Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juli 2024.
“Bulan Juli kita defisit 0,41 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.
Meski mengalami defisit, Menkeu mengatakan, defisit Juli itu terbilang masih kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen.
Dia merinci, pendapatan negara tercatat Rp1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Namun, pertumbuhan negatif pendapatan negara pada Juli lebih rendah dibandingkan catatan pada Juni yang terkontraksi 6,2 persen yoy. “Jadi, ini sudah mulai membaik sekarang,” tuturnya.
Sementara itu, belanja negara tercatat Rp1.638,8 triliun atau setara 49,3 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 12,2 persen yoy. Kinerja belanja negara yang optimal disebut menjadi dorongan APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli.
Adapun keseimbangan primer tercatat tetap surplus, yakni sebesar Rp179,3 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
