Pemerintah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanggulangan kemiskinan di kabupaten itu dengan menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).
"PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berasal dan dibiayai oleh pemerintah pusat dapat bersinergi dengan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Landak Alexander di Landak, Kamis (8/12).
Dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, pihaknya meningkatkan koordinasi lintas sektoral antarpemangku kepentingan terkait, karena penyaluran PKH bagi masyarakat yang membutuhkan juga merupakan pekerjaan mulia yang harus segera dituntaskan.
Ia mengatakan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara terpadu dan menyeluruh dari berbagai sektor, kemiskinan terjadi bukan semata karena kurangnya pendapatan, tetapi juga karena tidak terpenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi.
"Pelaksanaan rakor ini sangat penting untuk dilakukan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi berbagai program pembangunan, secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Landak," tuturnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan yang terdiri atas berbagai organisasi lintas sektoral untuk mengoordinasikan kegiatan lintas OPD dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, penginian data penduduk miskin penerima PKH bersama dengan OPD teknis, memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyaluran dana PKH yang ada di Kabupaten Landak.
Pihaknya juga akan mendorong OPD teknis untuk mengalokasikan dana berbagi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH sinergi antara pemangku kepentingan khususnya Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Landak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa/kelurahan agar bisa mendampingi petugas PKH, agar data penerima manfaat program ini dapat lebih aktual dan tidak tumpang tindih.
Pada kesempatan itu, dirinya berpesan kepada para pendamping PKH di Kabupaten Landak untuk mendorong para penerima manfaat PKH menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan taraf kesehatan keluarga.
Selain itu, menekankan kepada para keluarga penerima PKH agar memanfaatkan dana tersebut untuk peningkatan kualitas pendidikan anak-anaknya sehingga bisa masuk ke level pendidikan yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan sosial, serta mengimbau kepada para penerima manfaat PKH agar bisa mengelola uang yang diberikan sesuai dengan peruntukan.
"Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berasal dan dibiayai oleh pemerintah pusat dapat bersinergi dengan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Landak Alexander di Landak, Kamis (8/12).
Dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, pihaknya meningkatkan koordinasi lintas sektoral antarpemangku kepentingan terkait, karena penyaluran PKH bagi masyarakat yang membutuhkan juga merupakan pekerjaan mulia yang harus segera dituntaskan.
Ia mengatakan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara terpadu dan menyeluruh dari berbagai sektor, kemiskinan terjadi bukan semata karena kurangnya pendapatan, tetapi juga karena tidak terpenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi.
"Pelaksanaan rakor ini sangat penting untuk dilakukan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi berbagai program pembangunan, secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Landak," tuturnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan yang terdiri atas berbagai organisasi lintas sektoral untuk mengoordinasikan kegiatan lintas OPD dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, penginian data penduduk miskin penerima PKH bersama dengan OPD teknis, memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyaluran dana PKH yang ada di Kabupaten Landak.
Pihaknya juga akan mendorong OPD teknis untuk mengalokasikan dana berbagi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH sinergi antara pemangku kepentingan khususnya Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Landak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa/kelurahan agar bisa mendampingi petugas PKH, agar data penerima manfaat program ini dapat lebih aktual dan tidak tumpang tindih.
Pada kesempatan itu, dirinya berpesan kepada para pendamping PKH di Kabupaten Landak untuk mendorong para penerima manfaat PKH menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan taraf kesehatan keluarga.
Selain itu, menekankan kepada para keluarga penerima PKH agar memanfaatkan dana tersebut untuk peningkatan kualitas pendidikan anak-anaknya sehingga bisa masuk ke level pendidikan yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan sosial, serta mengimbau kepada para penerima manfaat PKH agar bisa mengelola uang yang diberikan sesuai dengan peruntukan.
"Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022