran media yang selama ini turut menyebarluaskan data statistik yang rutin kami rilis untuk disampaikan dan dimanfaatkan oleh semua pihak," ucap dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022