Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat melakukan penandatangan perjanjian kerjasama terkait sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 tampa hoaks.
Acara tersebut dirangkai dengan kegiatan workshop yang melibatkan seluruh anggota JMSI Kalbar dan perwakilan Penggiat Medis Sosial di Pontianak, Rabu.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JMSI Kalbar yang telah berkolaborasi bersama KPU Kalbar dalam upaya penyebaran informasi Pemilu 2024 tanpa hoaks,” kata Plh Kadis Kominfo Kalbar, D. Zamrom, saat mewakili Gubernur Kalbar pada pembukaan kegiatan tersebut.
Zamron mengatakan, Pemprov Kalbar berharap dengan kolaborasi yang dilakukan JMSI dan KPU Kalbar itu bisa mengawal dari proses hingga pelaksanaan Pemilu dengan baik, sehingga proses demokrasi di Indonesia khususnya di Kalbar bisa juga berjalan dengan baik.
“Kami atas nama Pemprov Kalbar tentu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan JMSI dan KPU Kalbar ini,” ucap Zamrom.
Workshop JMSI itu sendiri menghadirkan narasumber dari Komisioner KPU Kalbar, Lomon, Akademisi, Fiera B Arif, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kalbar Syarifah Ema Rahmania dan Pembina JMSI Kalbar Rihart Nasir Silalahi.
Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, Ramdhan dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama antara JMSI Kalbar dan KPU Kalbar merupakan turunan dari MoU yang telah dilakukan oleh DPP JMSI dan KPU RI dan ini merupakan bentuk aplikasi dalam rangka penyelenggara Pemilu 2024.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman media terkhusus apa yang dilakukan oleh JMSI dalam mewujudkan menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif ,” katanya.
Menurut Ramdan pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu akan dimulai di bulan November 2023 hingga 10 Febuari 2024.
“Ini pentingnya teman-teman media online maupun media sosial dalam menginformasikan rangkaian pemilu, dan KPU sudah melakukan pengaturan-pengaturan untuk memasifkan rangkaian Pemilu 2024 mendatang. Selain itu kami harapkan ke depan, teman-teman juga bisa mengantisipasi dan meluruskan isu-isu hoax yang beredar di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024,” tutur Hamdan.
Hamdam mengungkapkan, saat ini telah ditetapkan secara nasional ada 17 partai politik dan enam partai politik lokal yang ada di Aceh.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua JMSI Kalbar, Edi Suhairul mengatakan, JMSI berkomitmen menyampaikan sosialisasi mulai tahapan, proses hingga pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik dan benar tanpa ada bumbu hoaks,
‘Itu artinya penyampaian informasi yang baik dan benar dari sumber yang benar pula dan ini merupakan tanggung jawab semua orang termasuk di dalamnya jurnalis khususnya serta penggiat media sosial,” ujar Edi.
Dikatakannya lagi, adanya workshop dengan mengundangkan media online dan media sosial ini tujuannya ke depan proses Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik dan demokratis.
“Informasi itu jika disajikan dengan baik dan benar serta dari sumber yang benar khususnya di Pemilu 2024 mendatang maka akan menjadikan hasil Pemilu yang kredibilitas dan serta hasil dari demokrasi yang baik sesuai dengan cita-cita kita bersama,” ujarnya.
Edi menyampaikan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan itu juga akan dilaksanakan di semua kabupaten/kota di Kalbar dimana akan dilakukan oleh kepengurusan JMSI ini sudah ada.
Edi berharap jika semua pihak sudah berkomitmen melaksanakan ini maka proses demokrasi di Indonesia tidak di cederai informasi-informasi bohong.
“Karena masifnya informasi yang tidak benar sangat menyulitkan masyarakat membedakan informasi mana yang benar dan mana yang salah atau hoaks, maka kita harus mengimbangi dengan memasifkan informasi yang benar dan dari sumber yang benar sehingga kredibilitas Pemilu dan proses demokrasi di negara kita tidak tercedera dengan banyaknya misinformasi,” pungkas Edi.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022