Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa negara melalui APBN hadir mendukung pemberdayaan dan penguatan bagi perempuan, terutama yang berkiprah di UMKM.
“Di dalam APBN, kita sudah menerapkan budget tagging yaitu menandai APBN, anggaran-anggaran yang dikeluarkan dan digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang memperkuat atau memiliki dimensi penguatan gender yaitu cirinya memberikan peranan dan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi,” ujarnya saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam Talkshow Hari Ibu : Perempuan Berdaya, Indonesia Maju yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Kamis.
UMKM yang berkontribusi sebanyak 61,1 persen terhadap pendapatan negara pada 2021 dengan jumlah 64 juta, sebanyak 37 juta atau 64,5 persennya dikelola oleh perempuan.
Oleh karena itu, APBN memberikan dukungan kepada perempuan dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai totol Rp370 triliun dengan bunga sangat rendah yang sebagian besarnya dinikmati oleh UMKM.
Baca juga: Perempuan berkiprah tanpa hilangkan keperempuanannya
“Kita juga memiliki instrumen seperti PMN dan Pegadaian dengan program Mekaar. Itu juga menggunakan uang negara,” ujarnya.
Tak hanya itu, negara juga mendukung pembiayaan untuk pelaku UMKM ultra mikro (UMi) dengan plafon kredit yang sangat rendah yakni di bawah Rp10 juta dengan jangka waktu relatif pendek kurang dari 52 minggu.
Program UMi juga telah berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan harapan UMi tidak hanya bekerja untuk pasar Indonesia, namun bisa menembus pasar dunia melalui ekspor melalui pelatihan atau coaching.
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa baru-baru ini Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia melakukan branding UMKM Financing Empowerment (U-Fine) yang memberikan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM dengan tujuan utama inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas.
Menurut dia, banyak sekali perempuan yang terjun menjadi pelaku ekonomi tanpa dibekali dengan pengalaman, keterampilan, networking yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha karena harus mendadak masuk dalam kegiatan ekonomi untuk mendukung perekonomian rumah tangga. Oleh karenanya, berbagai aktivitas pemberdayaan termasuk akses kepada permodalan menjadi sangat penting.
“Di sinilah negara hadir menggunakan instrumen keuangan negara maupun melalui institusi atau lembaga-lembaga yang diberikan penugasan khusus seperti LPEI untuk mendorong ekspor, PIP Umi untuk memberikan akses kredit dan pemberdayaan coaching kepada UMKM bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain dan melalui dana APBN dalam bentuk subsidi bunga,” kata Sri Mulyani.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai perempuan perlu memiliki literasi digital untuk mencegah terjadinya kejahatan terutama kekerasan secara daring yang sering dialami perempuan terutama di masa pandemi COVID-19.
"Kekerasan pada perempuan secara daring juga semakin marak terutama di masa pandemi yaitu kasusnya terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2021 mencapai 1.721 kasus," kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakan Hetifah dalam workshop Peningkatan Literasi Digital Untuk Komunitas dengan tema "Literasi Digital Kaum Perempuan Untuk Kemaslahatan Umat" di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara DPP Pengajian Al-Hidayah dengan Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek RI. Baca selengkapnya: Perempuan harus miliki literasi digital cegah kejahatan
Baca juga: G20 EMPOWER dorong India fokus isu solusi pemberdayaan perempuan
Baca juga: Tekankan pendidikan untuk perempuan dengan latihan TOEFL
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022